|
(Umar Juoro) Pemerintah sendiri, melalui Ketua Bappenas, menyatakanbahwa kemungkinan sasaran pertumbuhan ekonomi 6% tahun ini tidak akan tercapai dan kemungkinan di bawah angka itu. Sekarang ini banyak pihak, termasuk pemerintah sendiri, mulai menyadari bahwa mencapai sasaran pertumbuhan tinggi tidaklah mudah.
Kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi saja tidak mencukupi untuk mencapai pertumbuhan tinggi, apalagi sekaligus menciptakan kesempatan kerja yg luas. Keadaan ini berarti sampai dengan akhir tahun tingkat pengangguran akan meningkat mencapai lebih dari 10%, sementara stabilitas ekonomi makro cenderung lemah, sebagaimana diperlihatkan oleh lemahnya nilai rupiah, tingginya inflasi, dan tingginya suku bunga. Setelah hampir satu tahun Pemerintahan SBY, dapat dikatakan Tim Ekonomi pemerintahan tidak dapat memanfaatkan secara optimal peluang, dan kurang mampu menanggapi dengan memadai kejutan eksternal terutama berupa tingginya harga minyak, yang berjalan seiring dengan pelemahan stabilitas makro. Sekalipun perekonomian akan tumbuh sekitar 5-5,5%, namun keadaannya rentan terhadap perubahan internal dan terutama eksternal. Perkembangan kondisi eksternal akan semakin tidak menguntungkan karena masih tingginya harga minyak dan kecenderungan peningkatan suku bunga di AS. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Triwulan I/05, 6,4%, yang didukung oleh perkembangan investasi, menurun pada triwulan II/05 menjadi 5,3%. Pertumbuhan investasi yang dibanggakan tersebut, menurut laporan BKPM mencapai $ 5,9 miliar, ternyata lebih merupakan pencatatan dari pada realitas sebenarnya, terutama karena perkembangan investasi tersebut tidak tercermin di dalam Neraca Pembayaran yang dicatat oleh BI. Tambahan lagi melemahnya stabilitas ekonomi makro, belum adanya perbaikan dalam kerangka kelembagaan yang berarti untuk memfasilitasi investasi, dan tidak berjalannya dengan baik rencana pemerintah terutama program pembangunan infrastruktur yang sebelumnya demikian menggebu-gebu, membuat para investor kembali menahan realisasi minatnya untuk berinvestasi yang sebelumnya demikian tinggi. Koordinasi antara kebijaksanaan moneter dan fiscal yang pada saat tidak ada kejutan eksternal tampak berjalan baik, menjadi saling tunggu dan terkandang saling menyalahkan begitu permasalahan meningkat, terutama berkaitan dengan tingginya harga minyak yang berakibat pada peningkatan besar subsidi BBM, meningkatnya permintaan dollar oleh pertamina dan meningkatnya inflasi. BI menunggu pemerintah untuk memotong subsidi BBM, sementara pemerintah meminta BI untuk menaikan suku bunga terlebih dahulu, tetapi tidak terlalu tinggi, untuk menahan laju depresiasi nilai rupiah, selama harga minyak tinggi dan subsidi BBM besar, tampaknya permasalahan koordinasi fiscal dan moneter tetap menjadi masalah yang serius. BI telah menaikan BI rate menjadi 10%, yang terkesan tergesa-gesa setelah menunggu pemerintah tidak juga melakukan pemotongan subsidi BBM. Kenaikan suku bunga ini membantu dalam membuat nilai rupiah stabil, sekalipun sementara sifatnya. BI kemudian akan menunggu kembali pemerintah menjalankan kebijaksanaan pemotongan subsidi BBM, baru kemungkinan besar BI menaikan suku bunga lagi untuk mengendalikan kemungkinan naiknya inflasi karena kenaikan harga BBM. Kembali saling tunggu akan terjadi lagi. Sementara itu pihak pemerintah sendiri, pesan yang disampaikan masih simpang siur apakah kenaikan harga BBM sampai 80% yang akan silaksanakan Oktober ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wapres Kalla, ataukah tidak setinggi itu dan kemungkinan lebih lambat lagi pelaksanaannya sebagaimana yang diindikasikan oleh Presiden dan Mesekneg. Lepas dari ada atau tidak adanya permasalahan diantara Presiden dan Wakil Presidan, atau dengan Tim Ekonominya, adalah menjadi pegangan standar bahwa pemerintah haruslah mempunyai suara yang sama dan memberikan arahan yang benar dalam kebijaksanaan yang akan diambil kepada masyarakat, dan khusus nya pelaku ekonomi. Prediktibilitas kebijaksanaan ekonomi pemerintah sangat penting, agar pelaku ekonomi tidak salah dalam menentukan arah, atau menebak-nebak yang menambah ketidakpastian. Jika sinyalnya simpang siur dalam arak kebijaksanaan, maka kreadibilitas pemerintah menjadi rendah. Rencana pemerintah untuk melakukan subsidi langsung untuk mengurangi tekanan terhadap beban masyarakat miskin, dengan malakukan penyaluran dana Rp. 100.000 per rumah tangga miskin per bulan adalah terlalu jauh, dan akan sulit mencapai efektifitas. Kita tidak mempunyai pengalaman dengan cash transfer seperti ini, dan pengalaman dari berbagai negara yang pernah melakukannya juga tidak menunjukan keadaan yg menggembirakan. Kita tahu bahwa bantuan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin dapat lebih efektif menganai kelompok sasaran. Proyek-proyek padat karya dan dana bergulir lebih sulit, tetapi paling tidak sudah ada pengalaman. Mengapa bukan program yang berorientasi penciptaan kesempatan kerja ini yang diutamakan, dari pada mencoba program aliran dana langsung yang masih coba-coba. Secara keseluruhan kemungkinan perekonomian untuk tumbuh sekitar 5% masih mungkin untuk tercapai. Namun dalam keadaan dimana stabilitas ekonomi sangat rentan terhadap gejolak terutama eksternal. Tampaknya mengharapkan kondisi eksternal yang lebih baik kemungkinan tidak akan terpenuhi. Harga minyak akan tetap tinggi, dan suku bunga di AS akan meningkat. Ini berarti kondisi eksternal tidaklah menguntungkan Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan investasi dan memperbaiki perekonomian memanfaatkan potensi yang ada, jika kebijaksanaan adalah rasional dan terkoordinasi dengan baik. Namun jika ini tidak terjadi maka kepercayaan dan harapan yang semula demikian tinggi akan segera hilang dan perekonomian Indonesia menjadi lemah kembali. Jika pemerintah akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap, lakukan sehingga tidak selalu menimbulkan kontroversi dan perbedaan diantara pejabat pemerintah sendiri. Subsidi langsung untuk mengurangi beban kenaikan harga BBM juga dilakukan, tetapi dalam koridor yang memungkinkan kebijaksanaan tersebut efektif, bukan untuk menunjukan perhatian yang tampak berlebihan, tetapi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Begitu pula Presiden memandang perlu untuk merubah Tim Ekonomi, lakukan dengan membentuk Tim Ekonomi yang lebih kompak, handal, dapat menjalankan kebijaksanaannya dan membantu kerja Presiden. Pengalaman masih segar dalam ingatan kita bahwa kepercayaan yang menurun apalagi hilang akan sulit untuk dikembalikan. Demikian pula kesempatan yang tidak termanfaatkan tidak akan kembali lagi. Pemerintah semakin dikejar waktu dan permasalahan yang semakin terakumulasi. Keberanian dan ketegasan melakukan tindakan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menyelesaikan permasalahan. Imipun tidak menjamin keberhasilan, tetapi paling tidak membuka peluang untuk berhasil yang lebih besar, daripada berada dalam keraguan dan kesimpangsiuran.
 Bookmarks (112) 0 Buka: 23327
Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2 |
