|
(Umar Juoro) Meski di luar kelaziman, Menlu memimpin delegasi dan melakukan negosiasi moratorium utang luar negeri, tugas yang biasa dilakukan Menko Perekonomian. Meski demikian, hasilnya tampak lebih efektif.
Guna membantu korban bencana di Aceh, negara-negara kreditor menawarkan moratorium utang, bahkan ada yang menawarkan pemotongan utang, kepada Indonesia dan negara-negara yang terkena bencana. Ketika para menteri ekonomi, terutama Menkeu dan Kepala Bappenas, ragu-ragu menindaklanjuti tawaran ini karena khawatir akan turunnya peringkat utang (rating), yang ternyata tidak demikian, Menlu mengambil inisiatif, dengan dukungan Presiden dan Wakil Presiden. Inisiatif itu mulai dari pertemuan puncak di Jakarta hingga forum Paris Club, termasuk pertemuan dengan Menkeu beberapa negara kreditor. Mengapa demikian? Para menteri ekonomi yang biasa bekerja dengan lembaga multilateral, seperti Bank Dunia, ADB, dan IMF, mengikuti kebiasaan dan aturan yang mereka mengerti selama ini, seperti restrukturisasi utang lewat Paris Club mempersyaratkan program IMF, dan mempunyai konsekuensi pada kesetaraan (compatibility) dengan London Club, yaitu merestrukturisasi utang terhadap kreditor swasta. Mereka tidak menyadari, lembaga multilateral itu sebenarnya kepanjangan tangan negara-negara kreditor, terutama Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Lembaga itu tidak independen, tetapi bergantung pada kebijakan kreditor utama. Karena itu, jika kebijaksanaan kreditor utama berubah, sikap lembaga multilateral juga harus mengikutinya. Para menteri ekonomi juga biasa bekerja pada asumsi ekonomi ditentukan mekanisme pasar, yang tak mengenal batas negara, sehingga mereka sering mengabaikan aspek kepentingan nasional. Sedangkan Menlu bekerja atas dasar realitas politik (real politics), di mana kebijakan luar negeri merupakan refleksi kepentingan suatu negara. Menlu dan Deplu secara umum menyadari, kepentingan negara-negara kreditor kini sejalan dengan upaya membantu program kemanusiaan untuk menolong korban bencana tsunami di Aceh dan negara lain. Karena itu, negara kreditor tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam persoalan utang luar negeri, tetapi menyesuaikannya dengan realitas baru. Maka, negara-negara maju dan masyarakatnya berlomba-lomba memberi sumbangan sebesar mungkin, termasuk moratorium utang, bahkan ada yang menawarkan pemotongan utang. Tambahan lagi dengan banyaknya korban warga asing, terutama dari Eropa, di Phuket, Thailand, mendorong tindakan kemanusiaan pemerintah maupun rakyat di negara maju. Perkembangan keadaan ini memberi pelajaran, kebijakan ekonomi dan kebijakan dalam negeri lain sebaiknya terintegrasi dengan kebijakan luar negeri karena perekonomian Indonesia yang sudah demikian terbuka dan lemahnya kemampuan kita dalam mengatasi bencana membuat kita amat tergantung pada bantuan luar negeri. Namun, melimpahnya bantuan luar negeri seharusnya tidak melengahkan kita pada ketergantungan yang kian tinggi, tetapi sebagai bentuk kerja sama tingkat internasional untuk mengatasi persoalan kemanusiaan. Besarnya bantuan dari luar negeri berkaitan dengan bencana di Aceh juga menghadapi ramifikasi berkaitan dengan bagaimana mengaudit bantuan itu sehingga memberi jaminan bahwa bantuan itu sampai kepada sasarannya. Mengingat Indonesia tergolong negara terkorup, aspek ini juga sudah dipertimbangkan sejak awal di tingkat internasional, antara lain PBB sedang menyiapkan proses audit dari bantuan yang berjumlah besar itu. Jika Pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan tugasnya untuk membuat bantuan sampai sasaran, akan betapa kian terpuruknya reputasi Indonesia dalam permasalahan akuntabilitas ini. Program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh AMAT sulit tidak saja karena tingginya tingkat korban dan kerusakan fisik, tetapi juga wilayah ini adalah daerah konflik. Organisasi pemerintahan daerah dan kelembagaan masyarakat amat lemah, akibat konflik yang berkepanjangan dan isolasi, sehingga tidak terorganisasi dengan baik untuk melakukan tindakan bahkan hal yang paling mendasar sekalipun untuk menguburkan para korban. Karena itu, bantuan dari pemerintah pusat dan dunia internasional menjadi amat menentukan. Jika pemerintah dapat mengelola berbagai bantuan dengan baik, bukan saja rehabilitasi dan rekonstruksi akan berhasil, tetapi juga Aceh akan kembali menjadi daerah terbuka dan lebih makmur. Sebaliknya jika gagal, kesengsaraan masyarakat Aceh akan kian mendalam dan bahkan akan semakin mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Untuk itu, inisiatif yang dilakukan Menlu yang tanggap dan berinisiatif menghadapi realitas baru ini patut mendapat pujian, yang semestinya didukung jajaran pemerintah lainnya. Bantuan dari dalam dan luar negeri demikian besar, tetapi semua ini membutuhkan pengorganisasian, yang dalam hal ini tidak dapat disubstitusi oleh pihak lain kecuali oleh pemerintah sendiri. Pemerintah dan kita semua menghadapi realitas hubungan internasional yang berubah. Bahwa atas nama kemanusiaan, berbagai pihak saling bahu- membahu memberikan bantuan demikian besar. Bagaimanapun, kita sebagai bangsa berdaulat harus dapat mengorganisasikan semua ini dengan baik sehingga tidak menimbulkan sentimen nasionalisme yang berlebihan yang muncul karena banyaknya tentara asing yang membantu, tetapi juga tidak membuat kita demikian bergantung kepada bantuan asing yang membuat kita seakan-akan tak berdaya.
 Bookmarks (109) 0 Buka: 34672
Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2 |
