Tentu saja pemerintah berupaya mengurangi beban masyarakat miskin melalui berbagai kompensasi, namun bagaimanapun beban masyarakat menjadi jauh lebih besar. Dugaan semula adalah pemerintah berupaya mencari jalan tengah (common ground) dimana kebijaksanaan menaikkan BBM sekitar 50 persen memadai untuk mengurangi sebagian beban subsidi, pasar juga menanggapinya cukup baik karena ada langkah maju dalam kebijaksanaan ekonomi yang rasional, sedangkan masyarakat dapat memahami tidak ada jalan lain menghadapi tingginya harga minyak internasional kecuali menaikkan harga BBM dalam negeri.

Selanjutnya harga BBM disesuaikan kembali seiring dengan perkembangan ekonomi. Namun pemerintah tampaknya menekankan pada kepentingannya sendiri, sedangkan kepentingan masyarakat belakangan.

Sebagai kelanjutan dari kenaikan harga BBM yang sangat tinggi tersebut maka kemungkinan akibat inflasinya juga akan tinggi. Karena itu dalam waktu dekat melalui Rapat Dewan Gubernur 6 Oktober, kemungkinan besar BI akan menaikkan BI rate sekitar 50 - 100 basis poin untuk menanggapi peningkatan inflasi yang mengikuti kenaikan harga BBM.

Sampai dengan akhir tahun kemungkinan inflasi akan mencapai sekitar 11-12 persen, ini berarti SBI akan mencapai sekitar 13-14 persen. Konsekuensi selanjutnya adalah perbankan akan menyesuaikan bunga deposito dan pinjamannya mencapai sekitar 2-3 persen lagi.

Peningkatan harga BBM yang demikian tinggi merupakan penerapan pandangan ekonomi konvensional yang tidak mempertimbangkan realitas dengan baik. Kebijaksanaan ini dipandang akan menghapuskan distorsi harga dan mengurangi beban APBN. Dengan demikian maka perhitungan pelaku ekonomi manjadi rasional tidak ada ketidakpastian lagi mengenai harga-harga dan selanjutnya investasi terutama PMA akan meningkat sebagai hasilnya.

Namun peningkatan harga BBM yang terlalu tajam yang diikuti oleh harga-harga lainnya sangat sulit bagi pelaku ekonomi dalam negeri dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan penyesuaian diri. Belum lagi sektor industri selesai menyesuaikan diri dengan kenaikan harga BBM industri yang sudah pada tingkat harga pasar, sekarang giliran konsumen dan sektor transportasi harus menyesuaikan demikian tinggi harga BBM yang berimplikasi pada menurunya daya beli masyarakat. Akibatnya industri semakin sulit menggeser kenaikan biaya produksinya kepada konsumen karena daya beli konsumen menurun tajam.

Memang benar dengan kenaikan harga BBM maka harga-harga akan berada pada tingkatan sekitar harga pasar (get the prices right), namun baik pengusaha maupun masyarakat menjadi sangat sulit untuk menyesuaikan dengan harga pasar tersebut. Akibatnya baik pengusaha maupun konsumen akan mengalami penurunan dalam kegiatan usaha dan kesejahteraannya. Harapannya adalah PMA yang terbiasa dengan harga pasar (dunia) akan mengisi kekosongan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakt yang mungkin bahkan lebih tinggi lagi.

Namun hal itu adalah perhitungan di atas kertas. Melihat kecenderungan PMA belakangan ini terutama adalah PMA yang produknya brorientasi pada pasar dalam negeri. Dengan daya beli masyarakat yang menurun maka pasar domestik tidak menarik lagi. Sementara biaya produksi juga tidak berbeda atau bahkan lebih tinggi, secara keseluruhan, dibandingkan dengan negara lain terutama Cina.

Dengan perekonomian yang demikian terbuka dimana investasi dapat dilakukan dimanapun dan produk yang dihasilkan relatif bebas diperdagangkan di banyak negara, maka pilihan investor untuk melakukan investasi menjadi sangat luas. Memang bagi masyarakat berpendapatan tinggi, tingginya bunga dapat memberikan kuntungan besar dari hasil simpanannya.

Namun kalau masyarakat berpendapatan tinggi lebih suka menabung untuk mendapatkan hasil yang tinggi atau menjaga keamanan dana yang dimilikinya dan tidak meningkatkan konsumsi, maka perkembangan investasi terutama PMA juga akan terhambat. Contohnya adalah industri kendaraan bermotor dan properti yang kemungkinan akan mengalami pukulan cukup berat dari perkembangan ekonomi belakangan ini, terutama karena kenaikan suku bunga.

Maka kebijaksanaan menaikkan harga BBM demikian tinggi kemungkinan hanya mencapai satu sasaran saja yaitu mengurangi beban APBN, yang merupakan kepentingan pemerintah. Sementara dunia usaha dan masyarakat (konsumen) akan sangat tertekan dengan keadaan ini. Sedangkan harapan masuknya PMA dalam jumlah besar, apalagi yang berorientasi ekspor, masih menghadapi banyak hambatan karena pada umumnya PMA yang masuk berkeinginan untuk memanfaatkan pasar domestik dan untuk itu dipersyaratkan adanya daya beli masyarakat yang memadai.

Kemungkinan yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi pada tahun ini dan 2005 hanya akan berkisar pada angka 5 persen. Akibatnya pengangguran akan bertambah tinggi lagi. Sedangkan program kompensasi sulit diharapkan untuk efektif membantu masyarakat golongan miskin karena tidak didisain untuk bersifat berkesinambungan, tetapi sementara sifatnya. Beginilah keadaannya jika kebijaksanaan dilakukan sepihak, tanpa mempertimbangkan pelaku ekonomi, khususnya dalam negeri, dan kemampuan msyarakat menghadapi biaya hidup yang meningkat tajam. (Artikel pernah dimuat dalam Harian Umum Republika)