Rasa-rasanya juga tidak ada jaminan yang pasti, selama politik dalam arti kekuasaan masih tetap menjadi ”panglimanya”, rangkaian permasalahan ini ibarat garis yang tak berujung ”Hilang satu tumbuh seribu”. Kegagalan akan diikuti oleh kegagalan selanjutnya, karena kekuasaan dianggap segala-galanya maka dukungan publik dikesampingkan dan pada akhirnya pemerintahan baru pun akan mengalami nasib yang sama dengan yang digulingkan.

Nampaknya dinamika politik Indonesia mutakhir tidak sampai terjebak pada ”lingkaran setan” tersebut, atau mungkin belum. Tapi yang pasti dalam setahun terakhir ini, gonjang-ganjing politik belum mengkristal, kendati berbagai wancana yang ditunjukan untuk mendelegimitasi pemerintah muncul disana-sini, toh pada akhirnya tetap tinggal wancana, ibarat ide tanpa kaki, semuanya bergulir secara bebas tanpa hambatan namun tidak berubah bentuk menjadi sebuah gerakan kuat yang mampu membangunkan ”people power”, walaupun bermacam kritik dan parody penyelenggaraan negara ditampilkan oleh ”Republik Mimpi” tapi masyrakat masih lebih percaya kepada Republik Indonesia. Sebagian besar dari kita masih menganggap acara ”Republik Mimpi” tidak lebih dari sekedar hiburan arau kritik yang menghibur.

Bisa jadi, disana pula kekuatan pemerintahan SBY-JK sekarang yakni dalam hal merespon berbagai kritik dan memperlakukan iklim kemajemukan sosial politik (Socio-political cleaveges). Semuanya dibiarkan tanpa ada larangan berarti, seolah menyadari bahwa kritik sosial adalah bagian dari cita rasa bangsa yang sedang mengalami masa transisi ini, maka akan conter-productive saja apabila ditanggapi secara negatife dan keras oleh pemerintah. Selama belum berubah menjadi collective mind dari seluruh stakeholders negara ini, semuanya dibiarkan berkembang dan mengalami mati suri. Apabila jika yang dikemukakan semata-mata hanya persoalan tanpa jalan keluar, pemerintah akan membiarkan begitu saja atau terkadang direspon dengan wacana pula. Oleh karena begitu banyaknya persoalan sosial, sulit untuk menyimpulkan bahwa suara dan gerakan yang muncul pada suatu saat sungguh-sungguh mereflesikan keprihatinan masyarakat secara luas.

Ambil suatu contoh kasus demonstrasi buruh di sekitar hari buruh 1 Mei 2006. melihat sesaat begitu anarkisnya massa di depan DPR sampi mampu merobohkan gerbang dan pagar pembatas yang baru di bangun, dampaknya sama sekali terasa pada hari-hari selanjutnya. Pesan-pesan yang dikumandangkan dalam aksi para demonstran pembela buruh, tidak berhasil dikonversi menjadi gerakan berkelanjutan yang mengubah nasib buruh Indonesia. Sampai hari ini, posisi buruh tetap lemah di hadapan penguasa dan majikan, tanpa ditemukan solusi baru yang meyakinkan. Jadi apa sebenarnya makna pengerahan masa dari kalangan buruh saat ini? Apakah sungguh-sungguh sosial pressure kepada penyelenggara nehara atau peningkatan posisi tawar dari tokoh buruh dalam proses politik?

Hal yang tidak jauh berbeda adalah demonstrasi para kepala desa seluruh Indonesia di Jakarta, mungkin baru kali inilah dalam sejarah politik Indonesia aparatur desa melakukan protes massal kepada pemerintah pusat. Tokoh yang seharusnya memimpin dan menjadi teladan masyarakat di desanya, ternyata harus dimobilisasi dan turun ke jalan di ibukota republik ini. Sebuah pemandangan yang memilukan dan mengundang berbagai spekulasi, apa pesan yang hendak disampaikan oleh para pemimpin formal desa itu murni dan mencerminkan aspirasi rakyatnya, ataukah hanya semacam teater politik sesaat yang dampaknya tidak akan berlangsung lama.

Reaksi sebagian publik politik terhadap proses pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) untuk beberapa waktu, kita disajikan dengan suara pro atas masalh yang memang sulit untuk dicairkan definisinya secara memuaskan.

belakangan publik politik disuguhkan sengan gonjang-ganjing politik di seputar hubungan antara presiden SBY dan wakil presiden JK, bisa dibayangkan untuk sebuah negara yang masih diwarnai oleh budaya politik patrimonial, peran pemimpin menjadi teramat penting apa jadinya bila kedua pemimpin itu berseteru. Wakil presiden Bung Hatta memilih mundur dari kekuasaan ketimbang harus bersama-sama dalam pemerintahan Bung Karno yang memiliki ambisi kekuasaan. Pada mulanya, kombinasi kedua pemimpin bangsa kita di masa lalu itu sebagai sebuah Dwitunggal, mereka adalah bapak bangsa dan pemimpin negara yang masing-masing memiliki sifat yang saling mendukung, yakni Bung Karno sebagai ”solidarity maker” dan Bung Hatta yang berwatak ”Administrator”. Namun karena perjalanan sejarah perpaduan keduanya tiadak bisa dipertahankan. Seorang Hatta hanya memilih mundur, ketimbang membangun kekuatan dan memobilisasinya untuk mendelegitimasi presiden Soekarno, sejajarkah konflik SBY-JK dengan pertikaian Bung Karno dan Bung Hatta di masa lalu?. Nampaknya uncomparable, yang pasti akhirnya gonjang-ganjing antara kedua pemimpin yang dipilih lewat pemilu itu mereda dengan sendirinya setelah presiden SBY mau ”mengalah”. Rapinmas Golkar, hanya melahirkan sejumlah pernyataan politik standar, jauh berbeda dengan hingar-bingar yang mengawalinya. Golkar tetap mendukung JK dan Presiden SBY dan UKP3R tetap dibentuk, meski sampi sekarang belum terdengar kiprahnya.

Jagad politik Indonesia baru-baru ini diwarnai oleh pro dan kontra terhadap keinginan presiden SBY untuk merevisi UU NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bermula dari berita mengenai perkawinan kedua da’i kondang Abdullah Gymnastiar, yang lebih populer dengan Aa Gym itu. Pada saat yang bersamaan, beredar video mesum yang mempertontonkan prilaku salah seorang anggota DPR RI dan anggota dewan pengurus pusat partai Golkar dengan seorang wanita yang juga aktif dalam kegiatan partai berlambang pohon beringin tersebut. Karena kedekatan hubungan pribadi antara Presiden SBY dengan da’i dari Geger Kalong tersebut serta besarnya arti Golkar dalam kehidupan politik formal di Indonesia, perhatian presiden terhadap masalah pribadi tersebut membawa pada inisiatifnya untuk mengusulkan perluasan pengaruh pembatasan perkawinan, bukan hanya pada pegawai negeri saja, melainkan juga para pejabat tinggi negara, anggota legislatif dan tokoh masyarakat. Yang muncul kemudian reaksi publik, terutama sejumlah tokoh organisasi massa dan ulama pesantren terkemuka yang menentang maksud presiden SBY tersebut. Akhirnya pro dan kontra mengenai persoalan ini menyurut dengan sendirinya, setelah presiden SBY menghimbau untuk lebih memikirkan persoalan bangsa yang jauh lebih penting.

Publik politik pun pernah dibuat terkejut oleh prilaku cabang legislatif RI yang cukup menyinggung rasa keadilan, betapa tidak dalam situasi perekonomian negara yang belum juga pulih, para wakil rakyat tetap mempertontonkan kegiatan yang kontroversial. Alasan studi banding ke luar negeri dan peningkatan anggaran reses yang cukup fantastis telah mengundang reaksi publik beragam. Belum lagi kinerja dewan sesuai dengan harapan rakyat, permintaan para wakil rakyat kepada pemerintah sulit untuk tidak dipenuhi. Mereka baeralasan, tidak efektifnya masa reses untuk menjumpai konstituen, disebabkan oleh minimnya dukungan anggaran untuk itu. Oleh karenanya perlu ada anggaran tersendiri bagi para anggota DPR ketika mengunjungi konstituennya, dan pemerintah mengabulkan. Tapi apakah dana reses dan voucher pendidikan yang mereka terima cukup memiliki dampak terhadap proses pendidikan dan komunikasi politik, masih perlu ditunggu hasilnya. Jika partai politik sadar dengan masalh ini, tentu saja mereka akan memanfaatkan dana publik tersebut untuk memperbaiki kinerja dewan pada khusunya dan politik pada umumnya.

Tahun ketiga kepemimpinan SBY-JK juga masih diwarnai oleh dinamika persoalan hubungan sipil dan militer, lebih tegasnya adalah spekulasi tentang kemungkinan kembalinya TNI ke dalam politik melewati cara-cara militer dan tentu saja tidak konstitusional. Setelah untuk sekian lama tentara tidak lagi menjalankan politik praktis, sebagimana dilakukanya di masa orde baru, belakangan muncul kecurigaan bahwa naluri berkuasa TNI itu akan muncul kembali ketika politisi sipil dianggap tidak mampu mengamban peran sebagai penyelenggara negara. Meninggalnya Brigjen Kusmayadi, ini merupakan peristiwa sosial biasa dan alamiyah sifatnya, namun ditemukannya 170an pucuk senjata dari berbagai tipe dirumahnya yang lain, menjadi sumber pembenar bagi spekulasi politik tentara diatas. Apalagi disertai dengan reportasi terbuka mengenai proses temuan tersebut serta tanggapan pimpinan TNI terhadap kasus ini, telah mengeser persoalan dari semata-mata Brigjen Kusmayadi pribadi menjadi TNI, khusunya Angkatan Darat secara kelembagaan. Namun, sampai detik ini peristiwa tersebut hampir dilupakan orang dan digantikan dengan kasus-kasus baru yang lebih konstektual.

Kasus politik lokal tidak sedikit yang mengundang dan mempengaruhi dinamika politik nasional, bahkan ada pula dampak internasionalnya. Pertama, peristiwa pemilihan kepala daerah secara langsung, mseki sebagian besar proses pilkada ini dapat diselenggarakan secara damai dan demokratis namun ada pula yang melahirkan gerakan masa yg anarkis. Pilkada di Gresik yang memperpanjang kekuasaan Bupati lama, diwarnai oleh kerusuhan terhadap sejumlah kantor pemerintahan dan milik pribadi bupati terpilih. Hanya karena soal menang dan kalah saja yang menjadi sumber penyebabnya, akhirnya peritiwa itu juga hilang tanpa bekas. Kedua, reaksi pro dan kontra terhadap sikap pemerintahan Australia yang memberikan perlakuan khusus terhadap 42 pengungsi asal Papua. Sesaat menjadi headline berita di surat kabar, kemudian digantikan dengan berita-berita yang lain. Ketiga, emosi publik juga pernh muncul ketika berita-berita mengenai konflik Indonesia dan Malaysia dalam kasusu pulau Ambalat, susana saat itu hampir mirip dengan peritiwa sekitar ”Ganyang Malaysia” era Bung Karno pada masa lalu. Seolah tidak ada pilihan lain kecuali perang melawan salah negara penampung tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu. Belajar dari kasus Sipadan-Ligitan yang akhirnya menjadi milik Malaysia, publik diajarkan untuk tidak seperti keledai yang terantuk pada ”batu yang sama” untuk kedua kalinya. Histeria massa saat itu mewarnai dinamika politik di tanah air. Tapi belakangan tanpa jelas solusinya kita seolah lelah dengan protes dan digantikan dengan masalah lain. Keempat, kedatangan presiden Bush yang hanya 6 jam di Jakarta dan Bogor juga telah mengundang emosi publik, kritikan terhadap pemerintahan SBY-JK yang seolah terlalu tunduk kepada AS, menjelang kedatangan presiden Bush, belakanagn berlalu begitu saja setelah pemimpin negara adikuasa tersebut meninggalkan Indonesia.

Apa yang diambil saripatinya dari semua peristiwa politik diatas. Pertama, negeri ini memiliki begitu banyak persoalan ada diantaranya merupakan persoalan lama, namun tidak sedikit muncul masalh baru, datang silih berganti dan tidak ada yang diselesaikan secara tuntas. Karena begitu banyaknya masalah sulit untuk dicari solusinya secara jangka panjang. Yang terjadi tidak lebih dari penyelesaian jangka pendek, asal tidak mengganggu stabilitas nasional. Solusi permanen masih membutuhkan waktu, yang ada menyingkirkannya untuk memberikan kesempatan pada persoalan lain yang lebih aktual. Kedua, secara subyektif dan mikro skalanya, solusi yang diambil adalah ”menang-menang” (win-win solution). Asal pihak terkait sudah mendapat ”Jatah” direkayasa masalh baru maka seolah-olah kita telah mampu mengatasi persoalan terdahulu. Dalam hal ini tidak terlalu keliru bila dikatakan bahwa politik itu tidak lebih dari ”struggle for power” atau ”the authoritave value of allocation of resources”. Tatkala kekuasaan atau ”jatah” sudah terbagi rata, maka hingar-bingar politik akan dengan sendirinya menyurut. Ketiga, rakyat masih memberi dukungan politik kepada para pemimpin. Toleransi ini disebabkan oleh karena begitu banyaknya persoalan yang dihadapi pemimpin. Budaya politik semacam ini (patrimonial) bisa dijadikan modal politik para tokoh untuk mendapatkan simpati publik, apalagi bila dikemas oleh media secara pas, sikap masyarakat ini akan memperkuat dikembangkannya politik pencitraan (the political of image) sebagimana berlaku selama ini. Keempat, rakyat menyadari betapa sulit dan mahalnya proses mencari pemimpin, pemilihan presiden itu mahal harganya juga tidak ada jaminan kalau itu dilakukan maka penggantinya akan lebih baik.

Boleh jadi karena keempat faktor diatas maka publik masih memberi kesempatan kepada Presiden SBY untuk lebih banyak jalan-jalan ke laur negeri dibandingkan Presiden Indonesia terdahulu, apalagi Presiden Suharto. Dalam dua tahun usia kepresidennanya sudah hampir semua wilayah dan negara penting di dunia dikunjunginya. Bisa dihitung berapa anggaran perjalanan internasional presiden SBY, yang hasil konkritnya belum terasa, kecuali citra positifnya itu. Tidak mengherankan bila sudah dua doktor honoris causa dari universitas negara lain yang diberikan kepadanya. Namun reaksi publik masih cukup positif terhadap acara keliling dunianya presiden SBY dibandingkan dengan jalan-jalannya presiden Gus Dur dimasa lalu. Dengan mengajak sejumlah tokoh yang diduga mewakili berbagai kelompok kepentingan di Indonesia, acara lawatan resmi presiden RI yang selama ini dilakukan tidak banyak mengundang reaksi negatif dari masyarakat, tidak seperti kunjungan studi banding para anggota DPR ke nagara-negara lain.

Politik pencitraan presiden SBY juga dibangun dengan menjunjung rakyat yang secara langsung terkena musibah, kesan untuk dianggap sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dibuktikan lewat berbagai penampilan yang populis dan terlibat dalam masalah yang dihadapi rakyatnya. Sebagai contoh presiden SBY membuat keputusan untuk memindahkan kantornya dari Jakarta ke Yogyakarta, ketika gempa bumi terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Maksudnya, mungkin biar lebih dekat dan merasakan penderitaan rakyatnya di daerah bencana. Kemudian presiden juga bermain gitar sambil ”bergadang” di lereng Merapi, untuk dapat merasakan penderitaan penduduk di sekitar gunung yang sangat aktif tersebut. Dari jawa presiden terbang ke salah satu kabupaten baru di puncak Jayawijaya untuk memanien ubi. Sebuah kunjungan yang tak pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Kemudia pada saat yang lain presiden SBY terlihat bersama petani di pulau Burru untuk memanen raya tanaman padi milik masyarakat di pulau bekas pembuangan tahanan PKI dimasa lalu.

Yang terakhir adalah reaksi presiden SBY yang mendukung proses pilkada di Nanggroe Aceh Darussalam. Meski hasilnya berbeda dengan sekenario pemerintah pusat, namun presiden berusaha menyembunyikan kekecewaaannya dengan meminta publik untuk tidak terlalu mempersoalkan siapa pun yang muncul sebagai pemenangnya. Kendati suda terbukti bahwa Irwandi_Moh. Nazar, yang berbasis GAM akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur I pilihan rakyat propinsi yang kerap bergolak itu, presiden SBY mencoba mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menghargai proses demokrasi disana. Yang perlu diperhatikan kemudian adalah seberapa jauh pemimpin hasil pilihan rakyat ini mampu merealisasikan amanat rakyat dan menjadikan dukungan publik sebagai sumber daya politiknya.

mungkin ada persamaan antara terpilihnya presiden SBY dan Wapres JK dengan calon gubernur Irwandi dan calon wakil gubernur M. Nazar di NAD, yakni sama-sama memiliki dukungan publik yang luas tanpa melewati partai politik. Berbeda dengan konvensi yang ada lahirnya kedua pasangan pemimpin tersebut sungguh-sungguh dari hasil pemilihan umum secara jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Peran partai tidak lebih dari sekedar kendaraan politik sesaat saja. Selebihnya ditentukan oleh kepiawaian masing-masing tokoh di dalam mengembangkan political marketing masing-masing yakni dengan mengubah citra. Tak ada suara yang cukup kuat untuk menyangkal fenomena ini, dari sanalah sumber daya politik dimulai dan boleh jadi ini merupakan modal awal yang perlu dikapitalisasikan untuk kemudian menciptakan pemerintahan yang efektif, relative, otonom , demokratis dan bersih. Masalhnya luas maka agak sulit untuk melihat kebijakannya berjalan (deliver).

Bookmarks (81) 0 Buka: 1990

Komentar

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2