|
(Umar Juoro) Ekonomi nasional belakangan ini memperlihatkan perbaikan dan perkembangan. Itu terlihat dari penguatan nilai rupiah yang berkisar pada angka 9000 per dolar, peningkatan indeks pasar modal, peningkatan kredit perbankan, dan tingginya animo pasar terhadap surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah. Namun di lain pihak, perkembangan di sektor riil, terutama produk manufaktur, sungguh menyedihkan.
Penetrasi produk-produk China semakin gencar dan dengan harga sangat murah. Selain itu, kekhawatiran terhadap menurunnya daya beli masyarakat juga membayangi bangkitnya ekonomi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seiring peningkatan angka pengangguran. Menguatnya nilai rupiah terutama didukung oleh arus masuk dana jangka pendek dari luar negeri yang mengalir deras untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SUN, dan saham di pasar modal. Modal jangka pendek ini memanfaatkan perbedaan suku bunga yang cukup besar antara Indonesia dan AS. Harapan tentang menurunnya inflasi pada paro kedua tahun 2006 juga mendorong arus masuk modal jangka pendek ini ke Indonesia. Namun, Gubernur Bank Indonesia (BI) sendiri khawatir bahwa modal jangka pendek dapat cepat berubah arah meninggalkan Indonesia jika mereka sudah mendapatkan keuntungan (capital gain) dan penurunan inflasi tidak terjadi sebagaimana mereka harapkan. Kalaupun inflasi menurun dan suku bunga ikut melorot, kemungkinan modal jangka pendek juga tidak bertahan lama di Indonesia karena perbedaan suku bunga dengan di AS semakin menipis. Sekalipun perkembangan sektor perbankan tahun lalu mengalami penurunan dibanding tahun 2004, keadaan di perbankan masih lebih baik daripada kegiatan ekonomi lain - kecuali pada bank BUMN khususnya Bank Mandiri dan BNI. Fokus perbankan adalah kredit konsumsi, seperti kartu kredit, pemilikan kendaraan bermotor, dan pemilikan rumah. Bank juga gencar menyalurkan kredit modal kerja, terutama untuk perusahaan berskala menengah. Tetapi bank masih enggan menyalurkan kredit investasi karena risikonya masih tinggi. Karena itu, perkembangan investasi dalam negeri kurang menggembirakan. Prospek penurunan suku bunga seiring penurunan inflasi kemungkinan menggairahkan kembali aktivitas perbankan. Namun jika daya beli masyarakat melemah, sebagaimana diperlihatkan oleh menurunnya secara tajam penjualan mobil dan sepeda motor, perkembangan perbankan yang bertumpu pada kredit konsumsi mungkin tidak akan cukup baik. Sektor ekonomi yang pertumbuhannya masih tetap tinggi tampaknya adalah sektor telekomunikasi. Dengan perkembangan pesat telepon selular, sektor telekomunikasi masih dapat tumbuh cukup tinggi. Kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi tampaknya masih lebih besar dibanding tekanan penurunan daya beli masyarakat yang memukul perkembangan sektor ekonomi lain. Melihat perkembangan demikian, tampak bahwa sektor keuangan dilihat dari kondisi perbankan maupun aliran modal jangka pendek dari luar negeri, tidak terkait kuat dengan perkembangan sektor riil. Selain telekomunikasi, sektor-sektor ekonomi lain sangat berat menyesuaikan keadaan ekonomi - terutama pascakenaikan harga BBM. Perusahaan di sektor riil juga semakin sulit mendapatkan kredit perbankan karena keadaan keuangan mereka yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit (tidak bankable). Dengan kata lain, perkembangan ekonomi semakin terpisah antara sektor keuangan dengan sektor riil. Jika demikian, prospek penurunan suku bunga tidak akan banyak memberikan manfaat bagi perkembangan sektor riil. Prospek penurunan suku bunga mestinya memberikan manfaat bagi perkembangan kegiatan konstruksi, terutama perumahan, karena bank dapat mengalirkan kredit pemilikan rumah (KPR) dalam jumlah besar. Namun ini juga bergantung pada daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan menghambat penyaluran KPR atau menyebabkan peningkatan kredit macet di kredit konsumsi, seperti KPR dan kartu kredit. Penurunan daya beli terutama dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah karena tingkat upah tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan hidup yang tinggi. Keadaan paling sulit dialami mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Sekalipun pemerintah menjalankan program bantuan langsung tunai (cash transfer) untuk golongan miskin, namun banyak dari golongan masyarakat yang mendekati garis kemiskinan tidak mempunyai akses terhadap program ini. Bahkan mereka yang memperolehnya pun, program itu bersifat sementara. Di lain pihak, masyarakat berpendapatan tinggi mempunyai kesempatan mengalokasikan dana mereka pada pilihan portofolio yang dapat mendatangkan keuntungan cepat, seperti membeli saham, membeli obligasi, atau didepositokan untuk amannya saja. Pengeluaran kebutuhan pokok yang harganya meningkat tajam hanya sebagian kecil dari keseluruhan pengeluaran masyarakat berpendapatan tinggi. Melihat perkembangan ini, kesenjangan sosial menurut tingkat pendapatan juga semakin terjadi di masyarakat. Bagi sejumlah kecil masyarakat yang berpendapatan tinggi, pilihan lebih terbuka dalam melakukan investasi, terutama di bidang keuangan maupun dalam mendapatkan jasa pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya, daya beli mereka menurun tajam. Kemampuan pemerintah mengatasi kecenderungan peningkatan kesenjangan ini semakin lemah. Bukan saja sumberdaya pemerintah cenderung mengecil, tetapi juga kapasitas pemerintah di pusat dan terutama di daerah dalam menmberikan pelayanan publik juga lemah. Tanggung jawab pelayanan publik yang banyak dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dengan baik. Sementara itu, kemampuan pemerintah pusat semakin menurun dalam mengatasi masalah - selain karena relatif mengecilnya sumber daya, juga karena kemampuan teknis menurun. Gerakan antikorupsi yang di satu pihak baik dalam menciptakan pemerintahan bersih, di lain pihak menurunkan inisiatif aparat pemerintahan. Kecenderungan meningkatnya ketimpangan ekonomi ini dapat diatasi dengan perluasan kesempatan kerja. Namun, peningkatan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi belum tentu menciptakan kesempatan kerja jika orientasi investasi adalah kegiatan padat karya. Upaya pemerintah mendorong kegiatan padat karya panting dalam hal ini. Untuk itu, kemampuan pemerintah - terutama di tingkat daerah - harus ditingkatkan untuk dapat mempergunakan anggaran secara efektif tanpa khawatir berlebihan terhadap gerakan antikorupsi selama penggunaan anggaran bersifat transparan dan akuntabel. Rencana pemerintah membuat peraturan ketenagakerjaan lebih fleksibel sebenarnya sangat membantu dalam menarik investasi bersifat padat karya. Namun serikat pekerja menganggapinya sebagai melemahkan posisi tawar pekerja. Bagaimanapun, titik temu harus didapatkan dalam hal ini, agar investasi dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Paket kebijaksanaan pemerintah untuk menarik investasi dan pengembangan infrastruktur cukup baik di atas kertas. Namun kita tahu, biasanya kesenjangan antara apa yang tertulis di atas kertas dengan pelaksanaannya sangat besar. Karena itu, sebaiknya pemerintah lebih fokus pada apa yang dapat dilaksanakan dengan baik yang dapat memberikan pengaruh lebih besar dalam kegiatan ekonomi nyata daripada membuat kebijakan yang tampaknya komprehensif tetapi pelaksanaannya sangat minim.
 Bookmarks (138) 0 Buka: 34876
Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2 |
