1. Prof Dr Ir Widjajono Partowidagdo, MSc, Msc, MA (ITB)
Untuk mempertahankan pemasokan energi diperlukan biaya yang dibutuhkan sektor tersebut. Biaya tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi penawaran konsesi-konsesi baru, termasuk melakukan survai geologi dan geofisik (gravity dan seismik) pendahuluan, serta meningkatkan kemampuan Nasional (untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian hulu migas). Sebagai perbandingan, untuk mempertahankan kelestarian hutan orang menggunakan dana reboisasi dari royalty yang besarnya secara teoritis dihitung berdasarkan biaya yang dibutuhkan untuk menanam kembali setiap pohon yang ditebang. Untuk mempertahankan pemasokan energi dapat digunakan Depletion Premium (DP) atau disebut juga plow back dari energi tak terbarukan.
Sebagai perbandingan biaya listrik (bahan bakar dan pembangkit) dari batubara (US$ 70/ton) adalah 6 sen dolar per kWh, gas (US$ 6/MMBTU) serta panasbumi 8 sen dolar per kWh dan dari BBM (Rp. 7200/liter) sekitar 24 sen dolar per kWh. Ibaratnya kalau saat ini kita memakai BBM maka sama dengan naik mercy, sedangkan kalau memakai yang lain sama dengan naik busway. Mohon disadari bahwa Indonesia bukan Negara kaya. Tidak bijaksana apabila kita masih mengantungkan penggunaan energi kepada minyak. Bahkan Iran yang kaya dengan minyak (cadangan terbukti 137,5 milyar barel dan produksi 4,3 juta barel per hari pada 2006), berusaha untuk mengunakan nuklir untuk listrik, BBG untuk transportasi, LPG dan gas kota untuk memasak. Iran berusaha untuk mengekspor minyak sebanyak mungkin karena hal tersebut adalah yang paling menguntungkan. Demikian pula Norwegia, walaupun Negara tersebut memproduksikan minyak sebesar 2,8 juta barel per hari pada tahun 2006 pemakaian domestiknya hanya 200 ribu barel per hari, yaitu hanya untuk transportasi. Untuk listrik, Negara ini menggunakan tenaga air Perlu dicatat bahwa cadangan terbukti minyak Indonesia (4,3 milyar barel pada 2006) hanya 0,36% cadangan minyak dunia, cadangan gas 1,4% cadangan gas dunia, cadangan batubara 3,1% cadangan batubara dunia dan potensi panasbumi Indonesia diperkirakan 40% potensi panasbumi dunia.
Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan lahan, baik untuk energi maupun pangan, diperlukan peraturan untuk mengenakan pajak pada lahan-lahan yang menganggur. Akibatnya, orang-orang kaya yang tinggal di kota pemilik lahan tersebut akan mengurus lahannya di perdesaan dengan memperkerjakan penduduk desa. Apabila yang mengusahakan lahan tersebut orang kota maka pengusahaan lahan tersebut akan lebih efektif karena mereka memiliki dana serta pengetahuan tentang pasar dan teknologi. Disamping itu penduduk desa tidak perlu mencari pekerjaan ke kota.
2. Ir Umar Juoro, MA, MAPE (CIDES)
Indonesia adalah negara komoditi. Seharusnya Indonesia bisa seperti Brazil dan Australia yang untung dalam kondisi seperti ini. Brazil memberikan insentif untuk investasi kepada perusahaan yang ingin berinvestasi di sektor energi dan hasilnya tersebut sebagian untuk memberikan subsidi kepada sektor pertaniannya agar bisa memberikan hasil yang lebih baik.
3. Ir Luluk Sumiarso (Dirjen MIGAS)
Sejak 10 tahun terakhir produksi minyak Indonesia terus turun sedangkan alternatif energi yang lain tidak dikembangkan. Cadangan panas bumi Indonesia terbesar di dunia dan sudah ada Undang Undang tahun 2003 tentang Panas Bumi tetapi responnya masih kecil. Contoh: Norwegia (pemilik cadangan gas no 2 didunia) tetapi sebagian besar rakyatnya menggunakan kompor listrik yang berasal dari Panas Bumi. Kemudian contoh lain lagi adalah Kalimantan dimana listriknya sering mati karena disana pembangkit listrik untuk PLN menggunakan BBM sedangkan Kalimantan adalah gudangnya batubara.
Sistem pencatatan (akuntansi) di APBN tidak fleksibel yaitu bila harga minyak tinggi dan rendah maka akan menjadi persoalan. Sistem penerimaan seakan besar tetapi ternyata banyak potongannya seperti dana bagi hasil, pajak dan lain-lain. Kemudian ketika harga minyak naik maka dana bagi hasil ikut meningkat tetapi beban subsidi anggaran di pusat juga meningkat.
Permasalahan yang lain adalah ketika ditanya Pertamina tidak mengetahui biaya produksinya.
4. Dr Abdul Muin (WaKa BP MIGAS)
Temuan cadangan minyak terbesar di dunia terjadi pada tahun 1970-an dan sejak itu cenderung menurun. Multinational Corporation (MNC) sendiri tidak terlalu tertarik melakukan eksplorasi bila potensi cadangannya kecil. Untuk Indonesia sendiri karena tidak adanya dana untuk melakukan studi regional mengenai data-data seismik dan lainnya sehingga menjadi kurang menarik bagi MNC untuk berinvestasi. Kemudian yang membuat daya tarik menurun lainnya adalah masalah kepastian hukum. Walaupun untuk saat ini iklim investasi di Industri Migas mulai membaik.
Perlu dipikirkan semacam anggaran dinamik untuk APBN.
5. Ir Airlangga Hartarto (Ketua PII, Ketua Komisi VII DPR RI)
Untuk PLN, struktur pelanggan terbesar adalah di bawah 2200 VA. Harga jual dipatok oleh Pemerintah dan mendapakan subsidi. Sehingga PLN sendiri hilang kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang dan Bank sendiri ragu memberikan pinjaman lepada PLN tanpa ada jaminan dari Pemerintah. Harus dipikirkan melakukan hedging untuk suplai bahan baku dan variasi bahan baku energi yang beragam walau terlambat.
Tantangan berikutnya adalah permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan energi agar terjadi percepatan pembangunan. Contoh: Di Thailand, lahan-lahan yang akan dibebaskan bila kepemilikannya harus di atas 1 tahun sebelumnya maka Pemerintah akan memberikan ganti rugi sesuai dengan NJOP. Sedangkan bila kepemilikannya masih dibawah 1 tahun mendapat ganti rugi 0,5 NJOP.
Untuk APBN, harus ada batas atas yang disepakati. Misal subsidi ingá 200 triliun. Diatas itu maka ada dua langkah atau salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu menaikkan harga BBM atau membatasi Volume penjualan (39 juta kiloliter). Keputusan ini harus cepat diambil oleh pemerintah karena kalau tidak akan timbal inflation overhang yaitu kondisi masyarakat tahu harga akan naik sehingga masyarakat akan membeli BBM dalam jumlah lebih banyak untuk stok, penimbunan dan sebagainya sementara itu Pemerintah melihat konsumsi yang meningkat mulai melakukan pembatasan penjualan. Akibat dari dua hal ini adalah (seakan-akan) adanya kelangkaan BBM yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan politik. Dan yang terutama lagi nanti kita juga harus menyiapkan diri dengan (calon) krisis berikutnya yaitu krisis pangan.
6. Dr Harry Azhar Azis (Wk.Ketua Komisi XI/Panitia Anggaran DPR RI)
Perdebatan dalan penyusunan APBN menunjukkan bahwa tidak ada koordinasi didalam tubuh Pemerintah terutama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) dan Departemen Keuangan RI. Ini ditunjukkan dengan perbedaan angka lifting minyak. Kemudian Pemerintah sering membuat asumsi dan target yang downward bias.
Langkah yang lain yang harus dipikirkan adalah masalah kebijakan jangka panjang semacam Repelita atau Propenas. Karena selama ini kebijakan sering berubah-ubah dan terputus. Mungkin sekarang ada di RPJP tetapi harus dengan target yang terukur.
7. Luluk Sumiarso
Angka 917.000 (untuk lifting) adalah angka yang kita pasti dapatkan tapi memang untuk angka 927.000 itu harus kita jaga benar agar tepat. Tetapi Mulai dari Januari hingga April rata-rata produksi minyak ialah 977.066 barel per hari. Jadi lifting minyak masih sesuai target 927.066 barel per hari.
Propenas baik bila diadakan lagi (sudah selesai pada tahun 2004). Jadi perencanaan penggunaan energi bisa terlaksana dengan lebih baik. Bila perlu ada target-target yang jelas sehingga keberhasilannya bisa diukur.
Untuk saat ini, ada teknologi agar harga solar lebih murah yaitu dengan CGL dan CDL. Kemudian perlu diciptakan sistem untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi oleh yang tidak berhak seperti kerjasama dengan industri otomotif untuk menciptakan lubang pengisian BBM bersubsidi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan BBM non subsidi.
8. H M Rozak (Ketua Komando Buruh Revolusioner/Gabungan 21 Serikat Buruh)
Kenaikan harga BBM akan menyebabkan upah riil buruh akan turun. Oleh karena itu kami menuntut empat (4) hal dari pemerintah. Pertama, Pemerintah harus memulihkan upah riil buruh karena kenaikan BBM (semacam compensating variation-red) dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau tax rebate dan sejenisnya. Kedua, Pemerintah harus menjaga perusahaan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja dengan memberikan insentif fiskal (semacam tax break economy-red). Ketiga, untuk pengusaha nakal yang bangkrut tetapi tidak membayar pesangon maka diharapkan Pemerintah dapat menanggulanginya selama proses hukum berjalan. Keempat, untuk dirjen pajak harap mengenakan pajak terhadap pekerja (PPn) yang berpenghasilan 5 juta ke atas. Selama ini dikenakan terhadap wajib pajak yang 1 juta ke atas. Sehingga tenaga kerja yang UMR nya 927.000 rupiah seperti DKI Jakarta dan sering lembur maka akan terkena pajak juga.
Satu hal lagi perbandingan labor cost (LC) terhadap production costi (PC) secara keseluruhan dengan negara-negara lainnya. Untuk Indonesia perbandingan LC terhadap PC hanya 5% saja dibandingkan negara berkembang lainnya yang mencapai 15%.
9. Ir Ismail Yusanto (Ketua/Jubir Hizbut Tahrir Indonesia)
Kenaikan BBM membuat harga barang dan jasa juga meningkat. Sebenarnya masih ada alternatif lain untuk mencegah kenaikan harga BBM, pertama, penghematan belanja pemerintah hingga 20%. Kedua, memanfaatkan dana APBD yang lebih sering ditaruh di SBI. Ketiga, Pajak Ekspor (PE) untuk komoditas energi seperti yang telah dilakukan untuk komoditas pertanian dan perkebunan. Keempat, melakukan hedging untuk minyak. Kelima, menekan besaran α untuk Pertamina menjadi 5–7%.
Bila mengacu teori konspirasi, sebenarnyakah Pemerintah memperjuangkan siapa dan hubungan antara rakyat dan pemerintah bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli tetapi antara pemilik sah kekayaan alam tersebut dan pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelolanya.
10. Ir Pri Agung Rakhmanto (Pengamat Energi)
Penurunan lifting minyak Indonesia Sejas tahun 1995. Penurunan rata-rata per tahun ialah 7% dan 12% (bila do nothing menurut Pak Abdul Muin). Benarkah data ini karena secara teknis tidak pernah terbuka sehingga tidak dapat dibandingkan. Kemudian cost recovery yang terus meningkat (walaupun memang harga-harga sewa alat produksi meningkat) tetapi apakah memang mencapai sebesar tersebut. Kemudian sejarah sumur minyak selama ini, apakah memang treatment nya benar.
11. Dr Abdul Muin
Sumur tua banyak di kelola Pertamina. Bila di eksplorasi akan menghasilkan 50.000 barel. Untuk pengolahan sumur tua juga bisa menggunakan teknologi IOR dan atau EOR. Tetapi setelah itu maka tidak akan ada minyak lagi. Oleh karena itu diversifikasi energi juga harus disiapkan dengan baik.
12. Ir Airlangga Hartarto
Perlu ada insentif fiskal (semacam tax free) untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Diversifikasi energi perlu didorong ingá tingkat komunitas seperti di Amerika ada sekitar 900 koperasi listrik yang mendapatkan tax credit dan tax free untuk mengelola energi listrik dengan berbagai energi alternatif seperti angin, biofuel, biogas, biomass dan lain-lain.
Perlu dipikirkan juga untuk melakukan shifting subsidy from corporate to targeted subsidy. Selama ini Pemerintah memberikan subsidi kepada PLN dan Pertamina seharusnya lebih ke sasaran pengguna akhir. Selama ini undang-undang energi sudah ada tetapi pemerintah belum menerbitkan PP yang menunjangnya
13. Dr Bambang Priyambodo (Bappenas)
Tidak seorang pun yang bisa memprediksi harga minyak. Sekarang kecenderungan harga minyak meningkat terus dan stabil di atas US$ 100/barel. Oleh karena itu perlu adanya konsistensi pengalihan beban subsidi BBM didalam anggaran. Berdasarkan survei Bapenas tahun 2002 dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah atas. Oleh karena itu alternatif kenaikan harga BBM menjadi harus dipikirkan.
Alternatif-alternatif yang lain adalah penghematan anggaran pemerintah, pemotongan anggaran pemerintah dan negosiasi hutang. Untuk penghematan anggaran ini akan terus dilakukan walau masih belum tahu berapa anggaran yang bisa dihemat. Pemotongan anggaran K/L sebanyak 10% akan menghasilkan dana sekitar 29 triliun rupiah. Dana ini bisa dipakai untuk menutup subsidi APBN yang diharapkan sekitar 26–30 triliun rupiah. Tetapi pemotongan ini akan menganggi stimulus fiskal pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dan menyerap lapangan kerja. Negosiasi hutang akan menyebabkan kredibilitas Indonesia berkurang sehingga sulit menutup defisit. Negosiasi ini juga membutuhkan waktu yang lama dan anggaran keburu jebol.
II. KESIMPULAN
1. Penurunan produksi migas di Indonesia disebabkan oleh sedikitnya penemuan akibat lesunya eksplorasi, terdapat lapangan-lapangan migas yang terlantar, kurang optimalnya eksplorasi di daerah produksi, kurangnya IOR (Improved Oil Recovery) termasuk EOR (Enhanced Oil Recovery). Disamping itu terjadi keterlambatan produksi akibat lambatnya birokrasi internal Migas maupun permasalahan- permasalahan eksternal.
2. Apabila Indonesia dapat memberantas korupsi serta meningkatkan kualitas aturan hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi dan indeks pembangunan manusia seperti yang disebutkan GSRI, memperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan di Ditjen Migas maupun BP Migas disamping itu dapat mengatasi permasalahan tanah, tumpang tindih lahan, permasalahan antar instansi dan permasalahan desentralisasi maka diharapkan investasi hulu migas akan meningkat.
3. Untuk mempertahankan pasokan energi, meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan kemampuan Nasional diperlukan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari depletion premium (seringkali disebut plow back).
4. Untuk meningkatkan kemampuan Nasional dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendukung dan road map blueprint energy national serta pendanaan dari perbankan Nasional.
5. Seharusnya Indonesia beruntung dengan kenaikan harga minyak dan harga pangan karena kita mempunyai beragam energi dan lahan yang luas. Yang diperlukan adalah mengurangi pemakaian BBM dengan menggunakan energi lain, misalnya untuk listrik dengan batubara dan panasbumi, transportasi dengan BBG dan biofuel, untuk memasak dengan LPG dan gas kota. Sedangkan pengembangan energi perdesaan (mikrohidro, biofuel dan biomass) dimungkinkan oleh investasi dengan pinjaman berbunga rendah dari Pemerintah. Dengan diversifikasi kita bisa menghemat biaya energi paling tidak 50 persen. Alangkah baiknya, jika penghematan energi tersebut digunakan untuk memberdayakan orang miskin sehingga tidak menjadi miskin lagi.
6. Untuk meningkatkan efektifitas penggunaan lahan, baik untuk energi maupun pangan, diperlukan peraturan untuk mengenakan pajak pada lahan-lahan yang menganggur. Akibatnya, orang-orang kaya yang tinggal di kota pemilik lahan tersebut akan mengurus lahannya di perdesaan dengan memperkerjakan penduduk desa. Apabila yang mengusahakan lahan tersebut orang kota maka pengusahaan lahan tersebut akan lebih efektif karena mereka memiliki dana serta pengetahuan tentang pasar dan teknologi. Disamping itu penduduk desa tidak perlu mencari pekerjaan ke kota.
7. Langkah-langkah penghematan tetap harus dilakukan karena bila berhasil akan menjadi credit point sendiri buat investor dan negara atau lembaga donor. Penghematan ini harus dijalankan melalui sistem atau mekanisme, tidak bisa hanya melalui himbauan saja.
8. Pengurangan subsidi energi terutama untuk minyak memang suatu keharusan. Ini merupakan suatu bentuk keadilan terhadap generasi mendatang dan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Yang harus disadari adalah minyak merupakan bentuk energi yang mahal dan perlakukanlah sebagai barang yang mahal. Agar masyarakat sendiri tidak melakukan pemborosan nasional dengan menggunakan energi yang mahal padahal masih tersedia bentuk energi lain yang lebih murah dan dipunyai oleh Indonesia dalam jumlah yang banyak.
