Geleri 1: 15 Tahun CIDES
Galeri Paparan Akhir Tahun, "Menelaah Kebijakan Ekonomi Politik SBY-JK 2007"...+ klik di sini
Galeri 2: 15 Tahun CIDES
Galeri Paparan Akhir Tahun, Menelaah Kebijakan Ekonomi Politik SBY-JK 2007 (2) diadakan...+ klik di sini
Geleri 3: 15 Tahun CIDES
Galeri Paparan Akhir Tahun, Menelaah Kebijakan Ekonomi Politik SBY-JK 2007 (3) diadakan...+ klik di sini
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Kolom Ekonomi

Situasi Sulit Ekonomi
(Umar Juoro) Bagi konsumen berpendapatan tinggi, mereka tidak menghadapi banyak permasalahan dengan kenaikan harga pangan. Tapi, bagi konsumen berpendapatan rendah, kenaikan harga pangan sangat menurunkan daya beli mereka karena sebagian besar pengeluaran untuk bahan pangan. Dengan inflasi yang tinggi, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan bertambah... klik
 

Kolom Politik

Problematika Partai Politik Kontemporer
(Firman Noor) ...fenomena yang terjadi pada pilkada sesungguhnya menjadi ajang pembuktian tentang banyak hal. Diantaranya adalah pertarungan antara pilihan rasional rakyat dan kepercayaan diri yang berlebihan dari partai politik. Pilihan rasional sebagai sesuatu yang selama ini relatif tidak terbayangkan dalam dunia politik nasional... klik
 
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Buat halaman ini dlm format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini ke teman via E-mail
Senin, 14 April 2008

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

(Umar Juoro) Dari pandangan ekonomi makro, kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan jika tingkat inflasi tinggi. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan karena kenaikan harga-harga. Komponen inflasi terbesar terbesar adalah bahan pangan. Keniakan bahan pangan sangat memukul bagi masyarakat berpendapatan rendah. Inflasi yang tinggi juga berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan. Karena sejumlah besar penduduk berada pada batas garis kemiskinan maka peningkatan inflasi semakin menurun kemampuan masyarakat mencukupi kebutuhan pangan, menyebabkan semakin banyak penduduk yang ajtuh di bawah garis kemiskinan.

Pada masa krisis 1998, inflasi mencapai sekitar 70% yang sangat memberatkan masyarakat kebanyakan. Tingkat kemiskinan juga meningkat tajam mencapai sekitar 28%. Dengan menurunya inflasi, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Sejak masa krisis baru pada tahun 2005 inflasi mencapai tingkat yang lebih tinggi 17,11% terutama dipicu oleh kenaikan  harga-harga sebagai akibat kenaikan harga BBM. Perkembangan ini tentu saja sangat memberatkan kehidupan masyarakat. Apalagi tingkat pengangguran tergolong tinggi 10,8%, sampai dengan bulan Januari 2006 inflasi masih tinggi karena kenaikan harga beras.

Tingginya inflasi dan tingkat pengangguran menunjukan tingginya tingkat kesengsaraan rakyat. Indeks Kesengsaraan Rakyat (Misery Index) yang diperkenalkan oleh Michael Okun, penasehat ekonomi Presiden Kennedy, mengukur tingkat kesengsaraan dengan menambahkan tingkat inflasi kepada tingkat pengangguran, dengan kesengsaraan menjadi 27,81%, suatu tingkatan yang tinggi.

BI memperkirakan bahwa tingkat inflasi pada akhir tahun akan menurun menjadi 8%. Perkiraan ini sejalan dengan perkiraan para pelaku ekonomi di sektor keuangan. Namun tidak demikian halnya untuk pelaku ekonomi di sector rill dan rumah tangga, khususnya yang berpendapatan rendah. Pelaku ekonomi di sector keuangan melihat inflasi ke depan (ekspektasi rasional), sedangkan pelaku ekonomi di sector riil dan rumah tangga melihat inflasi kebelakang (adaptif) melakukan penyesuaian dengan perubahan harga-harga.

Sektor keuangan sebagaimana BI memperhatikan inflasi inti (core inflation), dengan mengesampingkan perubahan harga bahan pangan dan energi, yang tingkatannya jauh lebih rendah dari inflasi berdasarkan indeks harga konsumen, yaitu 9,36%. Karena itu kita melihat terjadinya penguatan nilai rupiah, dan peningkatan yang cukup besar indeks pasar modal. Lembaga peringkat internasional juga menaikan outlook menjadi positif yang kemungkinan diikuti oleh Moody’s, sekalipun Fitch menurunkan outlook menjadi stabil. Pertanyaannya adalah seberapa lama modal jangka pendek sekitar $ 6-8 miliar akan bertahan. Ini sangat bergantung pada apakah ekspektasi inflasi sebesar 8% akan tercapai atau tidak.

Sedangkan sektor riil secara bertahap menyesuaikan harga jual produknya karena kenaikan harga energi, transportasi, upah dan kredit. Mereka tidakl sekaligus melakukan penyesuaian harga karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. Produsen berbagai produk menyesuaikan harga dengan meniakan sekitar 10% tahun 2005, dan tahun 2006 kemungkinan juga akan meniakan harga lagi sekitar 10%, kenaikan harga ini belum mempertimbangkan kemungkinan kenaikan TDL.

Jika pelaku ekonomi di sektor keuangan memperkirakan inflasi pada akhir tahun 2006 sekitar 7-8%, maka pelaku ekonomi di sektor rill pada umumnya memperkirakan inflasi sekitar 10-12%. Kesenjangan dalam memperkirakan tingkat inflasi ini juga memperlihatkan kesenjangan yang semakin melebar antara sektor riil dan keuangan. Perbankan sebagai bagian terbesar dari sektor keuangan fokus alokasi kreditnya semakin mengarah pada kegiatan konsumsi yang sasarannya adalah end user dan semakin selektif dalam memberikan kredit kepada perusahaan.

Kecenderungan pertumbuhan ekonomi juga mengalami pelemahan. Pada Triwulan I/2005 pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi 6,1%, kemudian per triwulan berikutnya mengalami penurunan berturut-turut menjadi 5,9% kemudian 5,3% dan kemungkinan dalam triwulan IV/2005 pertumbuhan di bawah 5%. Menurunnya pertumbuhan ini memperburuk tingkat pengangguran. Kecenderungannya pengangguran terus meningkat ke 11%, apalagi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5% pada tahun 2006.

Bagi sektor rill dan rumah tangga, berbeda dengan sektor keuangan, kenaikan harga pangan dan energi merupakan komponen besar dalam pengeluaran mereka. Bagi rumah tangga deng inflasi akhir tahun sebesar 8% sekalipun, ditambah dengan tingkat pengangguran kemungkinannya sekitar 11%, maka tingkat kesengsaraan mereka masih tinggi yaitu 17%. Apalagi jika upaya pengendalian inflasi ini tidak mencapai sasaran.

Jika inflasi dapat menurun menjadi single digit sekalipun, kondisi masyarakat berpendapatan rendah sangat berat karena daya beli mereka yang mengalami penurunan, dan bagi yang menganggur sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Bagi masyarakat berpendapatan tinggi keadaanya kemungkinan lebih baik, karena dengan asset financial mereka memperoleh keuntungan dari meningkatnya suku bunga deposito dan perkembangan pasar modal, serta kegiatan di sektor keuangan lainnya. Karena itu kesenjangan antara kaya dan miskin semakin mengkhawatirkan.

Menghadapi situasi seperti ini, pemerintah memang telah membuat kebijakan untuk mengatasinya. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah antara lain melakukan impor beras. Namun kebijakan ini mendapatkan tantangan tidak saja dari petani dan pemerintah daerah, tapi juga dari Menteri Pertanian sendiri dan partai politik, terutama PKS dan PDIP. Berlanjutnya kontroversi impor beras ini tentu saja mempersulit upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

Pemerintah juga telah melakukan cash transfer kepada golongan miskin dengan dana sebesar Rp. 100 ribu per bulan. Pada awalnya program ini banyak mengalami kritikan dan salah sasaran, namun dengan beberapa perbaikan efektifitas program dapat ditingkatkan. Tetapi jangkauannya sangat terbatas dan begitu pula efektifitasnya untuk membantu golongan miskin tidak optimal.

Proyek-proyek padat karya seperti infrastruktur pedesaan telah direncanakan dan dianggarkan, namun pencairan dananya mengalami keterlambatan karena prosedur pencairan yang semakin rumit dan keengganan birokrat di pusat dan daerah untuk melaksanakan proyek karena gencarnya investigasi terhadap tindak korupsi. Apakakah program dan proyek pemerintah akan lebih efektif pada tahun 2006 masih harus dibuktikan karena permasalahan yang sama masih harus dipecahkan.

Bagi pemerintahan SBY-JK tantangan besarnya adalah bagaimana mendorong pemulihan dan perkembangan ekonomi yang dapat berlangsung memperbaiki kesejahteraan rakyat. Mengembalikan stabilitas makro saja tidak memadai dalam lingkungan politik yang demokratis ini. Kita ingat pada masa pemerintahan Megawati dimana stabilitas makro baik, sebagaimana diperlihatkan oleh rendahnya inflasi dan suku bunga, namun rendahnya pertumbuhan dan meningkatnya pengangguran menimbulkan kekecewaan yang meluas, yang akhirnya ,memberikan sumbangan besar terhadap kekalahan PDIP dan Megawati.

Harapan terhadap perbaikan kesejahteraan demikian tinggi terhdapa pemerintahan SBY-JK. Stabilitas ekonomi kemungkinan akan membaik, namun dengan pertumbuhan rendah pengangguran cenderung meningkat dan kesejahteraan masyarakat menurun. Apalagi jika program dan proyek pemerintahan yang bersifat langsung memperbaiki kesejahteraan masyarakat tidak berjalan dengan efektif. Kekecewaan masyarakat akan meluas, sekalipun kecil kemungkinannya untuk bermuara pada kerusuhan sosial.

Karena itu tidak ada jalan lain kecuali memperbaiki mekanisme pencairan anggaran di pusat dan daerah dan mengefektifkan proyek-proyek pembangunan yang dapat menciptakan kesempatan kerja terutama bagi golongan bawah. Kebijaksanaan yang memfasilitasi peningkatan investasi riil, perpajakan, kepastian kontrak dan ketenagakerjaan harus secara berarti mengalami perbaikan untuk tidak saja mencegah penurunan kembali pertumbuhan investasi tetapi bahkan untuk meningkatkannya.

 


Bookmarks (228) 0 Buka: 1449

Komentar
RSS comments

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >
  • Top Artikel
  • Ekonomi
  • Politik
Hak Angket BBM: Sebuah Harapan di Tengah Pusaran Oligarki dan Kepentingan Politik
Di sisi lain SBY, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya, tetap merupakan figur klik
 
Pemilu dan Pelembagaan Demokrasi
(Indria Samego) "jika kebebasan politik dikorbankan. Sistem kepartaian diatur sedemikian rupa dengan membangun “seolah-olah ada demokrasi”. Jumlah partai disederhanakan, dari 9 menjadi 2...
 
PRESS RELEASE, Kunjungan Presiden ke Timur Tengah
(Lufti Alkatiri) "Setiap kunjungan Presiden ke luar negeri tentu mempunyai misi ekonomi yaitu mencari peluang ekspor dan menarik investasi asing. Dalam hal inilah, CIDES sebagai lembaga kajian ekonomi politik melihat pentingnya perjalanan Presiden ke Timur Tengah di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu."
 
Leadership Berarti Kepemimpinan Nasional, bukan Bersifat Personal
(Diskusi Politik) "Tahun 2008 dianggap tahun pasok pangan terendah selama 25 tahun terakhir. Kita sangat bergantung dari luar. Sementara faktor domestik adalah faktor fundamental yakni kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Persoalannya, jika faktor eksternal dan internal ketemu bisa jadi malapetaka."
 
Menuju Penyederhanaan Partai
(Firman Noor) Menuju Penyederhanaan Partai dan Penguatan Stabilitas. Saat ini berkembang wacana
 
Peningkatan Produksi, Investasi dan Kemampuan Nasional Hulu Migas
(Prof Widjajono Partowidagdo) "Sebuah bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan mampu bertahan, Bung Karno)"... klik
 
Pengurangan Subsidi Energi, Demi Pengelolaan Anggaran yang Baik
(Lutfi Alkatiri) Beban subsidi APBNP 2008 sekitar 234,4 triliun rupiah atau sekitar 5,2 %... klik
 
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
(Umar Juoro) Pada masa krisis 1998, inflasi mencapai sekitar 70% yang sangat memberatkan masyarakat... klik
 
Moratorium Utang dan Kegagalan Diplomassi Ekonomi
(M Fadhil Hasan) ...tawaran moratorium utang maka rating Indonesia akan menurun... klik
 
Peranan Pasar Modal dalam Menggerakkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil
(Harianto Solichin) "kondisi ekonomi, perbankan, dan keuangan Indonesia mengalami kemajuan..."
 

Paparan

Image
 
CIDES Usulkan Natsir Pahlawan Nasional
(Syahganda Nainggolan) ...bangsa Indonesia perlu melihat sosok almarhum Natsir sebagai negarawan sejati, yang tidak saja patut diteladani, namun juga harus dihormati perjuangan maupun ketokohannya. “Dengan demikian, bangsa ini akan selalu menjadi bangsa yang besar serta terhormat, apalagi sosok Natsir sangat dihormati oleh dunia Internasional.”...klik
 
Kasus Pembangkanan Kepala Daerah atas Kebijakan Pemerintahan Pusat
(Rully Chairul Azwar) Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang diberikan seluasnya kepada daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengelola segenap potensi dirinya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat setempat, dalam kerangka NKRI. Tawaran solusi ini dimaksudkan semata untuk memangkas rantai birokrasi dan rentang kendali yang terlalu panjang ... klik
 
Merumuskan Sistem Pemerintahan yang Efektif (Sambutan Dewan Eksekutif CIDES)
(Syahganda Nainggolan) Pada tahun 2009 kita juga akan mempunyai pemerintahan baru hasil pemilihan presiden/wapres. Suatu kenyataan semua partai yang ada belum mampu satu di antaranya mengungguli yang lain dengan perolehan yang luar biasa besarnya. Artinya tidak ada mayoritas tunggal. Sehingga pemerintahan nantinya juga merupakan pemerintahan koalisi yang juga membutuhkan suatu konsensus sejak awal terhadap ide pemerintahan yang efektif tersebut... klik
 
Username Password
Simpan
+Lupa password +Daftar baru!

Sekapur Sirih

Assalaamu'alaikum wr wb
Syahganda Nainggolan - Direktur Eksekutif CIDES
Moh Jumhur Hidayat - Dewan Penasehat ( Mantan Direktur Eksekutif CIDES )
Priyo Budi Santoso (Dewan Penasehat CIDES
Dewi Fortuna Anwar - Dewan Penasehat CIDES
Umar Juoro - Ketua Dewan Direktur CIDES
Indria Samego - Dewan Direktur CIDES
Ricky Rachmadi - Dewan Direktur CIDES
CIDES (Center for Information and Development Studies) didirikan pada 25 Januari 1993 oleh para intelektual dan aktivis pro demokrasi, yang bernaung di bawah Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang gelisah terhadap situasi politik yang anti demokrasi pada saat itu. Kebebasan berpolitik, bahkan di tingkat wacana, masih sangat dibatasi oleh rezim otoritarian Orde Baru. Isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pembangunan, berkelanjutan menjadi isu utama diusung CIDES sebagai isu perlawanan terhadap kemapanan yang didiktekan Orde Baru bagi Bangsa Indonesia. Tradisi kritis para intelektual CIDES ketika itu --hampir semuanya mantan aktivis kampus-- sedikitnya telah memberi input pentingnya demokrasi ditegakkan kepada Presiden Suharto, melalui hubungan CIDES yang baik dengan Professor Habibie, kepercayaan Soeharto.

Paska reformasi politik, di mana demokasi sudah berlangsung, CIDES terus melakukan kajian kritis atas kelangsungan arah demokrasi tersebut. Apakah demokrasi sudah mampu menjawab tuntutan masyarakat untuk hidup adil dan sejahtera? Apakah demokrasi seperti saat ini yang memang kita tuntut selama ini? Apakah desentralisasi seperti ini memang yang kita inginkan? ...selanjutnya

Syahganda Nainggolan
(Direktur Eksekutif)


 

Kurs IDR

Kurs Jual Beli
sumber: Kurs IDR BCA
toolbar cidesonline.org Toolbar cidesonline.org dilengkapi artikel terbaru (update).
Add to Technorati Favorites
feeds.feedburner.com/Delicious/cidesonline RSS CIDES

Pengunjung

mod_vvisit_counterHari ini207
mod_vvisit_counterKemarin230
mod_vvisit_counterBulan ini1421
mod_vvisit_counterJumlah39205