Politik Anggaran RAPBN-P 2008
(Lutfi) Politik Anggaran RAPBN-P 2008, Perbaikan Kebijakan Suplai (Bukan Semata Insentif di Hilir saja)
Perkembangan ekonomi Indonesia yang cenderung membaik sepanjang tahun 2007 memberikan harapan untuk melaju lebih kencang lagi pada tahun 2008 ini. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32 % dan inflasi 6,59 % serta SBI 3 bulan terjaga diangka 8 % menunjukkan sebagian besar target asumsi makro yang ditetapkan pemerintah berhasil dicapai. Sementara asumsi APBN 2008 yang merencanakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 % dan inflasi 6 % menunjukkan optimisme pemerintah tahun ini. Perlahan tapi pasti perekonomian dunia mulai menghadapi situasi yang tak menentu sejak semester kedua tahun 2007 akibat perkembangan krisis sektor perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat. Tetapi pemerintah melalui Menteri Keuangan RI Sri Mulyani tetap optimis dengan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tidak akan terpengaruh oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat (kutipan Koran Tempo, Kamis 3 Januari 2008).
Setelah UU APBN 2008 ditetapkan pada akhir bulan Oktober 2007, krisis subprime mortgage ternyata berdampak semakin luas dan serius di Amerika Serikat dan Eropa. Sentimen negatif ini menular dengan sangat cepat ke seluruh dunia yang ditandai dengan pergerakan arus uang (hot money) antar negara dan jatuhnya harga saham di seluruh dunia. Krisis ini menciptakan Minsky Moment yaitu suatu kondisi dimana investor terpaksa menjual sahamnya dalam rangka menutup kerugian dana pada portfolio investasi lainnya. Total kerugian termasuk penyusutan aset akibat krisis ini telah mencapai US$ 180,9 milyar pada akhir Februari 2008. Sementara para analis dan pengamat memperkirakan keseluruhan kerugian dan penyusutan asset sekitar US$ 400 – 600 milyar. Pemerintah Amerika Serikat sendiri telah melakukan mix combine policy yaitu penurunan Fed Fund Rate sebesar 3 % (Reuters, 30 Januari 2008) dan Presiden Bush memberikan paket stimulus fiskal sebesar US$ 170 milyar (CNN, 13 Februari 2008).
Krisis kredit subprime ini juga mendorong penurunan indeks saham diseluruh dunia dan pelemahan nilai tukar dolar terhadap sebagian besar mata uang lainnya. Pelemahan nilai tukar dolar –yang dibarengi dengan spekulasi, faktor politis, permintaan yang menguat dan lain-lain- telah mendorong harga minyak melewati US$ 100/barel. Kenaikan harga minyak ini juga mendorong penguatan harga komoditas yang berkaitan dengan energi seperti batubara, gas, dan pangan (biofuel) dan komoditas lainnya seperti emas, perak, timah, tembaga, besi, dan baja. Harga batubara telah mencapai US$ 128,8 per ton. Harga emas dan perak telah meningkat menjadi US$ 1002,95 dan US$ 20,66 per troy ounce. Harga bijih besi meningkat 65 % dari tahun lalu menjadi US$ 78,89 per ton. Sementara itu harga komoditas pangan dan perkebunan juga meningkat tajam yang didorong oleh permintaan pasar yang sangat tinggi sebagai energi alternatif dan adanya faktor spekulasi dipasar berjangka. Harga Crude Palm Oil (CPO) telah mencapai sekitar US$ 1.450 (atau Rp 12.763 per kg) dari US$ 879 per metrik ton (atau Rp 9.224 per kg pada Desember 2007). Harga karet meningkat 44,3 % dari bulan Desember 2007 menjadi US$ 2,8 per kg. Akibat krisis kredit perumahan di Amerika dan pelemahan dolar juga mengakibatkan adanya pergeseran investasi para hedge fund kepada pasar komoditas berjangka untuk melakukan lindung nilai terhadap asset mereka dan mengejar hasil yang lebih tinggi.
Dampak untuk Indonesia sebenarnya mulai terasa dengan adanya penurunan ekspor ke Amerika sebesar 2 % pada kuartal III tahun 2007. Efeknya semakin membesar pada awal tahun 2008 dengan meningkatnya harga komoditas pangan terutama minyak goreng dan kedelai sehingga inflasi bulanan pada bulan Januari dan Februari 2008 meningkat sebesar 1,77 % dan 0,65 % dibandingkan Januari dan Februari 2007 sebesar 1,04 % dan 0,62 %. Pemerintah pun mulai panik atas asumsi APBN 2008 yang dibuatnya sendiri. Asumsi makro berubah menjadi pertumbuhan ekonomi 6,4 %, inflasi 6,5 %, rata-rata nilai tukar rupiah 9.150 per dolar Amerika, harga minyak mentah Indonesia rata-rata US$ 83-85/barel (APBN 2008 sekitar US$ 60/barel). Perubahan ini juga ditambah dengan subsidi pangan yang disebut dengan Paket Kebijakan Stabilisasi Harga (PKSH) berupa penurunan harga dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penurunan harga berupa pengurangan beban pajak atas beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gandum dan kedelai dan subsidi pangan untuk beras dan minyak goreng. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui cash transfer seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari berbagai perubahan tersebut maka defisit Pemerintah meningkat menjadi Rp 86,8 triliun (2 % terhadap PDB) dibandingkan dengan APBN 2008 yang sebesar Rp 73,3 triliun (1,3 % terhadap PDB).
Daripada mengutak-atik dibagian hilir dengan berbagai paket insentif baik fiskal maupun moneter yang berujung pembiayaan Indonesia tetap defisit dan pertumbuhan ekonomi turun yang pada akhirnya berakibat penyempitan lapangan kerja dan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Sudah saatnya para pemangku kebijakan berpikir disisi hulu atau suplai. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya (60 % lebih) berada disektor pertanian dan perkebunan. Indonesia juga adalah negara yang kaya dengan bahan tambang dan galian. Dalam skala mikro ini ditandai dengan kenaikan keuntungan dan indeks saham perusahaan tambang, perkebunan, dan pertanian di Indonesia. PT Bukit Asam tbk berhasil meraup laba bersih Rp 760,2 milyar, PT Timah tbk mendapatkan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun dan laba bersih PT Medco tbk meningkat 13,42 % terhadap tahun kemarin menjadi US$ 38,36 juta di Tahun 2007. Sementara itu laba bersih PT Astra Agro Lestari tbk melonjak drastis sebesar 150 % dari Rp 787 milyar di tahun 2006 menjadi Rp 1,973 triliun tahun 2007. PT Bisi Internacional tbk, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang produk hortikultura seperti benih jagung, padi hibrida, saturan dan lain-lain mendapatkan laba bersih sebesar Rp 120 milyar naik 50 % dari tahun sebelumnya.
Bila melihat hasil dalam skala mikro maka seharusnya ini terjadi juga pada skala makro. Tetapi yang terjadi adalah peningkatan subsidi pangan dari Rp 6,6 triliun (APBN 2008) menjadi Rp 9,2 triliun dan insentif fiskal sebesar Rp 8,2 triliun (baik potential loss dan pajak ditanggung pemerintah pada RAPBNP 2008) untuk menjaga stabilitas harga. Oleh karena itulah, kami menyarankan dalam jangka panjang Indonesia harus memperbaiki kebijakan suplai (peningkatan produktivitas) hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam Laporan OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016 edisi Juli 2007 meramalkan suplai dan stok komoditas pangan dan pertanian dunia diperkirakan mengalami penurunan. Selain diakibatkan perubahan iklim global, penurunan stok dipicu oleh tingginya permintaan pasar terhadap sejumlah komoditas pertanian untuk bahan baku energi. Kemudian, pada Laporan Food Outlook edisi November 2007, FAO menegaskan bahwa kenaikan harga beras dunia sampai pada harga di atas US$ 330 per ton adalah rekor tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Secara rata-rata, kenaikan harga tahun 2007 adalah 16 persen lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga beras pada tahun 2006.
Perubahan kebijakan ditingkat makro harus dilakukan, untuk mengatasi kenaikan harga minyak dan komoditas pangan sebaiknya tidak dengan perubahan disisi hilirnya saja berupa stabilisasi harga tetapi yang terlebih penting adalah peningkatan produksi suplai produk-produk pertanian. Bila hal ini terjadi maka selain permasalahan dihilir selesai Indonesia juga akan mendapatkan devisa dan menyerap tenaga kerja yang banyak disektor pertanian. Pencanangan program tentang Revitalisasi Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (RPKK) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2005 perlu direvitalisasi kembali. Indonesia adalah negara agraris dan kaya dengan natural resources. Sudah saatnya kita menjadi pemain besar dibidang pertanian, perkebunan dan hasil tambang dan galian dan tidak lagi tergagap-gagap menghadapi kenaikan harga komoditas global.
Lutif Alkatiri adalah Kepala Departemen Penelitian CIDES.
