Kesimpulan

Seminar Nasional:

Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional

CIDES, 25 Februari 2008

1. Koordinasi yang Lemah

Dalam penguatan strategi ketahanan pangan, bukan saja tanggungjawab Departemen Pertanian, tetapi justru tanggungjawab semua pihak yang terkait. Hanya persoalannya, koordinasi antarpihak yang terkait, terutama antardepartemen, instansi dan lembaga negara, sangat lemah. Bahkan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai Presiden RI, yang diharapkan bertugas mengkoordinir pihak-pihak yang terkait dengan persoalan ketahanan pangan, tampaknya belum memberi hasil optimal. Yang terjadi di lapangan, semua pihak berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi dan reformasi Dewan Ketahanan Pangan.

2. Struktur Pasar

Ketahanan pangan nasional perlu diperkuat dengan memperbaiki struktur pasar produk pertanian yang tidak sehat. Selama ini petani selalu mendapatkan margin keuntungan terkecil pada mata rantai distribusi. Harga produk pertanian pun ditentukan hanya segelintir pembeli. Praktik oligopsoni terjadi di bagian hulu pemasaran produk pertanian. Hasil penen petani hanya diserap oleh segelintir pembeli. Karena jumlah petani yang menjual hasil panen jauh lebih banyak daripada pembeli, harga pun ditentukan oleh pembeli. Di sisi lain, konsumen akhir produk pertanian di dalam negeri hanya dilayani segelintir distributor besar. Di bagian hilir tersebut, pasar produk pertanian bersifat oligopolistik.

3. Kelembagaan

Dalam penguatan ketahanan pangan, selain persoalan koordinasi kelembagaan antarpihak di tingkat pusat dan daerah, diperlukan penguatan kelembagaan di tingkat petani. Perlunya dihidupkan kembali sistem lumbung padi di desa, revitalisasi fungsi KUD, dan sistem kelembagaan yang sesuai karakteristik lokal. Pada aspek pasca panen, fungsi Bulog harus berjalan efektif. Selain itu, dalam rangka menjamin mutu dan meningkatkan rendemen hasil produksi, diperlukan pemanfaatan hasil teknologi tepat guna, diantaranya, alat pengering, alat penggilingan, dan tempat penyimpangan yang memadai sehingga kualitas produksi terjamin.

4. Pembiayaan

Dalam konteks makro, perlu kebijakan fiskal yang memberi insentif bagi usaha tani, misalnya, pemberian keringan pajak bagi para pelaku usaha dan pengolahan pangan. Dalam konteks distribusi pangan, diperlukan penghapusan retribusi produk pertanian dan pemberian subsidi transportasi, terutama di daerah sangat rawan pangan dan terpencil. Dalam konteks moneter, diperlukan penyaluran kredit lunak yang memihak kepada petani. Dalam konteks konsumen, terutama masyarakat kecil rentan terhadap kenaikan harga, diperlukan peningkatan daya beli.

5. Program Lanjutan

a. Sistem irigasi hampir 60% rusak. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, air tanah, dan rawa.

b. Program ketersediaan pupuk baik organik dan anorganik. Untuk pupuk organik, pola pemberian subsidi langsung diberikan kepada petani. Demikian juga subsidi benih unggul dan berlabel.

c. Efektifitas stabilisasi harga, terutama revitalisasi fungsi Bulog dalam rangka penyediaan cadangan penyangga bahan pangan.

Jakarta, 25 Februari 2008

Tim Perumus

Komentar

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2