DISKUSI POLITIK

SESI I

Kegiatan ini dibuka oleh Khalid Zabidi dan hadiri oleh para ekonom, dan lain-lain.

Diisi oleh pembicara yang well known people.

Tema ulang tahun terasa penting karena globalisasi menciptakan informasi yang searah yang tidak mungkin dihindari dan membuat posisi tawar bangsa sangat dipertaruhkan.

Kemandirian berarti kemampuan untuk menciptakan produk. Kemartabatan berarti kita tidak didikte oleh bangsa lain. Leadership berarti kepemimpinan nasional, bukan bersifat personal.

Notulen seminar sesi pertama:

Pembicara Kunci: M Hatta Rajasa

15 tahun merupakan waktu yang cukup untuk mengabdi kepada masyarakat, tetapi terlalu pendek untuk menciptakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat, dan diharapkan menjadi lembaga yang prestise untuk memberikan masukan kepada bangsa.

Isu-isu yang muncul belakangan ini menjadi isu yang menarik bagi CIDES.

Baru-baru ini muncul pandangan bahwa demokrasi adalah saja untuk mencapai tujuan, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi kita kebablasan. Saya tidak setuju jika demokrasi sebatas alata, tetapi demokrasi adalah nilai-nilai, values, bangunan peradaban yang memuat nilai-nilai dasar manusia yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Jika sekadar alat, maka akan sangat tergantung kepada alat apakah ia memuaskan atau tidak.

Jika disepakati bahwa demokrasi adalah nilai, maka kita harus yakin bahwa demokrasi mampu mendorong perubahan yang lebih baik. Demokrasi juga bukan sekedar medan perebutan kekuasaan. Sebagai sebuah bangunan politik, demokrasi dapat menghasilkan kebijakan yang menyejahterakan masyarakat.

Secara ekslisit, ICMI telah memilih demokrasi karena kompatibel dengan kehidupan bangsa, tinggal bagaimana mengisi demokrasi utnuk mengekselarsi kesejahteraan masyarakat. Kita perlu membuat software dan hardware demokrasi yang berbasis pada kultur masyarakat kita. Inilah tantangan kepemimpinan masa depan.

Prinsip demokrasi dalam ketatanegaraan kita adalah bagaimana partai politik menhasilkan kepemimpinan yang berkualitas karena demokrasi akan berkualitas jika dipimpin oleh kepemimpianan yang berkualitas. Inilah peran partai politik yang sangat penting.

Perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air telah melahirkan dinamika di dalam masyarakat, tetapi perlu dikritisi karena demokrasi kita mengabiskan ongkos yang sangat mahal. Kita perlu mencari jalan untuk mengurangi ongkos demokrasi yang ada, seperti yang kita lihat dalam pilkada. Ini sangat berbahaya karena orang akan menganggap bahwa demokrasi sangat mahal harganya. Inilah tantangan bagi kepemimpinan masa depan. Kalau demokrasi mahal biayanya maka kepemimpinan akan menjadi tidak efektif karena meimkirkan return bagi ongkos yang telah dikeluarkan.

Masa depan demokrasi di tanah air sanagta ditentukan oleh kesanggupan demokrasi sebagai incubator untuk menciptakan kepemimpianan nasioal. Demokrasi kita membutuhkan partai politik yang berkualitas. Masuknya unsur persoarangan, bukan independen, dalam konstelasi demokrasi harus dimaknai sebagai keberadaan alternative di mana kepemimpinan tidak hanya berasal dari partai politik. Persoaran tidak diaartikan sebagai distorsi terhadap peran partai politik. Lahirnya perseorang memperkaya kepemimpinan politik sekalgisu tantangan bagi partai politik, apakah masih dipercaya sebagai arena yang efektif bagi pencptaan kepemimnan yang ideal dan berkualitas.

Harapan kepada CIDES untuk tidak pernah berhenti untuk menkaji berkitan dengan pemberdayaan demokrasi dan ekonomi bagi kepentingab masyarakat, semoga lebih banyak legi melakukan langkah-langkah yang lebih strategis bagi masyarakat.

SESI II

Seminar sesi politik: dibuka oleh moderator (pagi ini lima orang akan memberikan makalahnya, tokoh mudah yang menempati posisi strategis di partai masing-masing. Pembicara memwaki unsure pemerintah , koalisi, oposisi, dan peyeimbang. Ada tiga masalah besar: gagalnya regerasi kepemimnan nasional karena masih dipimpin oleh generasai sebelumnya, kepemimpinan nasional yang tidak efektif, dan kesehatan pak harto. Ini merupakan masalah yang utama, di samping angka-angka kemiskinan yang terus melonjak. Bagaimana kita keluar dari krisis ini dan mendisain kembali demokrasi kita.

Indria Samego

Saya pikir saya terakhir, saya secara pribadi terharu karena pada ulang tahun CIDES ini banyak orang hadir untuk melihat Indonesia ke depan. Sebagian besar yang hadir adalah teman-teman yang aktif dalam reformasi dan menikmati reformasi dengan mendirikan partai politik. Iniah fenomena menarik dalam demokrasi kita. Menurut saya, tidak ada makan siang gratis. Artinya demokrasi membutuhkan biaya. Kalau tidak hati-hati, demokrasi akan menghasilkan anarkhisme dan biaya tinggi. Apa yang disebut demokrasi dan demokratisasi secara empiris telah kita rasakan. 10 tahun kita sibuk membicarakan demokrasi sebagai mainstream perubahan. Dengan demokrasi terjadi perubahan yang radikal dalam politik Indonesia yang tidak ada prseseden sebelumnya. Sebelumnya terjadi model korporatisme di dalam menciptakan partai politik. Setelah reformasi, muncul banyak partai dan tidak ada kekuatan yang membatasi kelahiran partai-partai tersebut. Ini merupakan konsekwensi logis dari demokrasi sehingga ada partai baru menjadi tidak mustahil. Dalam konteks Indonesia, karena politik menjadi pusat aktivitas, proses politik menjadi sangat mahal. Investasi politik menjadi tidak murah. Apalagi basis social kita sangat tidak demokratis. Kita lahir dalam budaya yang paternalistik.

Sekarang, apa yang perlu dilakukan? Pertama, membuat aturan yang rigid agar tidak melahirkan anarkhi dalam demokrasi. Kita perlu menegakkan aturan secara konsisten. Kedua, penciptaan sumber daya manusia oleh semua lembaga, khususnya partai politik sehingga ada sirkulasi dan partsisipasi politik yang lebih baik. Ketiga, penciptaan kondisi yang mampu melahirkan civil society yang tidak tergoda untuk masuk ke dalam wilayah politik.

Mas Pramono Anung

Saya ingin memulai dengan pertanyaan, apakah negara kita korporasi atau kesejahteraan? Kalau negara ini kesejahteraan, apakah tujuan objektfnya di dalam menyejahterakan masyarakat. Menurut saya, saat ini demokrasi kita tidak memberikan kesejahteraan, tetapi menampilkan kesempurnaan pemimpinnya. Seperti ini, apakah kita perlu kembali ke rezim Pak Harto yang melakukan kontrol yang ketat. Menurut saya, demokrasi harus memiliki system building, system yang terus dibangun. Persoalannya, setelah menang pemilu 2004, ada kesalahan awal yang dilakukan oleh presiden yaitu melakukan negosiasi dengan partai politik dalam menentukan kabinet.

Apakah kita sesudah menjalankan demokrasi secara penuh? Hemat saya, kita masih dalam bentuk quasi domokrasi, masih parlementer. Inilah poteret kita. Kita belum menerapkan system presidesial murni. Kita masih bernegosiasi. Seharusnya, kita perlu penyederhaan partai politik yang kuat. Kita perlu membatasi syahwat politik. Perlu diatur kelahiran partai. Perlu melakukan konsolidasi demokrasi.

Berikutnya, rekruitmen politik kita sekarang adalah tokoh yang dihasilkan dan dibesarkan oleh generasi pak harto. Terlepas dari apapun oleh posisinya. Bagaimananpun system itu yang membentuknya. Berbeda dengan yang masih muda, pandangannya akan pasti berbeda. Berkaitan dengan kepala daerah, ada kontradiksi dalam demokrasi kita. Di daerah PDIP banyak memimpin daerah, tetapi tunduk terhadap pemerintahan pusat. Ini yang terjadi di dalam politik kita.

Terakhir, saya prihatin jika pak harto menjadi komoditas politik. Persoalan pak harto tidak perlu dipolemikkan. Selesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat perlu memaafkan pak harto.

Muhaimin Iskandar

Kita masih optimis di tengah pesimisme. Apa yang menjadi kritik terhadap system yang kita bangun sepuluh tahun terakhir, yaitu hilangnya orientasi bangsa, adalah realitas yang perlu kita lalui. Menurut saya, ketika kita melakukan pembenahan politik, kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Boleh dibilang kita tidak mengimani UUD, tetapi lebih mengimani demokrasi dari luar. Dalam konteks ini, reformasi (demokrasi kita) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, semangat otonomi demokrasi. Kedua, wacana global atau neoliberalisme atau wacana pasar. Ketiga, sebagai negara yang masih muda dengan demokrasinya, kita belum melakukan pendewasaan politik di seluruh kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kita menghujat money politic, tetapi menggunakannya untuk kepentingan politik.

Namun demikian, di tengah ketidak-pastian dan juga ketidakpercayaan tersebut, kita perlu melanjutkan demokratisasi dengan meningkatkan kapasitas demokrasi melalui sikap tanggungjawab penuh dan pematangan institusi demokrasi.

Dalam konteks menghadapi 2009-2014, rekruitmen kepemimpinan nasional tidak bisa dipaksakan, baik dari segi umur maupun pengalaman. Yang penting tidak ada yang menjadi korban dari transisi demokrasi, dan transisi ini perlu dikelola dengan penuh kematangan.

Zulkifli Hasan

Demokrasi tidak terlepas dari pilar utama demokrasi, yaitu partai politik. Citra partai politik di mata masyarakat mengalami penurunan, begitu pula citra lembaga dewan yang sangat tidak popular. Partai politik perlu membenahi diri, dengan pertama-tama mengembangan budaya demokrasi di dalam partai politik. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan budaya demokrasi dalam internal partai. Pilar kedua, adalah undang-undang. UUD politik 2004 sudah cukup bagus, tinggal memperbaiki kualitasnya. Ini merupakan konsern kita untuk disempurnakan dalam amandemen berikutnya. Persoalan kita sekarang, kita tidak memiliki aturan yang konsisten.

Ada gap yang cukup besar antara rakyat dengan partai. Jika dalam partai politik tidak ada kompetisi, ditentukan oleh satu orang, tidak akan tumbuh budaya demokrasi. Kemudian soal kader bangsa sebagai pemimpin, menurut kita, merupakan sesuatu yang biasa, setiap saat bisa diperbincangkan. Oleh karena itu perlu dibuka seluas-luasnya untuk melakukan rekruitmen secara luas, pertama-tama tokoh-tokoh dari daerah dan juga tokoh-tokoh nasional. Persoalannya berani ngga? Soal presiden dan wakil presiden adalah soal biasa, yang bisa dipimpin oleh rakyat biasa. Perlu dihilangkan hambatan psikologis untuk melakukan rekruitmen kepemimpinan nasional.

Aziz Syamsudin

Soal kepemimpinan bangsa ke depan, adalah bagiaman sikap bangsa ini untuk tidak munafik, berani menyatakan apa yang benar dan apa yang salah karena kita memiliki koridor atau undang-undang yang perlu diikuti secara bersama. Bagaimana kita bisa menciptakan kepemimpinan yang baik ke depan, jika kita bersikap munafik. Di sinilah dibutuhkan faktor politik internal lembaga yang mampu menciptakan civil society yang memiliki komitmen terhadap pembangunan demokrasi.

Guna menekan biaya mahal dalam demokrasi, kembali ke internal partai yang mampu menjelaskan program-program yang dapat memperbaiki nasib masyarakat, di samping membangun hukum yang sangat ambivalen di tanah air.

Anas Urbaningrum

Terkait dengan materi siang ini, saya kira judulnya provokatif tetapi relevan dan abadi. Saya ingin melihat dalam kacamata yang agak optimis. Hemat saya, demokrasi kita tidak fair jika dikatakan gagal. Sekurang-kurangnya dalam pemilu 1999 boleh dikatakan fondasi awal demokrasi, dan sekarang merupakan etape lanjutan. Dalam etape sekarang, bisa dijadikan sandaran bahwa demokrasi kita sedang mencari bentuk. Perlu dicari bentuk yang lebih teknis sehingga demokrasi kita lebih berfaedah di dalam politik dan dalam bidang-bidang lain. Apakah system demokrasi kita memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Semua system politk, pertanyaan pokoknya seperti itu.

Saya setuju ika system politik kita perlu diperbaiki, tidak hanya jumlah tetapi juga ideologinya. Hemat saya, tidak perlu ada jarak ideologis yang jauh antara berbagai partai yang ada. Di samping perlu digarisbawahi pentingnya partai mengundang kader terbaik untuk terlibat dalam partai karena ini, menurut saya, akan sangat berfaedah.

Kedua, perbaikan system pemilu. Sebaiknya system politik mendorong politisi agar rajin, kerja keras, dan bertanggungjawab terhadap konstituen masing-masing. Ini secara tidak langsung memperbaiki citra partai. Ketiga, teknis otonomi daerah perlu diperbaiki agar mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Keempat, rekruitmen kepemimpinan yang massal atau setengah massal, bukan perseoranngan, sehingga basis-basis rekruitmen perlu diperbaiki, seperti LSM, kampus dan lain-lain. Jika basis-basis ini diperbaiki, akan ada banyak stok kepemimpinan di seluruh level, baik local maupun nasional. Kelima, demokrasi kita tidak akan berkembang jika tidak sungguh-sungguh mengaitkan perkembangan politik dengan perkembangan ekonomi. Politik kita berbentuk politik pasar social layaknya system ekonomi pasar social. Ini membutuhkan waktu, tetapi cara yang sederhana adalah melumerkan sekat-sekat ideologis.

Kesimpulan moderator: demokrasi kita tidak statis, berkembang, mencari bentuk, dan butuh biaya.

Floor:

Muslimin Nasution: Kalau kita bicara demokrasi di Indonesia, semua yang dibicarakan tadi bersifat simpton, bukan masalah,

Butir-butir pemikiran

1. Pembicara Kunci: M Hatta Rajasa

a. 15 tahun CIDES merupakan waktu yang cukup untuk mengabdi kepada masyarakat, tetapi terlalu pendek untuk menciptakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat, dan diharapkan menjadi lembaga yang prestise untuk memberikan masukan kepada bangsa.

b. Demokrasi bukanlah sekedar alat. Tetapi demokrasi adalah nilai, values, bangunan peradaban, yang memuat nilai-nilai dasar manusia yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Jika sekadar alat, maka akan sangat tergantung kepada alat apakah ia memuaskan atau tidak. Jika demokrasi adalah nilai, maka harus diyakini bahwa demokrasi mampu mendorong perubahan yang lebih baik.

Secara eksplisit, demokrasi telah dipilih sebagai system politik nasional karena kompatibel dengan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perlu dibuat software dan hardware demokrasi yang berbasis pada kultur masyarakat.

c. Prinsip demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah bagaimana partai politik menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Sebab, demokrasi akan berkualitas jika dipimpin oleh kepemimpianan yang berkualitas.

d. Perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air telah melahirkan dinamika di dalam masyarakat, tetapi perlu dikritisi karena demokrasi saat ini menghabiskan ongkos yang sangat mahal. Perlu dicari jalan untuk mengurangi ongkos demokrasi yang ada, seperti pilkada. Jika tidak, akan sangat berbahaya karena orang akan menganggap bahwa demokrasi sangat mahal harganya. Kalau demokrasi mahal biayanya maka kepemimpinan akan menjadi tidak efektif karena memikirkan return bagi ongkos yang telah dikeluarkan.

e. Masa depan demokrasi di tanah air sangat ditentukan oleh kesanggupan partai politik sebagai incubator untuk menciptakan kepemimpianan nasioal. Demokrasi membutuhkan partai politik yang berkualitas.

f. Masuknya unsur perseorangan, bukan independen, dalam konstelasi demokrasi harus dimaknai sebagai keberadaan alternatif di mana kepemimpinan tidak hanya berasal dari partai politik. Lahirnya perseorang dianggap mampu memperkaya kepemimpinan politik sekaligus tantangan bagi partai politik, apakah masih dipercaya sebagai arena yang efektif bagi penciptaan kepemimpinan yang ideal dan berkualitas.

2. Indria Samego

a. Dalam demokrasi, tidak ada makan siang gratis. Artinya demokrasi membutuhkan biaya. Tetapi, kalau tidak hati-hati, demokrasi akan menghasilkan anarkhisme dan biaya tinggi.

b. Apa yang disebut demokrasi dan demokratisasi secara empiris telah dirasakan oleh masyarakat. 10 tahun terakhir, masyarakat sibuk membicarakan demokrasi sebagai mainstream perubahan.

c. Reformasi telah menciptakan perubahan yang radikal dalam politik Indonesia yang tidak ada preseden sebelumnya. Sebelumnya terjadi model korporatisme di dalam menciptakan partai politik. Setelah reformasi, muncul banyak partai dan tidak ada kekuatan yang membatasi kelahiran partai-partai tersebut yang merupakan konsekwensi logis dari demokrasi sehingga tidak mustahil muncul partai-partai baru.

d. Dalam konteks Indonesia, karena politik menjadi pusat aktivitas, proses politik menjadi sangat mahal. Investasi politik menjadi tidak murah. Apalagi basis social masyarakat sangat tidak demokratis. Masyarakat lahir dalam budaya yang paternalistic

e. Yang perlu dilakukan, pertama, membuat aturan yang rigid agar tidak melahirkan anarkhi dalam demokrasi dan menegakkan aturan secara konsisten. Kedua, penciptaan sumber daya manusia oleh semua lembaga, khususnya partai politik sehingga ada sirkulasi dan partsisipasi politik yang lebih baik. Dan ketiga, penciptaan kondisi yang mampu melahirkan civil society yang tidak tergoda untuk masuk ke dalam wilayah politik.

3. Mas Pramono Anung

a. Demokrasi saat ini belum memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tetapi masih menampilkan kesempurnaan (pesona) pemimpinnya.

b. Demokrasi harus memiliki system building, system yang terus dibangun.

c. Demokrasi di tanah air masih dalam bentuk quasi domokrasi, masih parlementer.

d. Sistem politik kit belum menerapkan system presidesial murni. Seharusnya, perlu dilakukan penyederhaan partai politik. Perlu dibatasi syahwat politik. Perlu diatur kelahiran partai.

e. Tokoh yang ada sekarang dihasilkan dan dibesarkan oleh generasi Pak Harto. Terlepas dari apapun oleh posisinya sehingga system itulah yang membentuknya.

4. Muhaimin Iskandar

a. Kritik terhadap system yang sedang dibangun sepuluh tahun terakhir, yaitu hilangnya orientasi bangsa.

b. Perlu dilakukan pembenahan politik. Saat ini, tidak ada fondasi yang kuat untuk menopang system politik yang ada. Boleh dikatakan bahwa system politik saat ini tidak mengimani UUD, tetapi lebih mengimani demokrasi dari luar.

c. Reformasi (demokrasi kita) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, semangat otonomi demokrasi. Kedua, wacana global atau neoliberalisme. Ketiga, sebagai negara yang masih muda dengan demokrasinya, belum ada kedewasaan politik di seluruh kalangan masyarakat.

d. Namun demikian, di tengah ketidak-pastian dan juga ketidakdewasaan tersebut, perlu dilanjutkan demokratisasi dengan meningkatkan kapasitas demokrasi melalui sikap tanggungjawab penuh dan pematangan institusi demokrasi.

e. Dalam konteks menghadapi 2009-2014, rekruitmen kepemimpinan nasional tidak bisa dipaksakan, baik dari segi umur maupun pengalaman. Yang penting tidak ada yang menjadi korban dari transisi demokrasi, dan transisi ini perlu dikelola dengan penuh kematangan.

5. Zulkifli Hasan

a. Demokrasi tidak terlepas dari pilar utama demokrasi, yaitu partai politik.

b. Citra partai politik di mata masyarakat mengalami penurunan, begitu pula citra lembaga dewan yang sangat tidak popular. Partai politik perlu membenahi diri, dengan pertama-tama mengembangan budaya demokrasi di dalam partai politik. Diperlukan pengembangan budaya demokrasi dalam internal partai.

c. Ada gap yang cukup besar antara rakyat dengan partai. Jika dalam partai politik tidak ada kompetisi, ditentukan oleh satu orang, tidak akan tumbuh budaya demokrasi.

d. Soal kader bangsa sebagai pemimpin, merupakan sesuatu yang biasa, setiap saat bisa diperbincangkan. Oleh karena itu perlu dibuka seluas-luasnya untuk melakukan rekruitmen secara luas, pertama-tama tokoh-tokoh dari daerah dan juga tokoh-tokoh nasional.

e. Soal presiden dan wakil presiden adalah soal biasa, yang bisa dipimpin oleh rakyat biasa. Perlu dihilangkan hambatan psikologis untuk melakukan rekruitmen kepemimpinan nasional.

6. Aziz Syamsudin

a. Soal kepemimpinan bangsa ke depan, adalah bagiaman sikap bangsa ini untuk tidak munafik, berani menyatakan apa yang benar dan apa yang salah karena kita memiliki koridor atau undang-undang yang perlu diikuti secara bersama. Tidak bisa diciptakan kepemimpinan yang baik ke depan, jika bersikap munafik. Di sinilah dibutuhkan faktor politik internal lembaga yang mampu menciptakan civil society yang memiliki komitmen terhadap pembangunan demokrasi.

b. Guna menekan biaya mahal dalam demokrasi, kembali ke internal partai yang mampu menjelaskan program-program yang dapat memperbaiki nasib masyarakat, di samping membangun hukum yang sangat ambivalen di tanah air.

7. Anas Urbaningrum

a. Dalam kacamata yang agak optimism demokrasi di tanah air tidak fair jika dikatakan gagal. Sekurang-kurangnya dalam pemilu 1999 boleh dikatakan fondasi awal demokrasi, dan sekarang merupakan etape lanjutan.

b. Dalam etape sekarang, bisa dijadikan sandaran bahwa demokrasi kita sedang mencari bentuk. Perlu dicari bentuk yang lebih teknis sehingga demokrasi kita lebih berfaedah di dalam politik dan dalam bidang-bidang lain.

c. System politik nasional perlu diperbaiki, tidak hanya jumlah tetapi juga ideologinya. Saat ini, tidak perlu ada jarak ideologis yang jauh antara berbagai partai yang ada.

d. Perlu digarisbawahi pentingnya partai mengundang kader terbaik untuk terlibat dalam partai karena ini akan sangat berfaedah bagi pertumbuhan demokrasi.

e. Perlu dilakukan perbaikan system pemilu dengan mendorong politisi agar rajin, kerja keras, dan bertanggungjawab terhadap konstituen masing-masing. Ini secara tidak langsung memperbaiki citra partai.

f. Teknis otonomi daerah perlu diperbaiki agar mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas.

g. Dibutuhkan rekruitmen kepemimpinan yang bersifat massal atau setengah massal, bukan perseoranngan. Oleh karena itu basis-basis rekruitmen perlu diperbaiki, seperti LSM, kampus dan lain-lain. Jika basis-basis ini diperbaiki, akan ada banyak stok kepemimpinan di seluruh level, baik local maupun nasional.

h. Demokrasi tidak akan berkembang jika tidak sungguh-sungguh mengaitkan perkembangan politik dengan perkembangan ekonomi.

i. Demokrasi yang stabil membutuhkan waktu, tetapi cara yang sederhana adalah melumerkan sekat-sekat ideologis.

SESI TANYA-JAWAB

1. Rizal Ismail/ Pacasarjana LAN

Bagaimana memanage visi-misi yang disosialisasikan oleh elit masyarakat memiliki kepekaan terhadap persoalan kerakyatan.

2. Nurcahaya / Pengurus Pusat ICMI

Ada beberapa persoalan dalam diskusi kali ini yang menarik, pertama, pembicara tidak menyentuh masalah kepemimpinan.Kedua, perubahan kebijakan pemimpin harus dipahami sebagai pemimpin kolektif. Masalah kepemimpinan ini yang harus disoroti adalah lemahnya keteladanan pemimpin dan pola penyelesaian persoalan politik tidak pernah diselesaikan secara dewasa tapi yang terjadi politisasi persoalan politik. Ketiga lemahnya undang-undang karena undang-undang yang dibahas tidak memiliki political will dari elit politik terutama dalam menangani kasus HAM, dan korupsi

3. Tolong di jelaskan kembali pada Indria, yang dimaksud dengan statemen bahwa demokrasi dengan budaya Indonesia yang patron –clien.

4. Muslimin Nasution

Proses perjalanan demokrasi dan kepemimpinan Indonesia dalam sejarah peralihannya mulai dari Bung Karno ke Soeharto banyak berbasis pada pragmatisme bukan pada nilai-nilai . Sekarang demokrasi yang kita lakukan adalah demokrasi pedagang , lepas dari UUD 1945, yang terjadi di Indonesia, BI bisa membeli atau “memproduksi”undang-undang, dll. Maka solusinya adalah kita mesti kembali pada Undang-undang dasar 1945 dan DPR mesti menyusun nilai-nilai praktis dimana tujuan demokrasi adalah keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Ulfa/Kaukus Politisi Muda

SESI EKONOMI

Meoderator: Lutfi (CIDES)

Didik J Rachbini

Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Definisi ekonomi rakyat apa? Pak Harto mampu mendefinisikannya, dengan strategi pengembagan pangan. Membangun ekonomi rakyat perlu jembatan, yaitu LKM. Persoalannya sebenarnya kurang daya serap pengusaha mikro. Selain itu pengaruh social-budaya, sehingga rakyat dianggap tidak bankable. Karena itu, perlu pendekatan sosiologi dan antropologi sehingga rakyat familiar dengan system kredit modern yang dilakukan bank. Selain itu pelunya dibuatkan pengembangan kelembagaan (institusional development) untuk mendekati rakyat, seperti memlaui BIMAS. Sehingga ekonomi rakyat memperoleh supporting system dengan membuat desain kebijakan, tapi bukan pendekatan politik. UKM di Taiwan 2/3 ekspornya.

Fransiscus Wilerang

Sebenarnya program pemerintah sudah banyak untuk kepentingan ekonomi rakyat. Tapi belum eksplisit dan protektif, termasuk tidak adanya kalimat non diskriminatif dan non eksplitatif. Perlunya pemberdayaan koperasi. Hanya persoalannya koperasi kurang coverage dan legalitas lemah di mata departemen hokum dan perundang-undangan. Sementara lembaga keuangan di tingkat rakyat, termasuk lembaga keuangan syariah banyak yang tidak dijalan dengan benar.

Hendri Saparini (ECONIT)

Tahun 2008 dianggap tahun pasok pangan terendah selama 25 tahun terakhir. Kita sangat bergantung dari luar. Sementara factor domestic adalah factor fundamental yakni kemiskinan, kesenajngan dan pengangguran. Persoalan jika factor ekternal dan internal ketemu bisa jadi malapetaka. Semua Negara sedang menghadapi masalah. Hanya persoalan pilihan kebijakan apa yang diperlukan, apakah kontraksi atau ekspansi.

Bagi Indonesia goncangan ini membahayakan karena adanya masalah fundamental, yakni struktur ekonomi di Negara tersebut. Kemiskinan dan kenjangan regional antar daerah serta kesenjangan kecil dan besar. Perlunya kebijakan pemerintah, termasuk melaksana fungsi-fungsi, misalnya, APBN yang menupuk diakhir tahun.

Kemiskinan dapat diselesaikan maka perlukan, pertama, jaminan bagi orang miskin dan dan kedua, penciptakaan lapangan kerja. Selain itu diperlukan perubahan paradigma dan strategi baru pembangunan. Ujungnya diperlukan kemandirian yang holistik.

Anggito Abimanyu (Depkeu)

Kebijakan Fiskal Dalam Pembangunan Pro Rakyat

Kita mengalami turbulensi ekonomi diawal 2008. Dan semua Negara, termasuk Indian dan Korea yang saat suspend. CIDES diminta buah lanskap perkembangan keuangan dunia. Amerika saat ini kedodoran, hal ini terlihat dengan subsidi kebijakan fiscal US$150 miliar. Dengan kedodorannya AS, Indonesia perlu melihat Timur Tengah. Hanya persoalan diperlukan kesiapan UU Perbankan Syariah dan Obligasi Syariah.

Kebijakan pembangunan tahun 2008 adalah berupaya tetap defensif karena serangan eksternal. Oleh karena itu perlu kebijakan Pro Rakyat dari APBN dan dari Non APBN.

Kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi, tapi sumber harus diarahkan untuk kepentingan sebesar-basarnya rakyat.

Umar Juoro (CIDES)

Pembangunan Ekonomi Pro-Rakyat

Jika pemerintah berorientasi bertahan terhadap serangan eksternal, maka kita perlu sangsikan. Yang tampak adalah pertumbuhan tinggi adalah yang kurang menyerap lapangan kerja, termasuk konsumsi.

Untuk pro growth, pro job, dan pro poor maka perlu intervensi. Perlu ada kebijakan dengan mengindentifikasi siapa pelaku dan pemanfaat dan cara melakukannya.

Tanya-Jawab

1. Bicara kemiskinan berkaitan ketidakadilan. Lihat kredit UKM yang timpang. Misalnya kredit untuk TKI? Kredit bagi rakyat bagaimana?

2. Yahya Hanafi

Masalah kemiskinan bagimaina. Perlu aturan kebijakan terutama dari DPR dan pemerintah

3. Ferry

Tingkat penggangguran yang tinggi. Daya serap lapangan kerja bagi perusahaan besar sangat sempit. Perlu kebijakan untuk kepentingan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja 4.

Naswar

Persoalan cara pandang terhadap UKM. Pemerintah melihat UKM harus dikasihani. Padahal sesungguhnya bukan, tapi diberi kesempatan. UKM memiliki daya serap untuk mencipatakan lapangan kerja.

Jawaban

Franscius Wilerang

Persoalan kartu kredit kan berkaitan dengan eksploitatif dan diskriminatif. Oleh karena itu dibutuhkan kartu yang berorientasi rakyat. Berkaitan dana bergulir, perlu berbasis komuniti. UKM dasar hukumnya apa. Kalau perusahan (PT) memiliki dasar hukum. Misalnya, soal kompor gas, tampaknya belum mampu mencover usaha mikro atau usaha informal, karena membutuhkan procedural formal.

Anggito Abimnanyu

Bagaimana pemerintah memperbaiki keadaan ekonomi tersebut. Salah satu langkahnya adalah kebijakan anggaran Negara, terutama belanja investasi, Belanja modal, dan belanja sosial. Dalam pelaksanaan anggaran, perlu transparansi dan akuntabilitas.

AB Sutanto

Untuk mengurangi persoalan ekonomi nasional, maka diperlukan pengembangan kewirausahaan. Salah satunya adalah kemampuan manajerial usaha kecil. Perlu pelatihan dan pengembangan.

Didik J Rachbini

Pada industri, baik kecil, menengah maupun besar belum memiliki linkage. Dalam konteks lebih makro, liberalisasi pada hal-hal tertentu tapi secara umum banyak masalahnya. Pada ksus kenaikan harga minyak goring sebenarnya membawa berkah tapi kita belum siap.

Hendri

Perlu pilihan dan strategi kebijakan. Misalnya, pengembangan UKM. Maka perlu anggaran. Strategi alokasi anggaran UKM. Salah satu kebijakan adalah pajak. Apa pajak merupakan sumber utama anggaran? Apa efektif? Lebih baik kita ubah sumber penerimaan anggaran seperti yang diusulkan Consesnsus Washington yang mendefenisikan sumber penerimaan dari Pajak, privatisasi dan utang. Padahal ada pilihan lainya misalnya, sekuritisasi migas. Sumber ini perlu dikembangkan. Selain itu, penerimaan anggaran dari sector perikanan yang potensial.

Untuk konteks UKM, maka diperlukan program unggulan UKM setiap daerah kota/kabupaten. Dengan penetapan ini maka diperlukan strategi, apakah untuk ekspor atau untuk subsitusi? Selain itu perlu ada institusi pengembangan UKM? Misalnya, institusi untuk pembiayaan, institusi teknologi, institusi untuk manajamen, dan lainnya.

Umar Juoro

Demokrasi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu, apa perlu neoliberalisme atau model mixneoliberalisme atau model pro pasar? Adanya persoalan CPO dan Kedelei, misalnya, tatkala kurang bisa ditangani maka diserahkan pasar. Itu tidak akan bisa memecahkan persoalan. Karena liberalisasi akan membawa malapetaka dan tidak akan optimal untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki action, yang berorientasi pengentasan kemiskinan.

Jika dipersoalkan semua masalah diserahkan ke pasar, maka pasar sudah menyerap Rp 1000 triliun di pasar uang dan pasar modal. Tapi akumulasi financial tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu pada aspek perbankan, juga tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke pasar. Jika diserahkan ke pasar, maka hanya pihak tertentu yang memperoleh manfaatnya. Pasar hanya melirik siapa yang membutuhkan dan mendapat keuntungan. Misalnya, soal meningkatnya kredit konsumsi.

Penutup

Lutfi. Pukul 16.19 WIB.

Komentar

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2