Dengan demikian, dalam perspektif liberal semacam ini, kita tak perlu terlalu berharap kepada lahirnya seorang pemimpin bangsa yang berwatak kenegaraan segala. Selain tidak terlalu mudah untuk merumuskan batasannya, yang jauh lebih pelik, dan bahkan mustahil, adalah hadirnya sosok kepemimpinan baru yang setara dengan para tokoh pendiri bangsa di masa lalu, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan kondisi dan tantangan yang sudah jauh berbeda dengan era kepolitikan Indonesia awal kemerdekaan, yang diperlukan sekarang sebenarnya adalah sosok pemimpin yang mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni demokratis, efektif, transparan, akuntabel, menghargai kesetaraan serta taat azas. Bahkan ada seorang kawan yang yakin betul bahwa Negara dewasa ini tak ubahnya sebagai sebuah lembaga usaha professional yang harus memberi manfaat kepada warganya. Oleh karena itu, syarat yang diperlukannya tidak jauh dari seorang eksekutif perusahaan (Chief Executive Officer-CEO) atau – dalam bahasanya David Osborne dan Ted Gaebler--- adalah seorang yang memiliki cita rasa wirausaha (entrepreneurial) yang harus mampu melayani warganya. Dengan demikian, bila masa suksesi tiba, maka akan terjadi secara mekanistis, tanpa harus melewati sebuah prosesi politik yang rumit seperti kita sekarang.

Sayang sekali, pikiran liberal atau legal rasional seperti di atas kurang memiliki basis empiriknya. Sejarah politik Indonesia tetap didominasi oleh para tokoh politik, bukan usahawan dan apalagi professional. Karena sejarah politik Indonesia adalah sejarah orang-orang terpilih – bahkan sejarah para pemenang - maka mereka pula yang dianggap memiliki legitimasi untuk menentukan jalannya republic ini. Bung Karno dan Bung Hatta, dipilih sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden, karena memiliki posisi lebih (primus inter pares) dibandingkan para pendiri republic yang lain, yakni sebagai proklamator. Presiden Soeharto dapat lama bertahan dan memimpin Indonesia, karena dipandang sebagai penyelamat bangsa (nation’s safer) dari PKI. Meski tesis ini belakangan banyak yang mempersoalkan, yang pasti, pada jamannya, tak satu kekuatan pun yang mampu secara efektif menyainginya.
Kalau pun ada gugatan terhadap eksistensi kepemimpinan di masa lalu, semuanya dapat diatasi. Ketika sang pemimpin masih kuat, segala mitos dibangun. Semuanya ditujukan untuk menambah wibawa pemimpin, dan memposisikannya sebagai bukan tokoh biasa-biasa saja.  Bapak Revolusi, Paduka Yang Mulia, atau Putera Sang Fajar, untuk Presiden Soekarno. Sementara di masa Presiden Soeharto, kita diperkenalkan dengan istilah Bapak Pembangunan.

Sebagai akibat dari itu semua, kesulitan harus kita hadapi manakala sang pemimpin harus lengser dari tahta.  Kendati cara pemilihan langsung sudah kita gunakan, dan model-model kampanye politik sudah mengenal cara political marketing, tetap saja sebagian dari public politik menuntut persyaratan rumit akan seorang pemimpin. Karena begitu yakinnya dengan tesis primus inter pares” di atas (seorang pemimpin harus memiliki kelebihan disbanding yang dipimpin), maka ada seorang tokoh lama yang mengatakan pada penulis bahwa pemimpin itu harus dilahirkan, tidak dibuat”. Maksudnya, betapa baikpun sebuah pemilihan umum, dia tak akan mampu melahirkan seorang pemimpin yang mumpuni, memiliki karakter seorang negarawan. Apalagi untuk memimpin negeri sebesar dan sekompleks Indonesia, tokoh biasa saja, meski menang pemilu, jangan diharapkan dapat memimpin dengan baik.

Pertanyaannya kemudian, kapan pemimpin yang sehebat itu akan kita peroleh? Apa harus menunggu datangnya Ratu Adil”? Sementara aturan perundangan mengharuskan setiap lima tahunan, kita mesti mencari pemimpin baru lewat kontes politik yang namanya pemilihan umum. Lagi pula rakyat tidak bias menunggu, the show must go on. Sebagai warga internasional, Indonesia juga mesti terus terlibat dalam agenda-agenda dunia, yang dalam konteks histories dan yuridis, memang sudah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah siapa yang mesti kita pilih dalam pemilu 2009 yang akan dating? Berangkat dari perspektif liberal sebagaimana pada awal tulisan ini dibuat, sebetulnya pemilu merupakan ajang yang paling paripurna untuk memilih seorang pemimpin. Apalagi p-emilu sekarang sudah jauh lebih demokratis disbanding Pemilu Orde Baru. Dengan demikian, kita tidak boleh berpikir lain untuk mencari pemimpin. Siapa pun yang menang, harus diakui dan legitimate untuk menjalankan perannya. Partai apa pun yang mengusungnya, harus diterima dengan tangan terbuka oleh semua pihak. Karena hakekat pemilu adalah seleksi yang terbaik, maka pemenang pemilu, kita asumsikan sebagai partai terbaik pula. Pada gilirannya, partai pemenang harus berprinsip kepentingan partai berakhir, ketika kepentingan bangsa meminta”.

Namun, nampaknya, tidak terlalu menggembirakan bila kita melihat pada sisi kader dan kaderisasi pemimpinnya. Partai politik boleh banyak jumlahnya. Sesuai dengan liberalisasi politik yang kita anut sekarang, hamper di setiap pemilu, muncul partai baru. Selain sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) partai politik yang telah berkiprah di lembaga perwakilan rakyat, baik di pusat maupun daerah, sejumlah partai baru kini telah menunggu untuk diverifikasi. Kalau tidak salah, telah ada sekitar 86 partai politik yang berharap dapat ikut bersaing dalam pemilu 2009 mendatang. Namun, dapat diduga bahwa yang akan diloloskan (eligible) untuk mengikuti kontes demokrasi tersebut, tak akan lebih dari separuhnya. Boleh jadi pula akan sama dengan Pemilu 2004, yakni sekitar 24 partai politik.

Idealnya, sesuai dengan prinsip politik liberal dan aturan perundangan yang ada, setiap partai berhak mengajukan calonnya sendiri. Artinya, secara matematis, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari pemimpin bangsa. Toh setiap partai politik, minimal memiliki ketua umum, atau tokoh yang dapat dicalonkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun, dalam praktik, memang hal ini bukan perkara mudah. Terbukti, dari sejumlah tokoh yang akan maju dalam pemilihan presiden, tidak menggambarkan kemajemukan itu. Bahkan lebih menyedihkan lagi, di antaranya yang terkuat adalah actor politik lama yang telah mengikuti pemilu 2004. Kalau pun ada yang baru, nampaknya masih malu-malu kucing”, karena harus bersaing dengan incumbent atau mantan incumbent.

Jawaban atas sejumlah permasalahan di atas, rupanya terletak pada beberapa tesis berikut. Pertama, bahwa politik masih merupakan variable penentu perubahan yang utama. Politik yang berarti kekuasaan, mamsih dipandang sebagai sumberdaya utama dalam menentukan arah kecenderungan bangsa ini. Tak ubahnya dengan system kerajaan di masa lalu, hanya mereka yang berkuasalah yang menentukan, system yang kita warisi sekarang juga tidak terlalu jauh dari budaya politik istana semacam itu. Bila di masa lalu, ujung dari kekuasaan politik adalah wilayah dan kesetiaan rakyat terhadap raja, sekarang kekuasaan dimanifestasikan ke dalam otoritas dan uang. Siapa yang tak memerlukan keduanya?

Kedua, hanya mereka yang memiliki posisi lebih dibanding sesame itulah yang layak dan berani untuk ikut bersaing dalam kontes kepemimpinan nasional. Akibatnya, basis massa dan pendukung menjadi lebih penting ketimbang ukuran-ukuran yang lain, termasuk profesionalitas sekalipun. Meski banyak sekali di antara tokoh bangsa yang memiliki kapasitas sebagai CEO, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengajukan diri dan bersaing dalam panggung politik nasional.

Ketiga, lemahnya pengkaderan dalam partai politik, menjadi factor penentu lainnya. Sejauh ini, tidak banyak partai politik yang melakukan agenda regenerasi secara terbuka dan adil. Karena budaya politik seperti digambarkan pada pikiran pertama tadi, oposisi dalam partai politik ditabukan. Siapa pun yang dipandang sebagai lawan oleh pimpinan partai, akan diusahakan untuk digeser. Akibatnya, yang muncul dalam kepengurusan partai adalah sekedar pemimpin dengan pengikutnya. Padahal, bila kaderisasi dilakukan secara baik, persaingan dalam partai, harus disikapi sebagai sebuah dinamika dan kemajemukan partai.

Keempat, politik merupakan the only game in town” (satu satunya lahan permainan) buat para politisi. Di luar itu, tak ada lagi. Dengan demikian, para politisi akan sekuat tenaga mempertahankan apa yang sekarang dimiliki. Soalnya, keluar dari lingkaran kepemimpinan partai dan politik, berarti akan habis sudah.  Ia seolah-olah telah kehilangan semuanya. Jangan heran apa bila kaderisasi bukan agenda terpenting dalam sebuah partai politik. Ibarat sebuah kerajaan di masa lalu, kekuasaan sang raja hanya dimungkinkan apabila sang raja mangkat, atau ada kudeta di dalamnya.

Itulah sejumlah kesinambungan yang ada dalam pasar politik kita sekarang. Meski di sana-sini telah terjadi perubahan, namun esensinya belum banyak mengalami pembaharuan. Selama budaya politik istana mamsih dipertahankan, kita akan terus menemukan pemimpin yang itu-itu saja. Kalau pun ada tokoh baru, sifatnya lebih instrumental. Sekedar alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Bila kita ingin keluar dari lingkaran setan ini, maka sosialisasi rekrutmen pemimpin yang baru mesti dilakukan. Partai politik harus menjadi ujung tombak dari kepedulian ini.
    .
Profesor Riset Perbandingan Politik dan Pemikiran Pembangunan.- LIPI.

Bookmarks (55) 0 Buka: 1957

Komentar

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2