Permasalahan yang krusial adalah penyerapan tenaga kerja atau pengurangan pengangguran. Elastisitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kecil dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat. Arah pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin menuju sektor jasa dan dilain pihak mulai terjadi penurunan di sektor riil-manufaktur menyebabkan sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan rendah tidak mendapatkan tempat.

Permasalahan yang lain adalah pengurangan tingkat kemiskinan. Walaupun ada beberapa versi kategori tentang kemiskinan tetapi secara umum semuanya sepakat ada kenaikan. Ini disebabkan semakin susahnya lapangan pekerjaan baik di desa maupun di perkotaaan. Pertumbuhan ekonomi pertanian Indonesia yang rata-rata dibawah 3 persen dan laju penduduk pedesaan yang cukup tinggi membuat lapangan pekerjaan semakin menyempit dan kemiskinan meningkat. Sedangkan pembangunan ekonomi di perkotaan tidak dapat menampung urbanisasi tenaga kerja terutama yang low skill sehingga kemiskinan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang moderat disertai dengan peningkatan kemiskinan akan menimbulkan masalah baru yaitu kesenjangan sosial yang berpotensi akan menjadi gejolak sosial didala masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah pengelolaan hutang negara baik hutang luar negeri maupun domestik. Walaupun tingkat hutang semakin menurun tetapi masih 49% dari PDB adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Diantara keterbatasan Pemerintah untuk melakukan pembangunan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang akan meningkatkan daya saing bangsa dan anggaran belanja rutin yang cukup besar maka pengurangan hutang menjadi hal yang mutlak.

Paparan Ekonomi Makro

Secara riil pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan yang smooth. Di triwulan I 2003 kegiatan ekonomi menghasilkan sekitar Rp.386 Trilyun yang terus bertambah sampai Rp.475 Trilyun di triwulan II dan semakin melonjak dengan pertambahan sebesar Rp 507.653 trilyun di triwulan III tahun 2007 (dapat dilihat pada grafik 1). Secara kumulatif, PDB Indonesia pada triwulan III meningkat sebesar 6,3% dari triwulan yang sama tahun 2006. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan III/2007 meningkat sebesar 3,9 persen terhadap triwulan II tahun 2007, terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian 10,2 persen dan terendah di sektor pertambangan-penggalian 0,3 persen.

Bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2006, PDB Indonesia triwulan III/2007 ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,5 persen, semua sektor mengalami pertumbuhan, tertinggi di sektor pengangkutan-komunikasi 12,5 persen dan terendah di sektor pertambangan-penggalian 1,8 persen. PDB Indonesia sendiri diperkirakan akan mendekati 4000 trilyun rupiah dan Indonesia menjadi negara terbesar ke 22 perekonomiannya.

Akan tetapi pertumbuhan ekonomi sempat tersendat turun pada triwulan I 2005 sampai triwulan II 2006, untuk setelahnya kembali naik sampai awal 2007. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan subsidi bahan bakar minyak secara drastis oleh pemerintah yang sempat menghambat aktivitas ekonomi untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,3 persen termasuk tinggi untuk kawasan ekonomi Asia dibawah China, India, Singapura dan Hongkong.

Bila ditinjau lebih dekat, aktivitas ekonomi belakangan relatif lebih banyak didorong oleh geliat permintaan luar negeri. Pertumbuhan permintaan tersebut sempat mendominasi permintaan domestik lebih dari 40-50 persen kenaikan pada kurun triwulan IV 2005 sampai triwulan II 2006 (grafik 2). Tren yang sama terjadi juga pada triwulan pertama 2007. Hal ini menandakan kalau perekonomian Indonesia bergantung pada permintaan global.

Kontribusi dari pengeluaran rumah tangga (masyarakat) masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan, diikuti dengan komponen ekspor dan impor, kemudian investasi serta pengeluaran pemerintah. Perlahan tapi pasti, iklim bisnis yang diupayakan pemerintah berbuah dengan naiknya share investasi terhadap PDB tahun 2006 (mencapai 24 persen, grafik 3). Tidak berbeda jauh, pada awal tahun 2007 pun investasi semakin berperan dalam mendongkrak pertumbuhan. Pertumbuhan PDB triwulan III/2007 terhadap triwulan sebelumnya didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga sebesar 2,2 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,3 persen dan ekspor sebesar 2,2 persen. Pertumbuhan PDB triwulan III/2007 dibandingKan dengan triwulan yang sama tahun 2006 (6,5 persen) ditopang oleh pertumbuhan PMTB 8,8 persen, ekspor 7,8 persen, konsumsi pemerintah 6,5 persen dan konsumsi rumah tangga 5,3 persen

Terlepas dari kurang stabilnya perekonomian dunia akibat melonjaknya harga minyak mentah. Nilai tukar dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) menunjukan tren yang positif. Setelah melewati rekor indeks tertinggi dalam sejarah, IHSG terus naik mencapai 2273.42 poin pada pertengahan Juli 2007(grafik 4). Demikian pula dengan nilai tukar yang terus mewarisi penguatan terhadap dolar AS sebelum 2007, rupiah cenderung stabil pada kisaran 8900-9100 per dolar

AS. Bahkan pada tanggal 6 November yang lalu IHSG ditutup pada angka 2.781,738. Sebuah rekor baru untuk IHSG. Ini dikarenakan kabar positif tentang turunnya harga minyak mentah yang telah mencapai US$ 86,76 per barel di Bursa Singapura.

Stabilnya nilai tukar juga ditunjukkan dengan grafik 5 yang memuat Nilai Tukar Efektif (NTE) nominal dan riil. Setelah mengalami depresiasi pada periode Maret 2006 (grafik 5), NTE nominal kemudian stabil sampai Maret 2007. Hal yang sama terjadi pada NTE riil yang terapresiasi sebelum Desember 2006, kemudian stabil pada kisaran 130-140. Kondisi nilai tukar yang stabil tentu akan memberi kenyamanan bagi para pengusaha dalam berusaha.

Mengikuti arah pergerakan US FF rate (United States Federal Fund), SBI 1 bulan yang juga merupakan suku bunga nominal perlahan merangkak naik sampai pertengahan 2006 (grafik 6). US FF rate yang stabil setelahnya membuat bank sentral lebih berani untuk melonggarkan kebijakan moneternya dengan menurunkan SBI sampai 8.25 persen di akhir September 2007. Diharapkan perekonomian dapat bergairah dengan penurunan tersebut, walaupun ada ancaman capital outflow dari hot money serta terdepresiasinya rupiah.

Inflasi sempat memuncak pada Januari 2006 yang naik 9.3 persen y-o-y Januari 2005 (grafik 7). Tapi kemudian turun drastis pada bulan-bulan berikutnya sampai menyentuh 6.3 persen pada bulan Juni 2007. Ini adalah level y-o-y terendah selama Bank Indonesia menerapkan Inflation targeting pada kisaran 7-9 persen tahun 2004 lalu. Sebaliknya inflasi pada komoditas makanan naik di atas total inflasi pada Juni 2007. Kenaikan ini dipicu oleh merangkaknya harga beras di pasaran pada bulanbulan sebelumnya. Inflasi Indonesia yang mencapai 5.44% pada Januari – Oktober 2007 dan inflasi year on year mencapai 6,88%.

Sampai dengan Mei 2007, komposisi ekspor-impor masih belum banyak berubah dibanding triwulantriwulan dua tahun belakangan (grafik 8). Ekspor non-migas masih menjadi andalan dibanding migas. Kenaikan harga beberapa bahan baku di pasar dunia ikut mendorong total ekspor melebihi angka 100 Milyar US$ pada tahun 2006. Di tahun 2007, terbuka kemungkinan untuk ekspor non-migas tumbuh lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan yang meyakinkan pada tengah tahun pertama yang mencapai 30 persen y-o-y pada bulan Februari. Sebaliknya, ekspor migas mengalami penurunan sampai 7 persen di Mei 2007. ditambah dengan kenaikan impor 5 persen pada bulan yang sama, menjadikan Indonesia sebagai net importir migas. Dengan kontribusi pertumbuhan ekspor di sektor pertambangan dan mineral, yang di tahun 2006 mengalami pertumbuhan. Maka kenaikan itu sedikit banyak menutup penurunan ekspor migas. Setelah naik, kontribusi industri manufaktur gagal melebihi persentase tahun 2006, yang hanya mampu meraup 36 persen di dua bulan awal 2007 (grafik 9).

Nilai ekspor Indonesia Oktober 2007 mencapai US$ 10,25 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 7,68 persen dibanding ekspor September 2007, sementara itu bila dibanding Oktober 2006 mengalami peningkatan sebesar 17,59 persen. Ekspor nonmigas Oktober 2007 mencapai US$ 8,27 miliar, naik 9,63 persen dibanding September 2007, sedangkan dibanding ekspor Oktober 2006 meningkat 16,16 persen. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2007 mencapai US$ 93,26 miliar atau meningkat 13,36 persen dibanding periode yang sama tahun 2006, sementara ekspor nonmigas mencapai US$ 75,91 miliar atau meningkat 17,31 persen

Dominasi industri mesin peralatan transportasi terhadap total produksi manufaktur mulai terasa sejak triwulan II 2004. Sejak saat itu industri tersebut selalu menguasai share produksi manufaktur nasional yang sebelumnya dikuasai oleh sektor makanan, minuman, dan tembakau. Secara umum tidak banyak perubahan yang signifikan dari kontribusi empat industri terbesar sampai triwulan I 2007 (grafik 10).

Industri pertambangan non-migas sempat mengukir pertumbuhan yang atraktif di triwulan terakhir 2004 (grafik 11), ketika menyentuh 35.9 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian perlahan pertumbuhannya menurun dan stabil dari triwulan II 2005 ke triwulan IV 2006, dan kembali naik di triwulan I 2007. Situasi ini berbanding terbalik dengan industri migas yang dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami pertumbuhan positif. Hal ini disebabkan dari penurunan produksi minyak nasional menjadi 0.96 Juta barrel per hari di tahun 2006 dan diperkirakan rata-rata 0,91 juta barrel per hari. Jauh dari target 1,034 juta barrel per hari dan semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara net-importir minyak.

Industri komunikasi merupakan sektor yang paling konsisten tumbuh dari 2005-triwulan I 2007 dibanding infrastruktur lainnya. Akan tetapi bidang konstruksi masih yang terbesar proporsinya terhadap PDB, diikuti dengan bidang transportasi. Kurangnya investasi untuk pembangunan listrik, gas, dan penyediaan air yang memadai di daerah tampak terlihat jelas dari persentase infrastruktur tersebut yang paling rendah (grafik12). Dalam Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III/2007 diketahui bahwa sektor pertambangan dan penggalian juga mendapatkan nilai terendah. Untuk mengejar target lifting minyak 1,034 juta barel per hari maka pemerintah harus melakukan perbaikan yang signifikan di sektor ini.

Pola konsumsi masyarakat secara umum tidak mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Hampir mirip dengan tahun sebelumnya, tahun 2006 pengeluaran untuk makanan porsinya mencapai 60 persen dari total konsumsi. Diikuti dengan belanja perumahan, barang dan jasa, terakhir yang paling kecil adalah konsumsi untuk pakaian (grafik 13).

Pada grafik 14 dapat dilihat bahwa konsumsi kendaraan bermotor oleh masyarakat sejak bulan Juni meningkat tajam. Ini menandakan tingkat kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat akan perekonomian Indonesia. Ini pula yang memungkinkan semakin tingginya tingkat kemacetan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pemerintah perlu menerapkan solusi agar dapat mengurangi kemacetan di jalan dan juga tidak mengurangi laju pertumbuhan ekonomi seperti pembatasan masa usia kendaraan, pengurangan BBM subsidi untuk mobil pribadi, electronic road pricing dan lain-lain.

Peningkatan konsumsi masyarakat juga terjadi dalam penggunaan telepon seluler. Perkiraan untuk akhir tahun 2007 jumlah pelanggan akan mencapai 80 juta orang. Berarti pertumbuhan selama tahun 2006 – 2007 sebesar 27 persen (lihat grafik 15). Ada beberapa hal yang menyebabkan pertumbuhanterus meningkat. Pertama, masih besarnya pasar yang belum tersentuh oleh industri ini. Kedua, hanya beberapa pemain yang saat ini mapu melakukan penetrasi hingga ke seluruh wilayah. Ketiga, pertumbuhan daya beli masyarakat yang mulai membaik. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2007 di Jabodetabek sebesar 109,48 yang berarti kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan III-2007 di Jabodetabek lebih baik dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai ITK terjadi karena peningkatan pendapatan rumah tangga, rendahnya pengaruh inflasi pada konsumsi makanan sehari-hari, dan peningkatan konsumsi beberapa komoditi pokok. Peningkatan konsumsi yang tinggi terjadi pada biaya pendidikan, perumahan (listrik dan air), dan transportasi, sedangkan penurunan konsumsi tertinggi adalah pengeluaran untuk rekreasi. Perkiraan nilai ITK Triwulan IV-2007 sebesar 102,58 berarti kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan IV-2007 di Jabodetabek diperkirakan akan meningkat dibandingkan Triwulan III-2007.

Investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pola yang hampir mirip. Dimana semenjak pertengahan 2006, keduanya bergerak naik dan berfluktuasi pada kurun Januari-Mei 2007 (grafik 16). Dari sini dapat diketahui bahwa iklim investasi di Indonesia belum kondusif walaupun mulai ada peningkatan dan perekonomian masih didorong oleh konsumsi masyarakat.

Dalam kurun triwulan I 2006 – triwulan I 2007, hanya terdapat satu periode dimana belanja pemerintah untuk barang lebih besar persentasenya dibanding belanja pegawai, yaitu di triwulan IV 2006 (grafik 17). Selebihnya, pola umum yang terjadi adalah kebalikannya.

Skema anggaran pemerintah yang mematok penurunan defisit terhenti pada tahun 2006, ketika realisasi tahun tersebut melebihi rasio yang sudah ditargetkan sebesar -0.8 persen PDB (grafik 18). Akibatnya pemerintah bersikap realistis dengan mentargetkan rasio sebesar -1,7 persen pada tahun berikutnya. Pemerintah harus berpikir keras untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonominya agar realisasi defisit anggaran tidak terlalu jauh dari target, karena kelangsungan fiskal yang sehat sangat ditentukan dari kecilnya defisit/surplus anggaran aktual yang terjadi.

Penerimaan negara dari sektor migas masih menjadi primadona untuk pemerintah sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak. Sebagai penyumbang utama, migas cukup produktif dengan mendorong penerimaan bukan pajak sebesar 6.5 persen PDB di tahun 2006 (berbeda 0.2 persen dari target awal, tabel 1). Tetapi di tahun berikutnya, pemerintah hanya menargetkan 5.3 persen pada revisi APBN 2007 dan 4.3 persen pada APBN 2008. Faktor berkurangnya produksi migas nasional menjadi kunci bagi kebijakan ini.

Tabel 1: APBN (persentase terhadap PDB)

Berkurangnya proporsi dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) dan cukai terhadap PDB di tahun 2006, membuat target pemerintah untuk merealisasikan 12 persen penerimaan dari pajak gagal. Pajak hanya memenuhi 11.5 persen saja (grafik 19). Meski demikian, pemerintah tetap optimis untuk mematok pendapatan sebesar 13.1 persen PDB pada revisi APBN 2007 dan 13.7 persen pada APBN 2008. Rasio pajak di Indonesia termasuk rendah dibanding dengan negara-negara maju yang lain yang rata-rata lebih dari 30% dari PDB dan di Malaysia sudah mencapai 22 – 24 persen dari PDB. Tax ratio sangat tergantung oleh tax rate dan tax coverage. Tax rate Indonesia cukup tinggi sedangkan coverage nya masih rendah. Ini merupakan tantangan bagi Direktorat Pajak untuk melakukan ektensifikasi maupun intensifikasi pajak yang masih bermasalah di negeri ini.

Selama kurun waktu dua tahun belakangan pemerintah sudah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini berupaya meningkatkan realisasi belanja modal, barang, serta transfer ke daerah dari tahun ke tahun (grafik 20). Pada tabel 1 juga dapat diamati belanja aktual tahun 2005 dan 2006, dimana semua anggaran hampir mengalami kenaikan kecuali subsidi.

Pemerintah boleh dikatakan cukup berhasil dalam menurunkan rasio hutang terhadap PDB dari kurun waktu 1999-2006. Total hutang secara dramatis merosot dari 75 persen PDB di tahun 2001 menjadi sekitar 49 persen (grafik 21). Akan tetapi dengan target defisit yang lebih besar dalam revisi APBN 2007 dan APBN 2008, maka pembiayaan melalui hutang pemerintah pun diperbesar. Dengan mengandalkan pasar keuangan non-perbankan dalam negeri seperti SUN (Surat Utang Negara), diharapkan target tersebut dapat dipenuhi. Perlu ada perubahan terhadap manajemen utang negara dengan mengubah utang jangka pendek menjadi jangka panjang dan berbunga rendah. Ini penting karena APBN Indonesia sangat terikat oleh belanja rutin dan pembayaran hutang sehingga kurang manuver untuk melakukan pembangunan. Pada grafik 22 dapat dilihat bahwa Bank Indonesia berhasil meningkatkan cadangan devisa menjadi US$ 54,3 miliar. Ini setara dengan 5,5 bulan impor.

Menarik dicermati bila dua fenomena ekonomi sosial disatukan dalam suatu grafik (grafik 23). Ada semacam anomali di kurun waktu 2002-2005, dimana ketika tingkat pengangguran meningkat, tetapi di lain sisi proporsi penduduk miskin malah berkurang. Boleh jadi kenaikan tingkat pengangguran yang hanya 1 persen hanya berasal dari pengangguran friksional, sehingga pada akhirnya tidak mempengaruhi proporsi pengangguran riil. Perkembangan tingkat pengangguran yang sempat meninggi selama Tahun 2006 akibat dari kenaikan harga BBM akhir 2005 mulai dapat diturunkan menjadi dibawah 10% pada akhir 2007 (grafik 24). Tetapi lapangan kerja yang semakin berkurang terutama untuk tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah merupakan tantangan sendiri bagi pemerintah. Ini merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor padat karya untuk tenaga kerja yang low skill seperti industri manufaktur. Solusi lainnya adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dalam hal ini BNP2TKI mempunyai peran yang besar untuk melakukan diversifikasi pengiriman tenaga kerja baik diversifikasi negara penerima maupun klasifikasi tenaga kerja yang dikirim.

Daya serap anggaran terutama belanja modal masih menjadi masalah di tahun 2005, dimana hanya 33 persen saja yang dapat direalisasikan dari total anggaran setahun. Walaupun terjadi kenaikan penyerapan lebih dari 100 persen di tahun berikutnya, dikhawatirkan penurunan daya serap belanja modal kembali terjadi bila kita melihat tanggal 25 November 2007 (lihat Grafik 25), yang hanya berhasil membelanjakan kurang dari 60 persen anggaran. Penurunan daya serap belanja modal sudah barang tentu menurunkan efektifitas kebijakan fiskal yang produktif bagi perekonomian. Ini juga menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah kurang baik.

Kritik lain terhadap tim ekonomi Pemerintah (seperti Grafik 26) ialah kurangnya konsistensi terhadap perencanaan karena sering melakukan revisi dan pada akhirnya pun realisasi yang terjadi ternyata selalu berada dibawah prediksi didalam APBN. Ada dua hal yang dapat menyebabkan ini ialah peramalan tim ekonomi yang kurang baik terhadap kondisi yang ada atau kurangnya konsistensi dalam implementasi dilapangan. Ini terutama terlihat pada tahun 2005 dan 2006 yang selalu dibawah target padahal tidak ada gejolak yang berarti pada perekonomian dunia.

ANALISA TAHUN 2007

Awal tahun 2007 lebih baik dibanding awal tahun sebelumnya akibat kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005 yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan awal 2007 ekonomi berjalan cukup baik yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang cukup stabil, IHSG yang meningkat terus dan tingkat suku bunga yang cenderung menurun hingga menjadi 8 persen (6 Desember 2007). Di tengah kekhawatiran kenaikan harga minyak dunia, tidaklah berlebihan bila tahun 2007 disebut sebagai tahun ekspansi. Ini dikarenakan beberapa sektor usaha meningkat cukup tinggi seperti diterangkan pada grafik sebelumnya dibagian paparan yaitu industri kartu seluler yang tumbuh sampai lebih dari 20%, industri ritel modern tumbuh hingga 17%, pertumbuhan belanja iklan yang mencapai di atas 20% (pada bulan oktober angkanya mencapai Rp 35,7 trilyun), dan pertumbuhan di sektor penjualan otomotif, elektronik, properti dan perbankan syariah.

Usaha Pemerintah untuk mendorong sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Pemberlakuan UU No 25, 28 dan 39 tentang Penanaman Modal, dan Pajak dan Cukai serta Perpu No 1 yang kemudian diganti dengan UU No 44 Tahun 2007 tentang Kawasan dan Perdagangan Pelabuhan Bebas dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang dan atau di Daerah Tertentu menandakan bahwa Pemerintah serius untuk mengembangkan sektor riil. Langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah ini mulai berbuah baik. Dalam laporan Doing Business 2008, rangking Indonesia meningkat menjadi ke 123 dari 135 pada tahun 2007. Walaupun ada peningkatan, Indonesia masih kalah dari Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei dan Vietnam yang berada di posisi ke 1, 15, 24, 78 dan 91. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan peningkatan. Selama Januari-Agustus 2007 realisasi investasi PMDN mencapai 32,147 trilyun rupiah (naik 171,9% dari periode yang sam tahun sebelumnya) dan PMA mencapai US$ 8,139 miliar (naik 106,8% dari periode yang sam tahun sebelumnya). Penyerapan tenaga kerja yang terjadi untuk PMDN sebesar 72.465 orang (naik dari 44.499 orang) dan PMA sebesar 130.725 orang (turun dari 164.909 orang).

Hasil menggembirakan lainnya adalah meningkatnya Indeks Tendesi Bisnis (ITB). Peningkatan kondisi bisnis terjadi karena adanya peningkatan pendapatan usaha, yang disebabkan peningkatan kapasitas produksi dan jumlah jam kerja. Nilai ITB Triwulan IV-2007 diperkirakan sebesar 116,20. Secara umum, kondisi bisnis pada Triwulan IV-2007 diperkirakan akan meningkat dibandingkan Triwulan III2007. Ini pertanda baik untuk peningkatan investasi pada triwulan berikutnya.

Meski secara statistik sektor riil mulai menggeliat tetapi dampaknya kurang terasa secara nyata. Ini disebabkan jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi dan jumlah orang miskin yang mencapai sekitar 40 juta dari jumlah penduduk 220 juta. Masalah pengangguran dan kemiskinan hanya dapat diatasi dengan menggerakan sektor riil dan meningkatkan produktivitas dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha bagi sektor UMKM. Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2007 menekankan pada empat aspek pokok yaitu peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan SDM, peningkatan peluang pasar dan reformasi peraturan untuk memberdayakan sektor UMKM.

Reformasi peraturan ini penting bagi UMKM untuk mengurangi resiko akibat lapangan yang tidak rata. Ternyata ada 3 hal yang menurut pengamatan kami merupakan bentuk dari inkonsistensi pemerintah yaitu bertentangan dengan Inpres No 6 Tahun 2007. Pertama ialah kebijakan di bidang ritel terutama persaingan antara Pasar Tradisional (sebagian besar termasuk ukuran UMKM) dengan Pasar Modern yang sebagian besar merupakan pemain besar. Dalam hal ini pemerintah terlihat tidak punya kebijakan yang jelas dan cenderung membiarkan persaingan (pemangsaan) sempurna terjadi antara kedua pihak. Seharusnya pemerintah melakukan pengaturan baik berdasarkan lokasi dan waktu usaha agar kedua pihak dapat hidup berdampingan. Permasalahan kedua adalah UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berwatak sosial dan sebagian besar koperasi adalah UMKM. Dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan revisi UU tersebut terutama legalisasi (pengesahan secara hukum) suatu badan usaha yang bernama Koperasi. Ini penting selain sebagai jaminan lembaga kreditor yang terutama ialah kejelasan dari aset dan kekayaan Koperasi. Bila terjadi likuidasi yang terjadi ialah aset-aset yang ada ternyata merupakan milik pribadi para pengurus Koperasi bukan milik (seluruh anggota) Koperasi itu sendiri karena tidak mempunyai badan hukum.

Awal triwulan keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia dibayangi kecemasan dan kekhawatiran akan kenaikan harga minyak dunia dan perlambatan perekonomian Amerika akibat krisis subprime mortgage. Hal ini ditandai dengan menurunnya ekspor Indonesia sebesar 2% dari triwulan sebelumnya pada bulan November (Peranan ekspor nonmigas ke AS sendiri dalam 10 bulan pertama tahun 2007 menyumbang 12,4 persen dari total ekspor nonmigas). Akibat dari kenaikan harga minyak juga mengakibatkan subsidi BBM membengkak dari 55,6 trilyun rupiah menjadi 87,8 trilyun rupiah dalam APBN 2007. Tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertolong dengan adanya konsumsi masyarakat pada Natalan dan Akhir Tahun yang cenderung meningkat. Juga adanya peningkatan pengeluaran pemerintah pada akhir tahun sehingga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2007 diharapkan tetap berada di atas 6 persen.

Untuk melihat tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah, selain tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus juga dilihat tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani dan tenaga kerja. Pada Agustus 2007, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 105,95 atau turun 0,30 persen dibanding NTP Juli 2007 yang mencapai 106,27. Hal ini disebabkan karena kenaikan Indeks harga yang diterima petani sebesar 0,32 persen, lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan Indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,62 persen. Upah nominal harian buruh tani pada Agustus 2007 naik sebesar 0,34 persen dibanding upah Juli 2007, yaitu dari Rp 15.107,- menjadi Rp 15.158,- per hari. Namun secara riil mengalami penurunan sebesar 0,40 persen. Dibanding upah Agustus 2006 (year on year) upah nominal naik 9,63 persen.

Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Oktober 2007 naik 0,82 persen dibanding upah September 2007, yaitu dari Rp 36.239,- menjadi Rp 36.535,- per hari. Secara riil naik sebesar 0,01 persen. Dibanding upah Oktober 2006 (year on year), upah nominal naik 5,50 persen. Upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan II 2007 naik sebesar 2,39 persen dibanding upah triwulan I 2007 yaitu dari Rp 1.067.711,- menjadi Rp 1.093.204,- per bulan, secara riil naik 2,21 persen. Dibanding upah triwulan II 2006 (year on year), upah nominal naik 10,32 persen. Berdasarkan data-data tersebut pemerintah kurang berhasil (bahkan terjadi penurunan) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Jadi pertumbuhan yang berada diatas 6% tersebut cenderung dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah orang kaya Indonesia (mempunyai kekayaan di atas US$ 1 juta) sebesar 12% versi Majalah Globe Asia. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar. Bila kebijakan ini tidak diperbaiki maka suatu saat nanti akan menimbulkan gejolak sosial. Sehingga Pemerintah harus mengimbanginya dengan kebijakan sosial yang pro rakyat seperti pendidikan dan kesehatan gratis agar dapat mengurangi beban hidup rakyat dilapisan bawah.

PREDIKSI TAHUN 2008

Perekonomian Dunia dan Indonesia akan dipengaruhi lima hal penting ketika memasuki tahun 2008 nanti. Pertama ialah krisis finansial global yang ditandai dengan krisis kredit subprime di Amerika Serikat (AS) yang mengakibatkan perlambatan ekonomi AS menjadi 1,9% dan karena AS menggerakkan perekonomian dunia sekitar 20 – 25 persen sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi dunia dari 5,2% menjadi 4,8% (Perkiraan IMF). Untunglah, pertumbuhan ekonomi Asia, diluar Jepang, tetap tinggi terutama China, India, Rusia dan Brazil. Masalah kedua yaitu krisis energi. Sejak pertumbuhan yang luar biasa dari emerging countries dan negara maju maka kebutuhan energi dunia jadi semakin meningkat. Ini adalah salah satu faktor yang meningkatkan harga minyak di pasar internasional mendekati batas psikologis $ 100 AS/barel beberapa pekan yang lalu. Kenaikan harga minyak ini juga disinyalir adanya aksi spekulan lewat pasar futures yang berbarengan dengan kenaikan permintaan pada musim dingin di Eropa dan Amerika. Hal ke tiga adalah krisis perubahan iklim. Hal ini yang sedang hangat dibicarakan sekarang. Ada dilema dalam penanganan masalah lingkungan ini, negaranegara berkembang butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengurangi pengangguran dan melenyapkan kemiskinan dengan menggunakan teknologi yang ada (sementara tidak mudah bagi negara maju untuk memberikan teknologi yang lebih ramah lingkungan) dan bila mendahulukan kebijakan pro lingkungan maka pertumbuhan ekonomi akan turun. Soal yang keempat ialah krisis pangan. Sejak pangan (terutama jagung dan kelapa sawit) jadi salah satu alternatif untuk penggunaan energi maka timbul kelangkaan pangan yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas pangan. Bagi negara-negara penghasil komoditas termasuk Indonesia hal ini menjadi anugerah tersendiri. Dan yang kelima yaitu krisis geopolitik di Timur Tengah. Krisis ini menjadi strategis karena posisi negara-negara Timur Tengah sebagai penghasil minyak terbesar di dunia. Ini juga salah satu penyebab kenaikan harga minyak dan hal ini bisa jadi tidak terkendali bila situasi geopolitik menjadi tidak kondusif seperti krisis Timur Tengah.

Di tengah gejolak ekonomi global seperti itulah Indonesia memasuki tahun 2008.Bila semua tantangan dapat diselesaikan pada tahun 2008 maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dapat mencapai 6,4 persen, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3 persen. Inflasi dan SBI pada tahun 2008 akan menjadi 6.8% dan 8.5% sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar berada disekitar 9200. Berdasarkan perkembangan data-data sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi 2008 akan di dorong oleh ekspor dan investasi. Sedangkan pertumbuhan sektoral tertinggi akan dicapai oleh sektor telekomunikasi, finansial, konstruksi dan perdagangan. Ada beberapa alasan bagi kami untuk mengatakan hal tersebut. Pertama ialah pelemahan nilai tukar dollar AS dan penurunan suku bunga Federal Reserve akan membuat ekspor Amerika semakin kompetitif beberapa bulan mendatang dan ikut mendorong pemulihan kembali Amerika akibat krisis kredit subprime sehingga menguatkan kembali perekonomian dunia. Sedangkan pertumbuhan yang melambat pada awal tahun akan ikut menurunkan tingkat percepatan kebutuhan minyak di berbagai negara. Sedangkan kita melihat bahwa investasi perusahaan minyak yang dilakukan tahun ini sudah akan menghasilkan produksi yang lebih baik tahun depan. Penurunan harga minyak juga didukung dengan telah lewatnya aksi spekulan untuk musim dingin ini karena perdagangan futures sekarang untuk kebutuhan minyak pada bulan februari mendatang. Perkiraan ini juga didukung oleh Energy Informatian Administration (EIA) yang menduga bahwa harga minyak akan berada pada level US$ 70 – 80 per barel. Dengan asumsi seperti inilah diharapkan dalam beberapa bulan mendatang perekonomian Indonesia akan turut bergerak bila permasalahan dalam negeri dapat diselesaikan.

Masalah-masalah yang harus diselesaikan:

1. Reformasi Birokrasi Sejak terjadinya Reformasi Sosial dan Politik tahun 1998 telah banyak perubahan yang terjadi dinegeri ini. Pembatasan kewenangan Presiden, reformasi di tubuh TNI dan Polri, berdirinya beberapa komisi untuk pengawasan kehakiman dan kejaksaan serta yang lainnya. Salah satu lembaga yang belum tersentu reformasi ialah birokrasi. Padahal sekitar 25% dari anggaran pemerintah ialah untuk gaji pegawai negeri.

Selain itu fungsi pegawai negeri yang sangat penting sebagai mesin birokasi dan pelaksana dari setiap kebijakan Presiden membuatnya mempunyai fungsi yang strategis bagi kemajuan bangsa. Tetapi disinilah sekaligus masalahnya, ternyata peran pegawai negeri tidak optimal baik dalam melayani masyarakat maupun melaksanakan tugas-tugas negara. Oleh karena itu penting dan mendesak untuk diadakan reformasi di lembaga ini. Kegentingan ini dapat dilihat dari posisi Indonesia ditengah negara-negara lain (lihat tabel 2).

Tabel 2: Governance Indicators : Selected Asian Countries

Keterangan Tabel 2 Governance Indicators (World Bank)

Bentuk reformasi bisa bermacam-macam. Bisa dengan cara pengurangan pegawai, pensiun dini, sistem baru yang lebih efektif dan lainnya. Inti dari reformasi birokrasi ialah perbaikan dalam sistem yang anti korupsi, perbaikan institusi, penguatan etika pelayanan publik, sistem rekrutmen dan sistem remunerasi yang menunjang. Berdasarkan penelitian Economic Freedom of the World 2005 di 144 negara tentang hubungan antara Corruption Perception Index (CPI) dan per capita GNI didapatkan persamaan sebagai berikut :

Per Capita GNI ($) = -14135.8 + 5687.5 CPI R2 = 0.783

(22.704) Ini menandakan setiap perubahan indeks CPI 1 satuan maka akan meningkatkan per capita GNI sebesar US$ 5,687.5. Pergerakan indeks CPI ternyata dapat mencakup sebesar 78,3 persen dari per capita GNI. Data-data ini semakin menunjukkan pentingnya reformasi kelembagaan birokrasi untuk mencapai perkembangan ekonomi yang lebih baik lagi.

2. Kebijakan Energi Tekanan yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak untuk Indonesia dapat diatasi, secara sementara, dengan melakukan efisiensi penggunaan energi dan audit ulang secara menyeluruh terhadap biaya dan jumlah produksi minyak di Indonesia. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan efisiensi energi seperti sosialisasi penghematan energi harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, Pemerintah, dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dan Departemen Perindustrian, harus bekerjasama dengan perusahaan dan BUMN terkait untuk melakukan efisiensi energi seperti peremajaan mesinmesin tua yang boros energi. Kemudian langkah selanjutnya adalah audit menyeluruh terhadap biaya produksi minyak atau yang disebut cost recovery yang menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpotensi merugikan negara di BP Migas sebesar 2,5 miliar dollar AS. Jumlah produksi minyak Indonesia juga dapat ditingkatkan dengan mewajibkan perusahaan minyak harus menyetorkan semua hasilnya ke Negara dan penggunaan minyak untuk operasional perusahaan dapat dibeli dengan harga pasar.

Alternatif lainnya ialah konversi minyak tanah ke gas. Cadangan gas Indonesia sekitar 185,8 TSCF dan produksi per tahun 2,95 TSCF sehingga dapat diperkirakan akan habis 62 tahun lagi sementara minyak bumi sekitar 9,1 miliar barrel (termasuk blok cepu) dengan produksi 387 juta barrel per tahun dan akan habis 23 tahun lagi. Dengan semakin melambungnya harga minyak maka penggunaan gas sebagai alternatif kebutuhan energi bagi masyarakat menjadi sangat menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Program konversi minyak tanah ke gas ini harus dipercepat dan diperluas pemakaiannya. Alternatif jangka pendek berikutnya ialah menggunakan batubara untuk listrik. Cadangan batubara sekitar 19,3 miliar ton dengan produksi tahunan sebesar 132 juta ton sehingga dapat bertahan selama 146 tahun lagi. Penggunaan batubara ini sebenarnya dapat digunakan secara luas oleh industri lainnya tetapi akan menjadi masalah bagi lingkungan dan produk yang dihasilkan dapat diboikot oleh negara-negara maju. Oleh karena itu dalam jangka pendek ini, langkah yang terbaik adalah penggunaan batubara untuk energi listrik terutama oleh PLN untuk menyediakan energi yang murah bagi seluruh masyarakat dan industri.

Dalam jangka menengah peningkatan produksi minyak masih dapat dilakukan. Cadangan geologi Indonesia untuk migas masih ada sekitar 22 cekungan hidrokarbon yang belum dieksplorasi. Investasi disektor migas masuk, pada tahun 2006 jumlah investasi yang masuk, sebagian besar disektor hulu, sebesar 18 triliun rupiah dan tahun 2007 ada sekitar 44 komitmen investasi. Hanya saja pengembangan lapangan hingga bisa produksi membutuhkan waktu 5 – 7 tahun.

Pola struktur konsumsi pemanfaatan energi nasional dikalangan masyarakat, industri, transportasi dan listrik harus diubah. Di sektor transportasi, misalnya, kebutuhan energi sekitar 99,9% masih menggunakan bahan bakar minyak, baik premium maupun solar. Hanya 0,1% yang menggunakan biofuel dan bahan bakar gas. Di sektor rumah tangga dan komersial masih 53,1% yang menggunakan bahan baker minyak, 36% menggunakan listrik dan baru 10,6% yang menggunakan elpiji. Tahun 2006 di sektor industri ada sekitar 43,8% yang menggunakan bahan bakar minyak. Sekitar 22,5% dan 19,6% menggunakan batubara dan gas. Untuk pembangkit listrik sekitar 23,7% masih menggunakan bahan bakar minyak meski tidak ekonomis.

Melihat itu semua Pemerintah harus berani melakukan perubahan pola konsumsi energi agar tidak terlalu tergantung kepada bahan bakar minyak. Jika dikembangkan energi alternative semua pihak baik masyarakat maupun negara sangat diuntungkan. Banyak pilihan dalam penerapan energi alternatif ini sesuai dengan kondisi setiap wilayah. Potensi panas bumi Indonesia tersebar di 151 lokasi sebesar 27.000 MW (atau sekitar 40% dari potensi panas bumi dunia) dan potensi terbesarnya ada di Pulau Sumatera sebesar 5.433 MW dan Indonesia baru mengembangkan hanya sebesar 4% saja. Untuk wilayah Kalimantan Barat sangat sesuai jika dikembangkan pembangkit listrik tenaga air. Sebesar 6% potensi pembangkit listrik tenaga air Indonesia sebesar 75.760 MW berada di Kalimantan Barat.

Tetapi perubahan pola konsumsi minyak masyarakat akan berubah bila pemerintah bersikap konsisten dan serius dalam masalah ini. Contoh kasus ialah dalam penerapan biofuel. Eropa pada tahun 2010 telah mewajibkan setiap SPBU disana untuk menyiapkan biofuel sebanyak 10% dari BBM yang tersedia di SPBU tersebut. Hal ini akan membuat setiap pengusaha yang akan terjun dalam bisnis tersebut mempunyai perkiraan pasar yang jelas dan dukungan untuk program tersebut akan lebih nyata dari berbagai kalangan.

3. Pembangunan Infrastruktur Untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang luas maka Pemerintah harus menjalankan proyek infrastruktur pada tahun 2008 ini terutama 3 hal yang terpenting adalah Pelabuhan, Listrik dan Jalan Raya. Selama 10 tahun terkahir infrastruktur di Indonesia cenderung diabaikan dengan alasan ketiadaan dana. Sekarang infrastruktur menjadi faktor disinsentif bagi investasi asing yang akan masuk. Salah satu contoh yang terjadi pada bulan November 2007 ialah putusnya jembatan yang menghubungkan jalur logistik di Kawasan Berikat Nasional (KBN) Marunda. Kerugian perusahaan yang ada disekitar situ mencapai sekitar 70 juta rupiah per hari. Karena ketiadaan dana dari pemerintah untuk memperbaiki jembatan tersebut maka perusahaan yang ada disitu berpatungan untuk memperbaiki jembatan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang terpenting ialah pembangunan yang merata terutama di daerah Indonesia Timur. Akses infrastruktur terutama transportasi sangatlah penting bagi perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dengan berkembangnya ekonomi masyarakat otomatis terjadi pengurangan kemiskinan di daerah tersebut. Implementasi dari peningkatan investasi yang masuk selama tahun 2007 harus dilaksanakan pada tahun depan agar bisa memacu ekonomi lebih cepat lagi. Ini termasuk investai disektor infrastruktur, terutama sekali tugas pemerintah di sini ialah memberikan legalisasi secara hukum. Pembangunan disektor ini akan menyerap tenaga kerja yang besar dan investasi yang besar sehingga dapat mendorong perekonomian sekaligus tingkat kesejahteraan pekerja. Bila pemerintah abai dalam hal ini maka engine growth untuk pertumbuhan 2008 akan berkurang dan pelaksanaan investasi baru akan terasa ada tahun 2010.

4. Rekstrukturisasi BUMN (Holding Company BUMN) Badan usaha memang seharusnya dikelola layaknya korporasi. Bila dikelola dengan gaya birokrasi yang dicampuri dengan intervensi oleh politisi maka semakin sulit untuk mengharapkan BUMN berkembang apalagi bersaing di pasar global. Untuk mengurangi masuknya kepentingan politisi dan pejabat birokrasi maka harus semakin ditingkatkan transparansi di dalam BUMN. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi tersebut adalah dengan mendorong BUMN menjadi perusahaan publik. Penelitian Megginson dan kawan-kawan menunjukkan bahwa peningkatan transparansi di BUMN akan mendorong pendapatn, likuiditas, produktivitas, jumlah tenaga kerja dan semangat kerja. Penelitian lain dari Boubakri dan Jean-Claude Cosset (1998) dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3: Perubahan Perusahaan Setelah adanya Transparansi

Berdasarkan data Kementrian BUMN, jumlah BUMN yang berjalan saat ini mencapai 139 buah dengan total aset sekitar 1.530 trilyun rupiah. Dengan bidang usaha yang sangat beragam dan kondisi keuangan yang bervariasi. Ada yang memiliki aset diatas 300 trilyun rupiah dan ada yang asetnya dibawah 100 milyar rupiah. Ada ang menghasilkan laba di atas 20 trilyun rupiah tetapi ada juga yang merugi hingga mencapai 1,96 trilyun rupiah. Setidaknya diperlukan sebuah perusahaan induk (holding company) yang dijalankan dengan prinsip-prinsip bisnis untuk mengatasi kondisi yang bervariasi tersebut.

5. Penguatan peran diplomasi ekonomi Indonesia di dalam berbagai lembaga multilateral (contoh penolakan Eropa terhadap masuknya penerbangan nasional Indonesia ke wilayah jurisdiksinya). Peran Indonesia dalam perundingan melalui lembaga multilateral seperti WTO, IMF dan World Bank harus mempunyai posisi yang jelas dan berdasarkan kepentingan nasional.

Bookmarks (64) 0 Buka: 5234

Komentar

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2