Tambahan lagi dengan peringkat Indonesia sebagai negara yang belum masuk dalam kategori aman untuk investasi (non-investment grade), sekalipun posisinya relatif membaik, membuat investor asing yang memegang aset Indonesia, baik saham, SBI, maupun SUN, belakangan ini melepaskan kepemilikannya karena untuk memenuhi kewajiban bayar mereka dalam perdagangan valuta asing yen-dollar (carry trade) dan berkeinginan merealisasikan keuntungannya pada akhir tahun. Akibatnya bukan saja nilai rupiah melemah pada saat mata uang lain menguat terhadap dollar, tetapi juga imbal hasil (yield) SUN mengalami peningkatan cukup tinggi atau harganya menurun.

Keadaan ini menunjukkan betapa rentannya perekonomian Indonesia terhadap perubahan atau gejolak perekonomian dunia. Sementara itu, perekonomian Indonesia, sebagai produsen komoditas, kurang optimal dalam memanfaatkan perkembangan ekonomi dunia, terutama pada saat harga komoditas mengalami peningkatan yang demikian tinggi.

Permasalahan eksternal sudah tentu di luar kendali penentu kebijakan, bahkan organisasi internasional pun tidak dapat mengendalikannya. Tingginya harga minyak terjadi karena kesenjangan antara penawaran dan permintaan, dan upaya untuk menutup kesenjangan tersebut membutuhkan waktu. Tambahan lagi aktifnya dana besar dalam bentuk hedge funds ke pasar akan datang (future market) membuat harga minyak semakin tinggi. OPEC dan negara maju seperti AS yang mempunyai cadangan minyak besar sekalipun tidak dapat mengendalikan kenaikan harga ini.

Begitu pula kehendak investor asing untuk menarik dananya dari Indonesia untuk membiayai kerugian dari subprime mortgage sebelumnya dan saat ini untuk memenuhi kewajibannya dalam carry trade juga tidak dapat dicegah oleh pemerintah atau BI dalam lingkungan rezim devisa bebas. Mengubah rezim devisa menjadi lebih tertutup, seperti yang pernah dicoba oleh Thailand, kemungkinan justru akan memperburuk kredibilitas kebijakan ekonomi. Yang dapat dilakukan pemerintah dan otoritas moneter adalah bagaimana secara optimal menanggapi perkembangan eksternal ini, baik dalam jangka pendek maupun menengah.

Kendalikan inflasi

Dalam jangka pendek, sudah tentu fokus utama dari otoritas moneter adalah mengendalikan inflasi. Jika perkiraan inflasi dari pelaku ekonomi tinggi, pelepasan aset akan terus berlanjut yang menekan nilai rupiah dan menaikkan imbal hasil SUN. Padahal tahun 2008 pemerintah harus menerbitkan SUN senilai Rp 91 triliun neto. Ini berarti BI dihadapkan pada pilihan yang tegas antara memfasilitasi pertumbuhan dan mengendalikan inflasi.

Memfasilitasi pertumbuhan berarti perlu menurunkan suku bunga lagi. Mengendalikan inflasi berarti mempertahankan atau bahkan jika perlu menaikkan suku bunga yang dapat menghambat pertumbuhan. Sekarang ini BI berusaha untuk menyeimbangkan pilihan ini, tetapi menjadi semakin sulit dengan tekanan eksternal yang semakin besar. Dalam jangka pendek, BI harus lebih berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, bukan saja untuk kepentingan stabilitas makro, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat kebanyakan yang daya beli mereka akan menurun tajam ketika inflasi meningkat.

Bagi pemerintah, permasalahan serius adalah berkaitan dengan harga BBM bersubsidi, terutama minyak tanah dan premium, dan juga subsidi listrik yang juga terkait dengan penggunaan BBM. Akan sangat berat bagi pemerintah untuk menanggung beban subsidi jika harga minyak tetap tinggi yang kemungkinannya memang begitu. Pembenaran untuk mengeluarkan subsidi BBM yang semakin besar juga semakin sulit dibandingkan dengan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih kecil.