Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor – faktor produksi yang diwakili oleh infrastruktur (jalan, listrik, air, telepon dan pendidikan) dan institusi (jumlah PNS, proporsi penduduk perkotaan, belanja anggaran dan belanja rutin) mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita agar dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur dan institusi di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 1993 hingga 2003 untuk 26 propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan beberapa uji untuk Panel seperti Chow Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data Fixed Effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti multikolinearitas, otokorelasi dan heteroskedastisitas.

Hasil akhirnya adalah semua variabel bebas diatas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali listrik dan proporsi penduduk perkotaan.

1. Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan.

Simon Kuznets menyatakan bahwa “a country’s economic growth as a long-term rise in capacity to supply increasingly diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional and ideological adjustments that it demands” (Todaro, 2000,155). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya munusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000, 37).

Selama ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan dana untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pembangunan dapat dilihat di seluruh wilayah Indonesia meskipun terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Terlihat ketimpangan yang cukup besar antar daerah, baik antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, Pulau Jawa dengan wilayah lainnya dan juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Ini terbukti dari ketimpangan nilai investasi dan produksi di masing – masing wilayah. Lebih dari 50 % investasi berada di Jawa yang hanya mencakup 7 % total wilayah Indonesia. Sedangkan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa menghasilkan lebih dari 60 % total output Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa jauh lebih kuat dari pada wilayah lainnya.

Ketertinggalan suatu daerah dalam membangun dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah yang menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya (baik manusia maupun alam) serta kurangnya insentif yang ditawarkan (prasarana infrastruktur, perangkat keras dan lunak, keamanan dan sebagainya) dapat menyebabkan suatu daerah tertinggal dalam pembangunan (Azis, 1994, 65). Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat berupa investasi yang langsung diarahkan pada sektor produktif atau investasi pada bidang social-overhead seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana infrastruktur lainnya. Pilihan ditentukan oleh kondisi dan ciri daerah serta masalah institusionalnya (Azis, 1994, 66).

Pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang komprehensif dari produktivitas pengeluaran publik. Ada dua komponen yang diukur, yaitu kontribusi output sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dari pengeluaran ini terhadap outputnya.

Adam Smith pada tahun 1776 menyatakan bahwa “Good roads, canals, and navigable rivers, by diminishing the expense of carriage, put the remote parts of the country more nearly upon a level with those in the neighboring town. They are upon that account the greatest of all improvements.”

Negara – negara berkembang melakukan investasi sebesar US$ 200 milyar per tahun untuk infrastruktur baru, nilai ini ± 4 % dari output nasional dan 1/5 dari total investasi (The World Bank, 1994). Dampak investasi ini dalam meningkatkan jasa infrastruktur diharapkan sangat besar, namun performa infrastruktur sering mengecewakan. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam pengalokasian dana. Misalnya dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur baru tanpa melakukan perawatan terhadap infarstruktur yang sudah ada. Dengan tingkat perawatan yang kurang mencukupi, tingkat efektifitas tenaga listrik di negara berkembang hanya 60 % dari kapasitas terpasangnya (optimalnya 80 %) (The World Bank, 1994). Perawatan yang buruk ini tentunya akan mengurangi jasa pelayanan serta meningkatkan biaya bagi penggunanya.

Dampak dari kekurangan infrastruktur serta kualitasnya yang rendah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Sehingga pada akhirnya banyak perusahaan akan keluar dari bisnis atau membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta.

Infrastruktur juga dapat dikonsumsi baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan adanya pengurangan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mendapatkan air bersih, berangkat bekerja, menjual barang ke pasar dan sebagainya. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.

Tabel 1.1: Dana Transportasi dari PELITA I s/d PELITA VI (Milyar Rp.)

Sumber: Departeman Perhubungan.

Seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia juga melakukan investasi pada pembangunan jaringan prasarana infrastruktur untuk mendukung dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi, khususnya untuk sektor transportasi, terus menigkat (tabel 1). Dana sektor transportasi pada PELITA I mencapai 17 % dari total budget pemerintah sedangkan pada PELITA VI sudah mencapai 18,7 %.

Investasi tersebut diperkirakan akan semakin besar di tahun – tahun yang akan datang. Menurut perkiraan Bank Dunia, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 192 miliar antara 1995 – 2001 dan nilai ini setara dengan 6,8 % dari PDB Indonesia. Dari US$ 192 miliar, sektor listrik membutuhkan investasi yang paling besar yaitu US$ 82 miliar atau 42,71 % dari keseluruhan investasi.

Tabel 1.2: Perkiraan Kebutuhan Investasi Prasarana Pemukiman Indonesia 1995-2004 Jenis Prasarana

Sumber: The World Bank, 1996

Oleh sebab itulah, sangat menarik untuk diteliti sejauh mana sumbangan atau konstribusi dari prasarana infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 1993 – 2003.

2. Landasan Teori

2.1. Definisi Dan Penggolongan Infrastruktur

Infrastruktur sering dikatakan sebagai social overhead capital yang meliputi: ....those services without which primary, secondary and tertiary production activities cannot function. In its wider sense it includes all public health to transportation, communication, power and water supply, as well as such agricultural, overhead capital as irrigation and drainage systems (Hirschman, 1958).

The World Bank membagi infrastruktur menjadi (The World Bank, 1994):

-Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).

-Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. -Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap (Ian Jacobs, et al, 1999):

-Infrastruktur dasar (basic Infrastructure) meliputi sektor – sektor yang

mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (nontradable) dan tidak dapat dipisah – pisahkan baik secara teknis maupun spasial. Contohnya jalan raya, kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan, dan sebagainya.
-Infrastruktur pelengkap (complementary infrastruktur) seperti gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum.

Namun penggolongan ini dapat berubah menurut waktu, misalnya listrik yang dulunya digolongkan sebagai infrastruktur pelengkap, sekarang digolongkan sebagai infrastruktur dasar.

Fasilitas infrastruktur umumnya dibiayai dengan dana publik. Umumnya proyek infrastruktur dihitung dengan Cost Benefit Analysis sehingga sulit untuk mengestimasi eksternalitas yang ada sehingga sulit untuk mengestimasi produktivitas infrastruktur tersebut. Menurut The World Bank, Internal Rate of Return proyek – proyek sektor telekomunikasi ± 20 % per tahun, listrik sebesar 11 % dan pembangunan jalan sebesar 29 %. Nilai ini kurang lebih sama dengan sektor swasta (Canning, 1999).

Setiap jenis infrastruktur mempunyai pola masing – masing dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mempunyai implikasi pada kebijakan dalam menentukan jenis dan investasi yang disalurkan karena pasar cenderung menyediakan modal untuk merespon sinyal dari harga yang menggambarkan keuntungan privat (private benefit) dengan mengabaikan eksternalitas. Karena itu, jika terjadi eksternalitas yang besar, dibutuhkan intervensi pemerintah agar alokasi dana efisien.

Pengadaan infrastruktur merupakan hasil kekuatan penawaran dan permintaan, ditambah dari kebijakan publik (Canning, 1998). Kebijakan publik memainkan peran yang besar terutama karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga pada pengadaan infrastruktur. Namun peningkatan pengadaan infrastruktur terhadap pendapatan tidak dapat diinterprestasikan sebagai elastisitas pendapatan dari permintaan (income elastivisty of demand) kecuali biaya infrastruktur sama di semua negara. The World Bank menunjukkan biaya pembangunan jalan di negara berpendapatan menengah kurang lebih 2/3 dari negara kaya dan negara miskin, hal ini menunjukkan bahwa hubungan GDP per kapita dengan infrastruktur merupakan hasil interaksi yang kompleks lebih dari sekedar penawaran dan permintaan.

Pengeluaran untuk infrastruktur juga merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dimulai oleh David Aschauer (1989) yang meneliti mengenai dampak investasi publik terhadap produktivitas sektor swasta. Hasilnya menunjukkan modal publik adalah produktif dan investasi publik harus ditingkatkan untuk mendorong perekonomian. Selama periode 1949 – 1985, peningkatan 1 % dari stok modal publik di USA akan meningkatkan output sebesar 0,4 %. Selain itu underinvestment pada infrastruktur di USA sejak tahun 1968 baru mempunyai pengaruh lima tahun kemudian (Sturm, 1996).

Munnell, dengan fungsi produksi Cobb Douglas, mendukung dampak yang kuat dan signifikan dari infrastruktur publik pada pertumbuhan produktivitas di 48 negara bagian USA selama tahun 1970 – 1986. Variabel yang digunakan meliputi jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas air minum, gas, listrik dan infrastruktur non militer lainnya serta mesin – mesin. Kesimpulannya modal publik mempunyai dampak positif pada produktivitas output dengan elastisitas sebesar 0,15 sedangkan modal swasta 0,31 atau elastisitas modal publik setengah dari modal swasta (Munnell, 1990).

Penelitian lainnya menggunakan fungsi agregat biaya (Aggregate Cost Function) untuk mengestimasi marginal produktivitas dari modal publik dengan melihat perannya dalam mengurangi biaya produksi sektor swasta. Berndt dan Hansson (1992) melaporkan bahwa modal publik merupakan faktor yang signifikan dalam mengurangi biaya produksi di Swedia. Nadiri dan Mamuneas (1994) menemukan hal yang sama untuk 12 sektor industri manufaktur di Amerika Serikat. Penelitian Feltenstein dan Ha (1995) dengan fungsi biaya translog pada industri di Mesiko menyimpulkan bahwa listrik dan komunikasi menurunkan biaya produksi sebaliknya transportasi justru cenderung meningkatkan biaya produksi, hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan transportasi sebagai sektor terakhir bagi tenaga kerja sehingga pengeluaran pada sektor ini cenderung tidak produktif dan justru meningkatkan beban pajak.

McGuire menunjukkan bahwa modal publik mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap produk bruto negara – negara di Amerika Serikat. Variabel jalan memberikan pengaruh yang paling besar sedangkan air dan saluran pembuangan memberikan dampak yang kecil sementara modal publik lainnya tidak signifikan secara statistik. Sturm (1995) juga menyimpulkan bahwa jenis infrastuktur yang berbeda dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda.

Summers & Heston (1991) serta Pritchett (1996) menyatakan bahwa investasi akan menghasilkan efektivitas produktivitas infrastruktur yang berbeda di setiap negara. Ini disebabkan perbedaan tingkat efisiensi sektor publik dan nilai investasi dalam pembangunan infrastruktur. Hulten (1996) menyatakan manajemen dan penggunaan yang efisien dari infrastruktur jauh lebih penting daripada kuantitas sehingga dalam perhitungannya sebaiknya memasukkan unsur kualitas dan efisiensi penggunaan.
2.2. Faktor Institusional

Pentingnya peran institusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi telah lama diketahui dari sejak Adam Smith hingga David Landes (1998) dan Pemenang Nobel 1993 Douglass North. Institusi sendiri didefinisikan dalam spektrum yang luas. Ada yang mengacu sebagai aturan main di dalam masyarakat seperti yang digunakan oleh North (1990) atau juga pengaruh atau hambatan baik formal maupun informal dalam bidang ekonomi, politik dan interaksi sosial. Dari perspektif ini dapat diketahui bila institusi yang baik maka akan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi.

Akhir-akhir ini ada peningkatan kembali minat para ilmuwan untuk meneliti tentang hubungan institusi dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan yang sedang tumbuh Seperti penelitian Bank Dunia tahun 1993 dan 1997 serta Stiglitz tahun 1998. Biasanya dalam analisis empirical tersebut mengunakan 3 ukuran untuk institusi. Indikasi yang pertama adalah kualitas governance termasuk tingkat korupsi, hak-hak politik, efisiensi sektor publik seperti alokasi anggaran dan pelayanan masyarakat dan peraturan. Yang kedua adalah tentang perlindungan hukum terhadap kepemilikan pribadi dan penegakan hukum yang konsisten. Terakhir yaitu tentang karakteristik sosial seperti suku bangsa, agama, demografi dan lain-lain dan kepemimpinan politik di setiap tingkatan.

Penelitian terbaru akhir-akhir ini semakin menegaskan hipotesis bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas setiap negara tergantung dari faktor-faktor institusional dan kebijakan pemerintah yang disebut juga governance infrastructure (Hall & Jones, 1999; Kaufmann, Kray, & Zoido-Lobaton, 1999b; Keefer & Knack, 1997; Knack & Keefer, 1995; Roll & Talbott, 2001).

Berdasarkan penelitian dari Steven Globerman dan Daniel Shapiro yang menggunakan Foreign Direct Investment (FDI) sebagai variabel terikat dan kebijakan politik, institusi dan penegakan hukum sebagai variabel bebasnya. Memang sulit untuk mengukur pengaruh atribut kebijakan politik secara statistik. Dalam penelitian ini diukur pengaruh dari governance infrastructure terhadap FDI pada 144 negara maju dan berkembang selama 1995-1997. Digunakan indeks institusional yang dikembangkan oleh Kaufmann, Kraay dan Zoido-Lobaton (1999) untuk mengukur faktor-faktor institusional. Ada 6 indeks yang dikembangkan termasuk aturan hukum, pengaturan lingkungan dan suap. Hasilnya secara jelas mengindikasikan faktor institusional merupakan faktor yang penting untuk FDI baik arus masuk maupun keluar.

Governance infrastructure tidak hanya infrastruktur yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi secara baik dan menciptakan iklim yang baik untuk FDI. Investasi pada modal manusia, infrastruktur fisik dan lingkungan juga penting. Dalam konteks FDI, tidak adanya tenaga kerja yang terdidik dan sehat menjadi hambatan yang serius. Ini berarti semakin tingginya populasi yang terdidik yang secara baik akan semakin menarik FDI (Mody & Srinivasan, 1998). Begitupula aturan lingkungan yang baik mungkin dapat meningkatkan biaya bisnis dan menghambat FDI. Di sisi yang lain, lingkungan yang bersih berarti kualitas hidup yang lebih baik yang akan menarik FDI. Sampai sekarang, hanya sedikit penelitian yang menghubungkan antara kebijakan lingkungan dengan FDI (List, 2001; Smarzynska & Wei, 2001 and Wheeler, 2001) dengan hasil yang tidak konsisten atau ambigu. Ini berarti, tidak ada hubungan yang konsisten dan negatif antara arus masuk FDI dengan tingkat lingkungan hidup yang baik.

Dalam penelitian ini, Globerman dan Shapiro, menghitung aspek pembangunan modal manusia dan standar lingkungan dengan Human Delepoment Index (HDI) yang dikembangkan oleh United Nations (UN) dan Enviromental Sustainability Index (ESI) yang dikembakan oleh Universitas Columbia, Universitas Yale dan World Economic Forum (WEF). Komposit HDI terdiri dari pendapatan per kapita, indeks tingkat pendidikan dan indeks tingkat kesehatan. Dalam penelitian ini HDI dan ESI merupakan beberapa faktor institusional yang akan di uji hubungannya dengan FDI.

Definisi governance infrastructure sama dengan pengertian dari infrastruktur sosial yang digunakan oleh Hall dan Jones (1999) yang mencakup institusi dan kebijakan. Governance infrastructure berbeda dengan infrastruktur fisik dan modal manusia. Infrastruktur fisik atau publik secara konvensional berarti investasi dalam bidang konstruksi, pemeliharaan, komunikasi, transportasi dan jaringan. Modal manusia merupakan tangible investments pada penduduk terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mengacu kepada Vining dan Weimer (2001) yang mendefinisikan infrastruktur secara luas termasuk modal manusia dan infrastruktur fisikal untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan.

Governance infrastructure berbeda dengan modal sosial. Modal sosial mengacu kepada jaringan dan nilai bersama yang mendorong kerjasama sosial, kepercayaan dan akhirnya pertumbuhan ekonomi (Knack & Keefer, 1997; OECD, 2001). Tidak seperti modal fisik dan governance infrstructure, modal sosial berlandaskan hubungan sosial yang transaksinya terdiri dari sanksi dan kepercayaan (Humprey & Schmitz, 1998), yang bagian dari sanksi itu (hukum, peraturan) merupakan bagian dari governance infrastucture. Tetapi dalam penelitian ini modal sosial tidak gunakan. Karena pengukuran modal sosial ini menghadapi dua kendala yaitu tidak ada literatur pendukung yang mempunyai persepsi yang sama tentang modal sosial dan berhubungan dengan yang pertama bahwa bentuk dari jaringan sosial dapat diperlihatkan dalam berbagai cara.

Hasil penelitian ini mengindikasikan secara jelas tentang pentingnya governance infrastructure terhadap FDI. Pada sebagian besar negara, baik arus masuk maupun keluar mempunyai hubungan yang positif dengan faktor-faktor institusi. Untuk faktor kebijakan politik juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap FDI. Sedangkan indeks modal manusia baik indeks pendidikan maupun kesehatan berpengaruh positif terhadap FDI. Yang menarik adalah tingkat lingkungan bahwa ternyata semakin baik indeks lingkungan maka akan mendorong, daripada menghambat, FDI masuk.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini penulis hanya mengambil sebagian faktor saja yaitu pelayanan masyarakat (dilihat dari produktivitas pegawai pemerintah), karakteristik regional (proporsi penduduk perkotaan) dan anggaran yang disalurkan untuk pembangunan wilayah.
3. Metodologi Penelitian

3.1. Model

Model yang digunakan didasarkan pada model Barro (1990) dengan infrastruktur sebagai input bagi agregat produksi (Canning & Pedroni, 1999) dan pengembangan institusi sebagai faktor-faktor produksi (Esfahani, 1999 dan Aron, 2000). Asumsi yang digunakan Barro adalah total faktor produksi mempunyai bentuk log Ait = ai + bt, yang merupakan fixed effect dari masing – masing propinsi dengan index i dan pertumbuhan produktivitas Indonesia secara keseluruhan dengan index t. Dan juga diasumsikan adanya suatu tingkat optimal dari infrastruktur yang dapat memaksimalkan laju pertumbuhan. Jika infrastruktur berada di bawah pertumbuhan yang memaksimalkan infrastruktur tersebut maka adanya penambahan infrastruktur akan meningkatkan tingkat output sebaliknya jika berada di atas tingkat optimal maka penambahan infrastruktur akan mengurangi tingkat output.

Selain itu variabel bebas dan terikat diasumsikan stasioner sehingga galat dari persamaan juga stasioner sehingga persamaan tersebut dapat diestimasi secara langsung. Pada analisa deret waktu estimasi terhadap hubungan antara variabel yang non stasioner dan tidak terkointegrasi akan menghasilkan galat yang non stasioner sehingga menghasilkan parameter yang tidak konsisten. Namun Kao (1997) menunjukkan bahwa pada analisa panel data, estimasi parameter dengan model efek tetap akan konsisten meskipun hubungan yang diestimasi tidak memberikan hubungan kointegrasi. Sedangkan pooling pada kerat lintang dapat mengurangi gangguan pada deret waktu (Canning, 1999, 7).

Penggunaan ukuran fisik infrastruktur dalam model lebih baik dibandingkan dengan penggunaan besarnya investasi pada infrastruktur karena dapat mengurangi pengaruh biaya investasi per satuan unit yang berbeda – beda untuk setiap daerah akibat adanya perbedaan tingkat efisiensi penggunaan dana. Summers dan Heston (1991) dan Pritchett (1996) menyatakan bahwa setiap negara mempunyai tingkat efektivitas yang berbeda dalam pengadaan infrastruktur yang disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat efisiensi pada sektor publik dan biaya pengadaan infrastruktur itu (Canning, 1998). Di Indonesia, ini terlihat dari perbedaan harga untuk jenis pekerjaan yang sama di daerah yang berbeda karena letak geografis, kemudahan dalam pencapaian wilayah jarak ke sumber material dan sebagainya. Meskipun demikian, ukuran fisik infrastruktur tidak dapat mengkoreksi secara penuh kualitas infrastruktur. Huken (1996) berargumentasi bahwa manajemen dan pengunaan yang efisien dari infrastruktur jauh lebih penting dari pada kuantitasnya (Canning, 1998).

Pertumbuhan infrastruktur dengan pendapatan pada jangka panjang berhubungan erat dengan model yang digunakan. Pada model pertumbuhan neoklasik (eksogenous), pertumbuhan tekonologi mendorong pertumbuhan jangka panjang sedangkan pada model pertumbuhan endogenous penambahan akumulasi modal dapat memberikan dampak jangka panjang. Pada model pertumbuhan eksogenous adanya kejutan pada infrastruktur hanya memberikan dampak yang sementara (transitory effects) sedangkan pada model pertumbuhan endogenous kejutan pada infrastruktur memberikan dampak yang tetap pada pendapatan.

Pada penelitian ini, model yang digunakan mempunyai bentuk:

I-α-β-γ-δ

Yit = Ait Kit α Hit β Xit γ Iit δ Lt (3.1)

Y adalah produk domestik regional bruto, A total faktor produksi (total factor productivity), K adalah modal fisik (physical capital), H adalah modal manusia (human capital), X adalah modal infrastruktur (infrastructure capital), I adalah faktor institusional (institutional factors), dan L adalah jumlah penduduk (population), i = indeks propinsi dan t adalah indeks waktu.

Masing – masing suku dibagi dengan jumlah penduduk dan dilogkan menjadi:

yit = ait + α kit + β hit + γ xit + δ lit + Uit (3.2) atau

yit = ait + α kit + β hit + ∑ γ xit + ∑ δ lit + Uit (3.3)
Infrastruktur diagregasi menjadi empat jenis infrastruktur menjadi:

yit = ait + α kit + β hit + φjlnit + ϕ telit + λ airit + θ lisit + ∑ δ lit + Uit (3.4)

Kemudian faktor institusional dibagi ke dalam 4 bagian menjadi: yit = ait + α kit + β hit + φjlnit + ϕ telit + λ airit + θ lisit + δ pnsit + κ bpit + χ brit

+ ν dit + Uit (3.5) atau

PDRBit = ait + α kapit + β pendit + φjalanit + ϕ telponit + λ airit + θ listrikit + δ pnsit + κ bpit + χ brit + ν propit + Uit (3.5)

PDRB adalah pendapatan / kapita di setiap propinsi dengan harga konstan 1993. Jln adalah panjang jalan per kapita yang tersedia di setiap propinsi pada tahun yang bersangkutan (km/kapita). Panjang jalan yang digunakan adalah semua jalan yang termasuk dalam golongan jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten / kotamadya maupun jumlah jalur yang ada tetapi hanya mengambil jalan yang dalam kondisi bagus dan sedang saja. Ini diambil karena jalan yang rusak dan rusak parah tidak atau hanya sedikit saja mempunyai nilai ekonomis.

Tel adalah jumlah telpon per kapita di setiap propinsi (unit/kapita) yang meliputi seluruh sambungan telpon induk/ pelanggan, telpon umum dan sambungan telpon wartel.

Air adalah jumlah kapasitas air bersih per kapita yangdisalurkan disetiap propinsi (m3 per kapita) yang tercatat oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

Lis adalah produksi listrik per kapita (Mwh/kapita) yang dihasilkan di setiap propinsi yang digunakan oleh konsumen pengguna jasa listrik baik rumah tangga, badan sosial, badan pemerintah, industri dan sebagainya yang tercatat oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) setempat.

Prop atau Proporsi penduduk perkotaan adalah konsentrasi jumlah penduduk perkotaan disetiap provinsi yang dibagi terhadap total jumlah penduduk setiap provinsi.

Kap adalah investasi non infrastruktur per kapita di setiap propinsi yang merupakan nilai kumulatif dari investasi non infrastruktur (PMDN maupun PMA) tahun ini ditambahkan investasi tahun – tahun sebelumnya yang telah terdepresiasi sebesar 6 % per tahun.

Pend adalah modal manusia per kapita yang merupakan indeks pendidikan penduduk per propinsi antara 0 s/d 1 dalam bentuk persentase. Jadi jumlah penduduk yang bersekolah lulusan SMP, SMA hingga perguruan tinggi dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah penduduk di atas 10 ke atas. Ini dengan asumsi bahwa lulusan SD ke bawah hanya mempunyai pengaruh yang kecil terhadap perubahan ketrampilan sehingga kecil pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

PNS adalah jumlah pegawai negeri sipil yang ada pada setiap provinsi dibagi dengan total jumlah penduduk diprovinsi tersebut.

BP adalah total jumlah biaya pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat dibagi terhadap total jumlah penduduk. Jadi biaya pembangunan daerah per kapita.

BR adalah total jumlah biaya rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dibagi terhadap total jumlah penduduk. Jadi biaya rutin daerah per kapita.
3.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dari The Classical Linear Regression Model dan Multiple Linear Regression Model adalah variabel bebas tidak berkorelasi dengan galat (ε), tidak ada kelinearitas yang eksak antar variabel penjelas, tidak ada korelasi antara dua galat (non autocorrelation) atau galat εi dan εj independent (cov(εi,εj) = 0 untuk i ≠ j), galat mempunyai distribusi normal dengan rerata (expected value) sama dengan nol, E( εi) = 0 dan varians setiap galat (εi) konstanta atau homoskedastis (homoscedasticity/ equal variance) var ( εi) = E[εi – E [εi]]2 = E [εi2] = σ2 .

Teorema Gauss-Markov menyatakan bahwa dengan asumsi di atas maka estimator OLS merupakan estimator yang BLUE (The Best Linear Unbiased Estimator). Linear berarti fungsinya linear dari variabel acak, tidak bias jika C adalah penduga dari C maka E[C] = C dan E(σ2) = σ2, efisiensi berarti variansinya paling tidak sekecil varians dari penduga lain.

Untuk mengetahui apakah adanya pelanggaran terhadap asumsi dasar, dilakukan pengujian terhadap heteroskedastisitas, autokorelasi dan kolinearitas berganda. Model panel data merupakan perluasan dari model regresi klasik sehingga penanganan terhadap ketiga masalah di atas sama seperti pada persamaan tunggal.
4. Pemilihan Model Untuk Data Indonesia

a. Pengujian F untuk Pooled dan Fixed Effect

H0: αi = 0 (pembatasan intersep adalah sama) H1: αi ≠ 0

22

(Fixed R − Pooled R )/(N −1)

=

NT K − N −K 2

F , (1 − Fixed R ) (NT − N − K ) R2Pooled = R Squares dari Model Pooled = 0.743228 R2Fixed = R Squares dari Model Efek Tetap = 0.983008 N = Jumlah provinsi (26 provinsi) T = Jumlah waktu (11 tahun) K = Jumlah variabel bebas (10 variabel) Fuji = {(0.983008-0.743228)/25}/ (1-0.983008/250) = 141.1135 Sedangkan F10,250 dari tabel adalah 1.85 (proxy dengan tingkat kepercayaan 5 %). Jadi karena Fuji lebih besar dari F tabel maka model yang tepat untuk karakteristik data ini adalah model efek tetap.

b. Pengujian Hausman untuk Fixed Effect dan Random Effect

H0: Adanya rerata gangguan antar individu (Random effect)

H1: Tidak ada rerata gangguan antar individu (Fixed Effect)

H = (βFE-βRE)1(∑FE-∑RE)-1(βFE-βRE)

FE = Matriks koefisien estimator dari model efek tetap

RE = Matriks koefisien estimator dari model efek acak

∑FE = Matriks kovarian koefisien estimator model efek tetap

∑RE = Matriks kovarian koefisien estimator model efek acak

Berdasarkan hasil perhitungan Hausman ialah 56,4292. Sedangkan χ2 dari tabel

dengan derajat kebebasan 9 dan tingkat kepercayaan 95 % ialah 16.919 Jadi karena hasil hitung lebih besar dari tabel maka H0 ditolak dan dipilih model efek tetap.

4.1 Pengujian Asumsi

Hasil pemilihan model di atas dapat diketahui bahwa model efek tetap ternyata yang paling sesuai dengan data Indonesia 1993 – 2003. Tetapi model di atas belum tentu terbebas dari masalah-masalah asumsi klasik agar hasil yang didapatkan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Oleh karena itu perlu pengujian-pengujian lebih lanjut dan dilakukan perlakuan-perlakuan (treatments) yang tepat agar dapat menghilangkan masalah tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas seperti di bawah ini.

Berdasarkan pengujian Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi ada beberapa masalah yang timbul tetapi setelah dilakukan beberapa kali treatment maka semua asumsi tersebut dapat dipenuhi.

Berdasarkan hasil di atas maka dipilih model efek tetap (Fixed Effect Model) untuk menjelaskan karakteristik data. Setelah semua uji dan perlakuan yang diperlukan dilakukan maka didapat R2 sebesar 0,982241. Berarti kesepuluh (10) variabel bebas (akumulasi investasi non infrastruktur, infrastruktur jalan, air bersih, listrik, telepon, konsentrasi penduduk perkotaan, produktivitas PNS, belanja pembangunan, belanja rutin dan tingkat pendidikan suatu daerah ) tersebut dapat menjelaskan 98,2241 % dari variabel terikat yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan dari hasil regresi didapatkan yaitu:

Tabel. Hasil Regresi

Keterangan: * signifikan pada tingkat kepercayaan 5 %

Dari hasil di atas, berdasarkan uji t diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji F juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan model ini dapat diterima untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi karena nilai F-statistic yang jauh lebih besar dari F tabel dengan derajat kebebasan 10 dan 250 (memakai proxy) yaitu 1,87.

4.2 Analisa Hasil Regresi

Dari hasil regresi dilakukan analisa untuk melihat kontribusi infrastruktur ekonomi (jalan, listrik, telepon dan air) dan faktor institusional (PNS, proporsi penduduk perkotaan, belanja rutin dan belanja pembangunan) dan membandingkannya dengan investasi non infrastruktur. Dari hasil regresi juga akan dibandingkan nilai faktor endowment atau technological progress dari masing-masing propinsi.

4.2.1 Analisa Variabel-variabel Bebas

Dari hasil regresi terlihat semua variabel bebas signifikan dengan elastisitas 0,012 untuk investasi non infrastruktur, 0,063 untuk jalan, -0,0057 untuk listrik, 0,022 untuk air bersih, 0,027 untuk telepon, -0,017 untuk proporsi penduduk perkotaan, 0,27 untuk PNS, 0,045 untuk belanja rutin, 0,031 untuk belanja pembangunan, 0,088 untuk pendidikan.

Elastisitas yang paling besar untuk faktor institusional adalah pada jumlah Pegawai Negeri Sipil/kapita. Setiap peningkatan 1% PNS maka menghasilkan pertumbuhan 0,27%. Peningkatan ini bisa diartikan dalam dua hal yaitu peningkatan kuantitas dan peningkatan dalam hal kualitas pelayanan publik. Peningkatan kuantitas terutama dibutuhkan untuk didaerah-daerah terutama dalam bidang kependidikan, sedangkan peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan di kota-kota besar agar peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi lebih baik lagi.

Faktor pendidikan juga mempunyai elastisitas yang besar. Jadi setiap kenaikan 1% indeks pendidikan di Indonesia maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,088%. Ini dikarenakan tingkat pendidikan kita yang masih sangat rendah. Pada tahun 1993 jumlah lulusan SMA hingga Perguruan tinggi sebesar 13,39% (dengan 11,56% lulusan SMA dan sederajat) dan tahun 2003 menjadi 20,86% (dengan 16,62% lulusan SMA dan sederajat).

Meskipun sejak 1994 Indonesia telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun guna meningkatkan sumber daya manusia namun kebijakan ini tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Tahun 2003 hanya 0,08% penduduk Indonesia yang lulus S2/S3, 1,74% yang lulus S1 dan 1,53% yang lulus D1/D3. Sedangkan yang lainnya sekitar 16,62% lulusan SMA, 16,53% lulusan SMP, 30,96% lulusan SD dan 29,29% tidak mempunyai ijazah sama sekali. Terlihat Program Wajib Belajar 9 tahun masih jauh dari harapan karena masih lebih dari 60% penduduk Indonesia belum lulus SMP. Tanpa adanya kebijakan baru yang lebih progresif maka program tersebut akan sukar untuk diwujudkan karena pertumbuhan tingkat pendidikan per kapita hanya 5,58% per tahun.

Rendahnya tngkat pendidikan juga diakibatkan oleh rendahnya daya tampung sekolah yang kurang akibat prasarana yang tidak mencukupi. Dari 875.054 ruang kelas SD swasta dan negeri hanya 42% dalam kondisi baik. Sedangkan untuk SLTP dari 177.594 kelas 87% dalam kondisi baik.

Untuk faktor infrastruktur yang mempunyai elastisitas terbesar adalah jalan. Untuk kenaikan panjang jalan perkapita sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,063%. Jalan yang di pakai disini adalah yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi yaitu jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan yang rusak. Untuk pengembangan infrastruktur didaerah-daerah maka pemerintah harus lebih mendahulukan pembangunan jalan karena mempunyai elastisitas yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan elastisitas belanja rutin lebih tinggi daripada belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,045% dan 0,031%. Ini dikarenakan anggaran belanja rutin lebih besar daripada anggaran belanja pembangunan di daerah. Pada tahun 1993 anggaran belanja rutin perkapita sebesar 28.197 rupiah dan belanja pembangunan perkapita sebesar 22.166

rupiah sedangkan pada tahun 2003 anggaran belanja rutin perkapita menjadi 147.165 rupiah dan belanja pembangunan perkapita menjadi 131.670 rupiah.

Belanja rutin dalam struktur pengeluaran masih memiliki kontributor yang dominan bila dibandingkan dengan belanja pembangunan. Dari kontribusi belanja rutin ini dapat dilihat kondisi suatu negara, apabila kontribusinya makin kecil maka negara tersebut sudah maju. Pada saat krisis pada tahun 1997/1998 belanja rutin pemerintah menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 65,03% tetapi efisiensi yang dilakukan pemerintah cukup berhasil yaitu 59,60% tahun 1999 dan 56,58% tahun 2000.

Dalam struktur belanja rutin, peranan belanja pegawai sangat dominan walaupun terus mengalami penurunan yaitu sebesar 38,09% pada 1997, 25,34% tahun 1998, 21,35% pada tahun 1999 dan turun lagi menjadi 19,73% tahun 2000.

Kontribusi belanja pembangunan secara bertahap mengalami kenaikan rata-rata 3% per tahun. Pada tahun 1997 kontribusinya sebesar 34,97% dan tahun berikutnya yaitu 1998, 1999 dan 2000 menjadi 37,26%, 40,40% dan 43,42%.

Untuk setiap pertumbuhan jumlah sambungan telepon 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,027%. Bila mengikuti model Canning maka elastisitas telepon seharusnya 0,144. Ini disebabkan dipakai. Data ini juga hanya menggunakan satuan sambungan telepon (sst) yang fixed line dan bukan data jumlah pulsa yang terpakai selama satu tahun dan tidak mengikutsertakan data pelanggan untuk telepon bergerak.

Kualitas jasa telepon di Indonesia juga sangat rendah. Pada tahun 1989 tingkat kegagalan sebesar 5,75 /subscriber/bulan sementara pada tahun 1993 turun menjadi 2,6/subscriber/bulan (World Bank, 1995). Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang 0,0045/subsciber/bulan. Singapura 0,0109, Thailand 0,043, Philipina 0,06 dan Malaysia 0,065.

Tingkat elastisitas air bersih sebesar 0,022. Ini berarti setiap peningkatan 1% air bersih maka akan meningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,022%. Elastisitas ini positif tetapi kecil. Ini dikarenakan banyak daerah yang masih menggunakan air sumur dan sungai yang tidak tercatat disini. Data ini menggunakan catatan PDAM setempat.

Walaupun secara perlahan penduduk terutama yang diperkotaan mulai beralih menggnakan air bersih dari PDAM yang ditunjukkan dengan tingkat kenaikan rata-rata 7,31% dari tahun 1993 sebesar 5,68 m3 air bersih per kapita menjadi 9,84 m3 air bersih perkapita pada tahun 2003. Ini berarti perlu pertumbuhan penggunaan air bersih yang lebih besar lagi agar dapat meningkatkan pertumbuhan.

Sedangkan investasi non infrastruktur memberikan nilai elastisitas 0,012. Hal ini sesuai dengan hipotesa bahwa investasi memberikan hasil yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan. Tetapi ini cukup kecil bila dibandingkan dengan elastisitas dari pembangunan pendidikan dan infrastruktur seperti jalan, telepon dan air. Oleh karena itu, akan lebih baik bila membangun pendidikan dan infrastruktur masyarakat untuk menunjang pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi.

Variabel bebas lain signifikan tetapi bernilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu listrik dan proporsi penduduk perkotaan. Krisis listrik mulai dialami oleh Indonesia, di Sumatra dan daerah lainnya sudah tejadi pemadaman listrik secara bergiliran. Pasokan energi listrik yang tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan disebabkan oleh pembangunan pembangikit yang tidak mencukupi, kenaikan yang tinggi serta operasional yang tidak optimal.

Hasil penelitian Anas terhadap 306 perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa akibat kekurangan tenaga listrik maka 64% perusahaan mempunyai generator listrik sendiri dan 18% investasi perusahaan ditujukan untuk infrastruktur listrik, sehinga perusahaan-perusahaan besar harus membayar US$ 0,07/KWh untuk memproduksi listrik sementara perusahaan kecil membayar US$ 1,68/KWh (Anas, 1996). Sedangkan menurut Sunggu Aritonang, Direktur Niaga dan Pelayanan PLN bahwa PLN tidak dapat menambah pelanggan baru lagi karena harus mengutamakan pelanggan lama dahulu ditengah keterbatasan kapasitas listrik PLN.

Sampai dengan tahun 1990, seluruh produksi listrik dihasilkan oleh PLN. Namun sejak 1990 perusahaan swasta mulai meningkat. Pada tahun 1997 kontribusi PLN hanya mencapai 54,52% kapasitas listrik nasional. Namun mayoritas kontribusi non PLN hádala PLTD dan sebagian kecil berupa PLTA dan PLTG yang umumnya digunakan untuk kepentingan sendiri (Notodisuryo, 1997).

Kapasitas produksi listrik nasional meningkat 2,3 kali lipat dari 35.856.020 MWh (1993) menjadi 89.025.854 MWh (2003) dengan tingkat pertumbuhan 9,77% per tahun. Namun produksi listrik di Indonesia sangat tidak merata, kapasitas produksi listrik di Jawa dan Bali meliputi 81,03% dari kapasitas terpasang listrik diseluruh Indonesia. Sementara kapasitas listrik di Sumatera mencapai 12,24%, Kalimantan 3,28%, Sulawesi 2,14% dan yang lainnya 1,31%. Kapasitas produksi listrik di Jakarta saja 21,54% dan Jawa Barat 28,9% dari Kapasitas terpasang secara nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat besar.

Data yang digunakan untuk melakukan regresi adalah data yang tercatat di PLN. Berdasarkan keterangan di atas maka banyak industri atau lembaga swasta lainnya yang mempunyai pembangkit listrik sendiri yang tidak tercatat disini. Listrik menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi karena setiap investor yang akan masuk harus mengeluarkan dana tambahan untuk pembangkit listrik sedangkan PLN sudah tidak dapat menambah pelanggan baru lagi untuk sementara ini.

Sedangkan untuk proporsi penduduk perkotaan setiap kenaikan 1% maka akan menurunkan tingkat pertumbuhan 0,017%. Ini disebabkan semakin bertambahnya penduduk perkotaan secara tidak terkendali yang menyebabkan pertambahan penduduk di perkotaan tidak lagi mendorong pertumbuhan tetapi malah menurunkan tingkat pertumbuhan. Bila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada tahun 1993 sebesar 2,76% atau sekitar 659.184 jiwa dan tahun 2003 sebesar 6,36% atau sekitar 2.188.900 jiwa. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka semakin meningkat karena daya tampung pekerjaan semakin menurun di perkotaan sehingga pertambahan penduduk diperkotaan harus dikendalikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan lagi.

Penggunaan investasi yang tidak efektif menyebabkan tambahan investasi hanya memberikan konstribusi yang sedikit dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hulten memperlihatkan bahwa negara dengan pendapatan rendah dan menengah yang menggunakan infrastrukturnya secara tidak efisien akan menerima kerugian dalam bentuk keuntungan yang lebih kecil dari yang seharusnya. Manajemen dan penggunaan yang efisien dari infrastruktur jauh lebih penting daripda kuantitasnya. Hal ini terlihat dari perbedaan laju pertumbuhan antara Afrika dan Asia dimana kurang lebih seperempat bagian dari perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam penggunaan sumber­sumber infrastrukturnya (Hulten, 1996).

4.2.2 Analisa Faktor Endowment per Wilayah

Dari Analisa Faktor per wilayah diketahui bahwa Kalimantan Timur, Jakarta dan Riau mempunyai Faktor Endowment yang tinggi yaitu 14.643.689, 10.650.741, dan 8.707.193 dalam rupiah per kapita. Dari rata-rata tingkat pendapatan per kapita secara nasional (sekitar 3.925.365) maka hanya 9 propinsi saja yang berada di atas rata-rata tersebut yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Irian Jaya. Ini menunjukkan ketimpangan yang besar antar propinsi.

Untuk rata-rata per pulau, Pulau Kalimantan mempunyai rata-rata tertinggi secara nasional yaitu 6.365.395 walaupun Kalimantan sendiri juga mempunyai ketimpangan yang tinggi antar propinsi di pulau tersebut (ditunjukkan dengan tingkat deviasi yang paling tinggi di antara pulau-pulau lain yaitu 5.519.108). Rata-rata terendah ditunjukkan oleh Pulau Sulawesi yaitu 1.987.391 dengan tingkat deviasi yang juga rendah yaitu 377.265.

Dari hasil pengujian homogenitas variansi dan Análisis of Variance (ANOVA).. Pengujian homogenitas variansi (Test of Homogeneity of Variances) bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya asumsi untuk ANOVA yaitu apakah ke lima Pulau tersebut mempunyai variansi yang sama. Hipotesis untuk kasus ini ialah:

H0: Variansi dari kelima pulau adalah identik

H1: Variansi dari kelima pulau adalah tidak identik

Terlihat probabilitas dari nilai Levene adalah 0,048. Berarti berada dibawah tingkat kepercayaan 0,05 sehingga asumsi H0 ditolak dan variansi pendapatan per kapita dari kelima pulau itu tidak identik.

Sedangkan uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata (mean) pendapatan per kapita kelima pulau identik. Hipotesis untuk kasus ini ialah:

H0: Kelima rata-rata Pulau adalah identik

H1: Kelima rata-rata Pulau adalah tidak identik

Dari hasil perhtungan ANOVA didapatkan nilai probabilitas hitungnya 0,219 > 0,05 sehingga H0 diterima bahwa rata-rata pendapatan per kapita kelima pulau adalah identik.

Dari hasil perhitungan manual dan perhitungan statistik maka dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan rata-rata terbesar justru antar propinsi didalam pulau tersebut sedangkan tingkat kesenjangan antar pulau lebih kecil.

5. Rekomendasi

Dengan menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dapat disusun suatu model untuk mengetahui kontribusi masing-masing faktor terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi menunjukkan bahwa infrastruktur dan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua variabel mempunyai kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecuali variabel laju pertumbuhan listrik per kapita.

Dari hasil regresi juga diketahui bahwa pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan PNS yang ada didaerah perkotaan dan kuantitas PNS yang ada daerah pedesaan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi. Yang kedua terbesar elastisitasnya adalah tingkat pendidikan, dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras baik dalam masalah anggaran maupun kurikulum pendidikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk konsentrasi penduduk diperkotaan yang terus semakin meningkat maka pemerintah harus melakukan pengendalian agar tingkat pertumbuhan dapat lebih baik lagi. Pengendalian ini bisa berupa pembangunan yang lebih merata lagi terutama dipedesaan agar penduduk bisa lebih menyebar lagi. Pengendalian juga bisa berbentuk transmigrasi penduduk agar tidak terkonsentrasi diperkotaan atau di Jawa saja. Hal ini dilakukan karena pertambahan penduduk di perkotaan yang pada awalnya mungkin berpengaruh positif buat pertumbuhan ekonomi menjadi berpengaruh negatif sekarang.

Pengamatan selanjutnya adalah pemerintah harus lebih memprioritaskan pengembangan dan pembangunan faktor institusional dan pendidikan serta infrastruktur terutama pengembangan jalan daripada investasi non infrastruktur lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi dan berkesinambungan.

Untuk infrastruktur, yang harus jadi perhatian adalah peningkatan kapasitas dan pelayanan PLN. Ini penting agar infrastruktur listrik tidak menjadi disinsentif buat investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk variabel jalan, telepon dan air mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Elastisitas terbesar ada pada sektor jalan. Jadi untuk infrastruktur didaerah-daerah lebih banyak membutuhkan pertumbuhan jalan dibanding yang lain. Mungkin ini disebabkan pengambilan data dari variabel air dan telepon, untuk air hanya yang tercatat di PDAM saja jadi yang banyak dipakai masyarakat pedesaan berupa iar sumur dan air sungai tidak tercatat sehingga pengaruhnya lebih kecil. Begitupula dengan telepon, data yang dipakai adalah satuan sambungan telepon, bila yang dipakai adalah jumlah pulsa yang terpakai mungkin pengaruhnya lebih besar di dalam perekonomian.

Dari hasil analisis faktor endowment antar wilayah maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan perbaikan kesenjangan didalam Pulau masing-masing daripada antar pulau. Tingkat kesenjangan tertinggi ada di Pulau Kalimantan dan terendah di Sulawesi. Tingkat kesenjangan ini lebih dikarenakan adanya sumber daya alam yang melimpah disuatu wilayah dibandingkan dengan perbedaan kemampuan teknologi atau pendidikan kecuali di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Aron, J., Political, Economic and Social Institutions: A Review of Growth Evidence. Working Paper Series of the Centre for the Study of African Economies, Institute of Economics and Statistics, University of Oxford, 1997.

Aron, J., Growth and Institutions: A Review of the Evidence. World Bank Research Observer, 2000.

Aschauer, David Alan, Is Public Expenditure Productive? Journal of Monetary Economics 23. 1989.

Aschauer, David Alan, Public Investment and Productivity Growth in The Gorup of Seven. Economic Perspectives 13. 1989.

Aziz, I. J., Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 1994.

Baltagi, Badi H., Econometric Analysis of Panel Data 2nd edition. John Wiley and Sons.Chichester. 2001.

Barro, Robert and Jong- Wha Lee, Data Set for a Panel of 138 Countries, manuscript, 1994.

Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth, New York, McGraw-Hill Inc., 1995.

Canning D, A Database of World Infrastructure Stocks 1950 – 1995. The World Bank, Policy Research Working Paper No. 1929.

Canning D, Infrastructure’s Contribution to Aggregate Output, The World Bank, Policy Research Working Paper No. 2246.

Esfahani, Hadi Salehi and Maria Teresa Ramirez, Institution, Infrastructure, and Economic Growth, Working Paper, University of Illinois at Urbana-Champaign, November 1999.

Globerman, Steven and Daniel Shapiro, Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure, World Development Vol. 30, No 11, pp. 1899-1919, 2002.

Greene, William H., Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

Gujarati, Damodar N., Basic Econometrics, 2nd ed., McGraw Hill International Editions, New York, 1988.

Hamberg, Daniel., Models of Economic Growth, Harper and Row Publisher, 1971.

Helliwel, J., Empirical Lingkages Between Democracy and Economic Growth. NBER Working Paper No. 4066, 1992.

Holtz-Eakin, D and Schwartz, A.B, Infrastructure in a Structural Model of Economic Growth, Regional Science and Urban Economics, vol. 25, p. 131-135, 1995.

Hsiao, C, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Judge, George G., Carter R. Hill, William E. Griffiths, Helmut Lutkepohl, and Tsoung-Chao Lee, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, John Wiley and Sons, Inc., 1982.

Kibritcioglu, Aykut and Selahattin Dibooglu, Long-Run Economic Growth: An Interdisciplinary Approach, Working Paper Number 01-0121 University of Illinois at Urbana-Champaign, 2001.

MIT Economics Department ., Macroeconomic Theory: Economic Growth, MIT., 2003.

Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfield., Econometrics Models and Econometric Forecasts, McGraw-Hill Book Co, New York, 1990.

Santoso, Singgih, Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5, Media Elex Komputindo. Jakarta. 2003.

Sibarani, Mauritz H. M., Kontribusi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (26 Propinsi di Indonesia Tahun 1983 – 1997), Thesis Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Depok. 2002.

Solow, Robert M., Growth Theory:An Exposition, Oxford University Press, 1987.

Strum, J.E, Kuper G.H and De Haan, J., Modelling Government Investment and Economic Growth on A Macro Level: A Review. CCSO Series No. 29.

Todaro, M.P., Economic Development, Harlow: Addison-Wesley, 2000.

Viaene, Jean-Marie and Itzhak Zilcha, Human Capital Formation, Income Inequality and Growth, Center for Economic Studies and Ifo Institute for Economic Research.,

Bookmarks (59) 0 Buka: 5490

Komentar (2)

	1. 25-01-2008 08:59
	Infrastruktur dan masalah institusional Secara empiris, sektor infrastruktur kita menghadapi kendala institusional yang sangat kronis sebagai akibat lemahnya perencanaan dan aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan proses pembebasan tanah.     Dalam proses pembebasan tanah selalu ada hambatan yang dilakukan oleh para calo dan spekulan tanah yang tidak saja merugikan investor tapi juga membuat kerugian kepada masyarakat pemegang hak tanah yang tanahnya akan dibebaskan baik itu oleh pemerintah maupun oleh investor bahkan para calo dan spekulan tanah tidak segan-segan memperkeruh persoalan dalam proses pembebasan tanah. Inilah salah satu biang keladi tingginya biaya ekonomi di Indonesia.     Ini semua sebagai akibat ketidak hadiran UU tentang Infrastruktur sebagai pondasi dan aturan main dalam segala kegiatan pembangunan dan investasi infrastruktur.     UU tentang Infrastruktur harus secepatnya di buat dan disahkan untuk menjamin kepastian hukum dan meniadakan segala bentuk hambatan dalam proses pembebasan tanah.     UU harus mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan, pembangunan dan investasi di sektor infrastruktur, meniadakan kehadiran para calo dan spekulan tanah yang seringkali membikin persoalan menjadi semakin kompleks dan keruh serta melindungi hak-hak masyarakat pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. IP: 124.81.148.124 Tamu

Alamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya

	2. 18-02-2008 12:20
	sistem rekrutmen sending please!!! tolong aku ya,,lg tugas akhir soalnya IP: 125.162.84.92 Tamu

Alamat e-mail ini telah diblok oleh spam bots, Anda membutuhkan Javascript untuk melihatnya

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2