|
(Irman G. Lanti) Kita baru saja memasuki tahap pertama dari pilkada secara langsung. Ada 226 pilkada yang diperhelatkan tahun ini. Sebagian besar (190) telah rampung digelar bulan ini. Dan 36 sisanya akan tersebar sepanjang Juli-Desember tahun ini. Ada beberapa hal yang terpantau pada pola elektoral dalam pilkada tahap pertama ini.
Pada proses pilkada putaran pertama ini tampak bahwa pola afinitas politik aliran tidak mengemuka. Ini terpantau dari dua hal. Satu, identifikasi partai politik pendukung calon yang tersamar di hampir semua kasus. Partai- partai politik tampaknya hanya benar-benar digunakan sebagai sarana untuk kandidasi. Banyak pengurus partai di berbagai daerah yang pada akhirnya hanya berkiprah sebagai political entrepreneur belaka yang menjajakan jasa kepada mereka yang ingin mendapatkan nominasi dari partai. Namun, terlepas dari permasalahan itu, terpetik pula adanya suatu pembelajaran dari pemilu- pemilu di tingkat nasional tahun lalu, di mana mesin-mesin partai politik tidak ampuh. Akibatnya, yang terjadi adalah pertarungan di antara individu-individu pasangan calon dan bukan antara calon yang dimajukan oleh partai-partai politik. Dua, hilangnya pola politik aliran dalam pilkada juga terpantau dari pola koalisi antarpartai pendukung kandidat. Tampak jelas bahwa tidak ada suatu struktur yang ajek dalam hal ini. Keputusan untuk melakukan koalisi hanya didasarkan pada kepentingan pemenuhan syarat kuantitatif. Yang terjadi kemudian adalah munculnya koalisi antara partai-partai yang pada perpolitikan tingkat nasional justru berseteru. Pola mesianik Yang tampak hilang pula dari beberapa pilkada yang telah dilangsungkan adalah pola mesianik. Pola ini sangat mengemuka dalam pilpres tahun lalu, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil sangat mengesankan dan untuk beberapa saat dalam proses pilpres menjadi muara dari segala pengharapan elektorat akan masa depan yang lebih baik. Tampak jelas pada pilkada kali ini tidak ada calon yang dipandang oleh masyarakat pemilih sebagai ”ratu adil”. Fenomena ini pun terpantau dari rendahnya voting turn-out dalam beberapa pilkada yang telah berlangsung. Kelesuan publik ini mengindikasikan rendahnya pengharapan elektorat terhadap kemampuan para pejabat publik di tingkat daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan rakyat. Seperti pada pilpres yang lalu, tidak mencuatnya suatu pola elektoral nonrasional tidak serta-merta menyeruakkan rasionalitas. Pada pilpres lalu kemenangan SBY bila ditelaah lebih teliti tidak lantas menjadikan rasionalitas sebagai perilaku dominan pemilih karena munculnya suatu pola mesianik yang sangat kentara. Demikian pula dalam pilkada. Satu hal yang bisa dijadikan indikator untuk menesiskan tidak berlakunya rasionalitas adalah pada rendahnya voting turn- out yang terbalik dengan tingginya voting turn-out pada pemilihan tingkat nasional. Padahal, pada negara-negara demokrasi maju yang pemilihnya sudah lebih rasional, pemilihan di tingkat lokal biasanya malah mempunyai voting turn-out yang lebih tinggi. Ini disebabkan isu- isu yang dipertaruhkan dalam pemilihan lokal biasanya adalah isu-isu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para pemilih. Bila demikian halnya, pola apakah yang muncul dalam pilkada? Tampaknya polanya sederhana saja. Massa pemilih cenderung memilih siapa yang mereka kenali walaupun hanya sebatas nama. Manakala para kandidat tidak mampu melancarkan kampanye yang substantif, dengan mengangkat isu-isu yang menjadi hirauan dari masyarakat lokal, maka para pemilih akan cenderung memilih posisi yang aman, atau dengan kata lain, akan berperilaku konservatif. Perilaku ini secara alamiah akan menguntungkan kandidat incumbent dan membuat para penantang berada pada kondisi awal yang berat. Pengertian incumbent’s advantage dengan setting perilaku pemilih yang konservatif bermaknakan sangat sederhana, yaitu bahwa pemilih akan menempatkan kenal tidaknya mereka dengan kandidat sebagai acuan utama dalam menentukan pilihannya. Dangkal makna Pola keterkenalan menjadi sangat sederhana dan dangkal maknanya bukan karena ketidakmampuan masyarakat pemilih lokal untuk membaca platform kandidat, tetapi justru karena tidak kuasanya para kandidat untuk mengangkat isu-isu lokal dan membahasakannya ke dalam pemaknaan yang dimengerti oleh elektoratnya. Tatkala pola-pola elektoral tradisional dan irasional telah menyingkir, pola rasional tidak pula muncul. Upaya pendidikan politik kita ke arah tercapainya pemilih yang kalkulatif tampaknya masih minim hasil. Yang kemudian menyeruak adalah pola keterkenalan yang menjadikan proses elektoral sangat sederhana. Bila pola ini berlanjut terus, bersiap-siaplah kita untuk meniru kasus Arnold Schwarzenegger di California, dan menyaksikan para pesohor kita berlomba-lomba menjadi calon dalam putaran pilkada yang akan datang. Irman G Lanti (Dewan Direktur CIDES dan Direktur Program The Indonesian Institute).
 Bookmarks (41) 0 Buka: 1301
Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2 |
