|
(Umar Juoro) Kembali perekonomian Indonesia dihadapkan pada permasalahan harga yang tinggi dan ketersediaan
BBM. Dengan harga minyak dunia berkisar di tingkatan 60 dolar AS per barel, subsidi BBM dari APBN diperkirakan akan membengkak menjadi sekitar Rp 120 trilun yang jauh lebih tinggi daripada yang dianggarkan sebesar Rp 76 triliun dengan asumsi harga minyak sebesar 45 dolar AS per barel. Pertamina sebagai penanggung jawab utama terhadap ketersediaan dan distribusi minyak di dalam negeri mengalami permasalahan besar dengan meningkatnya secara drastis kebutuhan dana untuk mengimpor minyak dan biaya untuk menjaga stok BBM, apalagi stok BBM dinaikkan menjadi 22 hari dari sebelumnya 20 hari. Akibatnya adalah terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah. Departamen Keuangan dan Pertamina saling menyalahkan mengenai ketersediaan dana bagi penyediaan BBM. Presiden juga harus menunda kunjungannya ke Cina, serta masyarakat dan dunia bisnis pada umumnya merasa resah karena perkembangan permasalahan BBM ini.
Sekalipun pemerintah dan BI menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk Pertamina akan disediakan, terutama dalam bentuk dolar, untuk mengimpor dan menjaga stok BBM, namun praktiknya tidaklah mudah. Bagi pemerintah, pengeluaran untuk subsidi BBM yang lebih besar berarti akan mengalihkan lebih besar dana untuk subsidi dan menjauh dari pengeluaran penting lainnya, terutama untuk kegiatan pembangunan. Sedangkan kemampuan BI untuk menyediakan devisa juga terbatas karena cadangan devisa yang dikelola BI sendiri cenderung menurun. Apalagi kecenderungan nilai rupiah melemah, sehingga BI harus selalu siap untuk melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah, yang berarti menurunkan cadangan devisa. Sedangkan peningkatan investasi ternyata belum meningkatkan cadangan devisa, dan malahan menurunkan cadangan devisa karena orientasinya domestik dan membutuhkan impor yang besar.
Pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM. Ini berarti pemerintah atas persetujuan DPR harus meningkatkan anggaran subsidi BBM dan mencari sumber tambahan untuk membiayai peningkatan subsidi ini. Tentu saja langkah ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena sulitnya mendapatkan sumber pendanaan, apalagi kecenderungan harga minyak dunia tetap tinggi. Situasinya bagi keuangan pemerintah mungkin akan lebih baik jika harga minyak turun ke tingkat seperti yang diasumsikan dalam APBN.
Namun, harapan itu tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan. Pemerintah juga mencanangkan penghematan, antara lain dengan mengurangi penggunaan listrik dan energi pada umumnya di lingkungan lembaga pemerintah, termasuk BUMN. Langkah ini lebih bersifat kampanye untuk menarik perhatian publik daripada akan mendapatkan hasil langsung dalam mengurangi permintaan BBM. Sementara itu kecenderungan permintaan BBM terus meningkat lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi.
Upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, antara lain dengan menyelesaikan perundingan dengan Exxon untuk pengelolaan ladang Cepu, belum akan memberikan hasil optimal dalam 2-3 tahun mendatang. Apalagi masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam perundingan, termasuk keikutsertaan pemerintah daerah.
Substitusi penggunaan BBM dengan gas dan batubara untuk industri tidaklah berjalan mudah, karena pasokan yang tidak dapat diandalkan. Proses substitusi ini membutuhkan waktu dan program yang ekstensif dari pemerintah dan pihak swasta, termasuk investasi yang besar.
Pertamina telah pula mencoba mempengaruhi agar masyarakat mempergunakan BBM jenis Pertamax yang harganya tidak disubsidi dengan menyediakannya lebih banyak. Tetapi, pengendara kendaraan bermotor cenderung untuk tetap antre membeli BBM jenis Premium yang disubsidi karena perbedaan harganya cukup besar.
Menghadapi situasi seperti ini, tampaknya pemerintah tidak punya pilihan lain, cepat atau lambat harus menaikkan harga BBM, karena tidak sanggup lagi menanggung peningkatan biaya subsidi yang terus meningkat. Tentu saja pemerintah khawatir bahwa peningkatan harga BBM akan meningkatkan inflasi yang berarti akan membebani masyarakat luas, apalagi pada saat perkembangan ekonomi belum dapat menampung tenaga kerja secara optimal.
Masyarakat sendiri tampaknya juga semakin menyadari bahwa permasalahan BBM ini di luar kemampuan pemerintah untuk menanganinya dengan optimal, tanpa mengurangi subsidi yang berarti menaikkan harga BBM. Dalam kebijaksanaan meningkatkan harga BBM rata-rata sebesar 29 persen sekitar tiga bulan yang lalu, pada umumnya masyarakat menerimanya.
Apa yang diharapkan masyarakat adalah bahwa pemerintah tidak hanya mengalihkan beban subsidi yang tidak dapat ditanggungnya kepada masyarakat, tetapi juga melakukan langkah-langkah yang dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mulai dari meneruskan pemberantasan korupsi, sampai kepada program-program yang menciptakan kesempatan kerja khususnya kepada masyarakat bawah. Jika hal ini dapat dilakukan, maka masyarakat akan kembali bersedia berkorban, sekalipun sebagian kemungkinan akan memprotes kebijaksanaan tersebut karena dianggap semakin memberatkan kehidupan.
Bagi pelaku ekonomi, tentu saja peningkatan harga BBM akan meningkatkan biaya produksi. Namun, mereka juga menyadari permasalahan ini bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain. Pelaku usaha juga mengharapkan pemerintah tidak hanya menambah biaya produksi, dengan menaikkan harga BBM, tetapi dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam kegiatan bisnis yang banyak kaitannya dengan perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan.
 Bookmarks (147) 0 Buka: 71774
Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2 |
