Pada saat di mana harga minyak telah melampaui angka 60 dolar AS per barel, pemerintah terlihat nervous dan para pejabatnya memberikan pernyataan yang seringkali tidak sejalan antara satu pejabat dan pejabat lainnya. Wapres menyatakan bahwa subsidi BBM harus segera dikurangi karena bebannya sudah sangat berat, sehingga harga BBM untuk transportasi harus dinaikkan kemungkinan pada tahun ini. Sedangkan Ketua Bappenas menyatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap mulai awal tahun depan. Menkeu menyatakan bahwa kerena besarnya kebutuhan dana untuk impor BBM, maka cadangan devisa yang terus menurun dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Menteri ESDM mengatakan bahwa harga BBM untuk transportasi dan rumah tangga tidak akan dikurangi.

Dilema untuk menurunkan subsidi BBM atau menaikkan harganya cukup rumit, karena penurunan beban subsidi diikuti oleh inflasi yang cukup tinggi yang memberikan beban kepada masyarakat kebanyakan. Permasalahan menjadi semakin sulit pada saat tingkat pengangguran masih tinggi, dan program pemerintah baik berupa subsidi langsung, sebagai kompensasi kenaikan BBM, maupun program lainnya yang dapat membantu masyarakat pada umumnya belum berjalan efektif. Keterlambatan dalam pengeluaran anggaran, dan kurang siapnya aparat pemerintah yang menjalankannya membuat program kompensasi mengalami keterlambatan, belum lagi tingkat efektivitasnya.

Sementara itu pemerintah semakin terdesak untuk melakukan langkah tegas. Sekalipun pemerintah berupaya mendapatkan penerimaan tambahan dari penjualan aset tersisa, privatisasi, dan RDI (Rekening Dana Investasi) yang tersisa, namun tampaknya tidak akan mencukupi untuk menutupi kebutuhan subsidi yang kemungkinan akan mencapai sekitar Rp 60 triliun lebih tinggi dari dana subsidi yang dianggarkan. Sementara itu sulit diharapkan harga minyak dunia akan turun di bawah 50 dolar AS per barel, bahkan banyak yang memperkirakan harga minyak dunia dapat lebih tinggi lagi ke angka 70 dolar AS per barel. Keadaan yang tidak pasti ini sangat mempersulit anggaran pemerintah.

Sedangkan cadangan devisa yang turun sekitar 4 miliar dolar AS menjadi sekitar 32 miliar dolar AS sebenarnya masih memadai. Namun jika kebutuhan untuk impor minyak terus meningkat, maka cadangan devisa akan terus mengalami penurunan yang tentu saja menyulitkan BI dalam upaya menstabilkan nilai rupiah. Tambahan lagi Bank Sentral AS tampaknya akan terus menaikkan suku bunganya yang akan membuat dolar menguat yang berakibat pada mempersulit penguatan nilai rupiah.

Sebenarnya, jika program subsidi langsung telah berjalan dengan baik, dan cadangan devisa meningkat yang didorong oleh ekspor dan PMA, pemerintah dapat segera mengurangi subsidi BBM, dengan tantangan yang relatif lebih kecil dari masyarakat. Namun pada saat program pemerintah belum berjalan optimal, maka kenaikan harga BBM akan sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, langkah yang semestinya dilakukan adalah mempercepat dan mengoptimalkan program kompensasi dan penciptaan kesempatan kerja serta mengoptimalkan kebijaksanaan ekspor dan investasi yang mendatangkan devisa. Lebih baik pemerintah berkonsentrasi pada optimalisasi program kompensasi BBM dan penciptaan kesempatan kerja daripada memberikan keterangan yang cenderung meresahkan dan membingungkan masyarakat.

Mendorong ekspor pada saat biaya para eksportir mengalami peningkatan yang signifikan karena kenaikan harga BBM industri yang tidak disubsidi lagi, mudah untuk dikatakan tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Belum lagi kecenderungan bunga pinjaman yang juga mengalami peningkatan, semakin memberatkan perkembangan dunia usaha. Pada saat harga energi tinggi, baik minyak, gas, dan batubara, maka harapan terbesar untuk Indonesia sebenarnya adalah meningkatkan investasi dan ekspor migas dan hasil pertambangan. Karena itu sektor ini yang harus dikonsentrasikan oleh pemerintah untuk mengimbangi permasalahan-permasalahan yang semakin menekan. Di sini permasalahan lebih banyak berkaitan dengan tugas pemerintah, antara lain permasalahan kontrak dan kepastian hukum pada umumnya, serta perlunya insentif. Namun ironis, pada saat harga energi demikian tinggi, investasi pertambangan sangat minim dan investor minyak kebanyakan adalah perusahaan domestik dengan pengalaman dan ketersediaan dana yang kurang memadai.

Jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkan yang semestinya dilakukan dalam jangka pendek dan dengan optimal, maka pengurangan subsidi BBM akan tidak saja memberatkan masyarakat, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi itu sendiri. Belum lagi kemungkinan timbulnya keresahan sosial yang meluas. Namun menunda pengurangan subsidi, tanpa melakukan langkah-langkah tersebut hanya akan semakin mengakumulasi permasalahan yang semakin tidak dapat ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat nantinya. (Artikel pernah dimuat di Harian Umum Republika)

Bookmarks (51) 0 Buka: 2092

Komentar

Hanya Angoota Terdaftar yang dapat memberikan komentar.
Silakan login atau mendaftar terlebih dahulu.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.2